Panggung May Day dan Sensitivitas Pesan Publik
Pertanyaan Presiden Prabowo Subianto kepada massa buruh di Monas, Jakarta, “MBG bermanfaat atau tidak?”, bukan sekadar pertanyaan spontan di atas panggung May Day.
Kalimat itu memperlihatkan bagaimana komunikasi kebijakan dapat menjadi sensitif ketika disampaikan di hadapan publik yang sedang membawa agenda perjuangan berbeda.
Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 merupakan ruang simbolik bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi.
Buruh hadir bukan hanya sebagai peserta acara, melainkan sebagai kelompok sosial yang membawa tuntutan mengenai upah layak, perlindungan kerja, jaminan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan keluarga pekerja.
Karena itu, setiap pesan yang disampaikan di panggung May Day akan selalu dibaca dalam kerangka kepentingan buruh.
Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi menarik untuk dianalisis. Bukan karena MBG tidak penting, melainkan karena cara sebuah kebijakan dikomunikasikan sangat menentukan bagaimana publik menerimanya.
Program yang baik tetap membutuhkan komunikasi yang tepat. Sebaliknya, program yang memiliki tujuan mulia pun dapat memunculkan tafsir berbeda apabila disampaikan pada ruang sosial yang kurang dibaca secara cermat.
MBG sebagai Program Strategis
MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah. Secara substansi, program ini memiliki tujuan besar, yaitu memperbaiki asupan gizi anak, mendukung tumbuh kembang generasi muda, dan dalam jangka panjang memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Negara tentu memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak memperoleh makanan bergizi, terutama mereka yang berasal dari keluarga rentan.
Dari sisi tujuan, sulit menolak gagasan bahwa anak Indonesia perlu makan bergizi. Namun, komunikasi kebijakan tidak hanya berbicara tentang niat baik. Komunikasi kebijakan juga berkaitan dengan konteks, audiens, momentum, dan cara pesan itu disampaikan. Di sinilah letak ujian sebenarnya.
Baca Juga: May Day, Aksi Buruh di Balaikota Malang
Relevansi Pesan di Hadapan Massa Buruh
Ketika pertanyaan “MBG bermanfaat atau tidak?” diajukan kepada massa buruh, publik tidak hanya menilai isi pertanyaan tersebut. Publik juga menilai suasana saat pertanyaan itu disampaikan. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu mungkin terdengar sebagai ajakan untuk melihat manfaat program pemerintah.
Namun bagi sebagian lainnya, pertanyaan itu bisa terasa kurang menyentuh agenda utama Hari Buruh apabila tidak dikaitkan secara langsung dengan kehidupan pekerja.
Inilah yang dalam komunikasi publik disebut sebagai persoalan relevansi pesan. Sebuah pesan bisa benar, tetapi belum tentu terasa dekat.
Sebuah kebijakan bisa penting, tetapi belum tentu langsung dipahami sebagai jawaban atas kebutuhan audiens tertentu. Dalam forum buruh, pesan yang paling kuat seharusnya berangkat dari pengalaman buruh.
Buruh tidak hadir di May Day semata-mata untuk mendengar daftar program pemerintah. Mereka hadir untuk memastikan bahwa suara pekerja didengar.
Mereka ingin mengetahui bagaimana negara menjawab persoalan upah, perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial, kepastian kerja, serta masa depan keluarga pekerja. Karena itu, setiap program yang dibahas di hadapan buruh perlu dihubungkan dengan kebutuhan tersebut.
Membingkai MBG sebagai Perlindungan Keluarga Pekerja
MBG sebenarnya dapat menjadi isu yang relevan bagi buruh apabila dibingkai dengan tepat. Banyak buruh memiliki anak usia sekolah. Banyak keluarga pekerja menghadapi tekanan biaya hidup.
Dalam situasi seperti itu, makanan bergizi bagi anak dapat dipahami sebagai bagian dari dukungan negara terhadap keluarga pekerja. Program ini dapat membantu mengurangi sebagian beban rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.
Namun, hubungan tersebut perlu dijelaskan secara eksplisit. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa MBG bermanfaat bagi anak-anak bangsa. Di hadapan buruh, pemerintah perlu menjelaskan bahwa MBG juga merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi keluarga pekerja.
Dengan cara itu, MBG tidak terdengar sebagai isu yang terpisah dari agenda buruh, tetapi menjadi bagian dari narasi besar tentang kesejahteraan keluarga pekerja.
Perbedaan cara membingkai pesan ini penting. Framing “MBG untuk anak Indonesia” tentu benar. Namun, di panggung May Day, framing itu dapat diperkuat menjadi “MBG untuk membantu keluarga pekerja memastikan anak-anaknya tumbuh sehat”.
Kalimat kedua terasa lebih dekat dengan audiens buruh. Ia tidak hanya berbicara tentang program, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari keluarga pekerja.
Baca Juga: Pandangan Lain tentang May Day
Publik Ingin Didengar Sebelum Diyakinkan
Dalam strategi komunikasi krisis, publik biasanya ingin didengar terlebih dahulu sebelum diyakinkan. Artinya, sebelum pemerintah menjelaskan manfaat sebuah program, pemerintah perlu menunjukkan bahwa ia memahami kegelisahan publik.
Dalam konteks May Day, kegelisahan utama buruh adalah kesejahteraan pekerja. Maka, pesan pertama yang perlu muncul adalah pengakuan atas perjuangan buruh dan komitmen pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.
Setelah itu, barulah program lain seperti MBG dapat dijelaskan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan sosial. Urutan komunikasi seperti ini penting.
Bila pemerintah langsung masuk ke promosi program tanpa terlebih dahulu mengakui isu utama audiens, pesan dapat terasa kurang peka. Bukan karena programnya keliru, tetapi karena pintu masuk komunikasinya kurang tepat.
Risiko Pertanyaan Spontan di Era Digital
Pertanyaan spontan di depan massa juga memiliki risiko. Dalam komunikasi politik, pertanyaan retoris sering dipakai untuk membangun kedekatan dengan audiens. Namun, pertanyaan seperti “bermanfaat atau tidak?” mengandung risiko karena seolah meminta jawaban sederhana atas persoalan yang sebenarnya kompleks.
Publik tidak selalu memiliki jawaban tunggal. Ada yang merasa MBG bermanfaat. Ada yang belum merasakan manfaatnya. Ada yang mendukung tujuan program, tetapi mengkritik pelaksanaannya. Ada pula yang merasa program tersebut belum menjawab persoalan utama yang sedang mereka perjuangkan.
Karena itu, pertanyaan biner seperti “bermanfaat atau tidak” dapat memunculkan tafsir beragam, terutama ketika dipotong dan disebarkan di media sosial.
Di era digital, komunikasi publik tidak lagi berhenti di lokasi acara. Satu kalimat di panggung dapat menjadi potongan video, judul berita, unggahan media sosial, bahan komentar, bahkan perdebatan publik.
Potongan pesan sering kali bergerak lebih cepat daripada penjelasan utuh. Karena itu, pemimpin publik perlu semakin hati-hati dalam memilih diksi, terutama ketika berbicara di hadapan massa besar.
Bukan berarti pemimpin tidak boleh berdialog langsung dengan masyarakat. Justru komunikasi langsung penting. Namun, dialog publik perlu dirancang dengan kepekaan.
Kalimat seperti, “Program MBG sedang kita jalankan untuk membantu anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak dari keluarga pekerja. Kami tahu pelaksanaannya harus terus diperbaiki, dan masukan dari buruh sangat penting,” akan terdengar lebih terbuka.
Kalimat semacam itu tidak memaksa publik memberi jawaban tunggal. Ia juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya meminta dukungan, tetapi bersedia mendengar. Dalam komunikasi krisis, sikap mendengar sering kali lebih penting daripada sekadar menyampaikan klaim keberhasilan.
Baca Juga: Habitus Digital di TikTok: Membedah Viralitas Joget Kicau Mania dalam Budaya Populer Global
Komunikasi Akuntabilitas, Bukan Sekadar Promosi Program
Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa program sebesar MBG tidak cukup dikomunikasikan dengan narasi manfaat. Program besar membutuhkan komunikasi akuntabilitas. Publik tidak hanya perlu tahu bahwa MBG bertujuan baik.
Publik juga perlu tahu bagaimana program itu dijalankan, bagaimana kualitas makanan dijaga, siapa yang mengawasi, bagaimana mekanisme pengaduan, dan apa yang dilakukan pemerintah jika terjadi masalah.
Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan transparansi. Target penerima yang luas, rantai pasok makanan, keterlibatan dapur, sekolah, pemerintah daerah, penyedia bahan pangan, serta pengawasan keamanan pangan adalah aspek yang perlu dijelaskan kepada publik. Tanpa transparansi, program besar mudah menjadi sasaran keraguan.
Dalam komunikasi krisis, kritik publik tidak harus diperlakukan sebagai serangan. Kritik adalah sinyal perbaikan. Bila ada masyarakat yang mempertanyakan kualitas makanan, mekanisme distribusi, atau efektivitas program, pertanyaan itu sebaiknya dijawab dengan data dan tindakan.
Pemerintah yang komunikatif bukan pemerintah yang selalu terlihat benar, tetapi pemerintah yang mampu menjelaskan, mengakui kekurangan, dan menunjukkan langkah perbaikan.
Empati dan Bukti sebagai Fondasi Kepercayaan
Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan menyampaikan angka besar. Angka penerima manfaat memang penting, tetapi masyarakat juga ingin melihat bukti konkret.
Mereka ingin mengetahui apakah makanan yang diberikan benar-benar bergizi, apakah anak-anak menerimanya secara layak, apakah pelaksanaannya aman, dan apakah pelaku lokal benar-benar dilibatkan. Dalam kebijakan publik, angka harus bertemu dengan pengalaman nyata masyarakat.
Karena itu, komunikasi MBG sebaiknya tidak hanya menonjolkan target nasional. Pemerintah perlu menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan warga.
Misalnya, anak dari keluarga pekerja yang terbantu karena mendapat makanan bergizi di sekolah. Orang tua yang bebannya sedikit berkurang. Petani lokal yang hasil panennya terserap. Pelaku usaha kecil yang mendapat kesempatan dalam rantai pasok. Cerita seperti ini membuat kebijakan terasa lebih manusiawi.
Namun, cerita juga harus didukung data. Narasi tanpa data dapat dianggap sekadar promosi. Data tanpa empati dapat terasa dingin dan jauh. Komunikasi kebijakan yang baik membutuhkan keduanya: empati dan bukti. Empati membuat publik merasa diperhatikan. Bukti membuat publik percaya.
Menempatkan MBG dalam Agenda Kesejahteraan Buruh
Dalam konteks May Day, pelajaran terpenting bukanlah bahwa MBG tidak boleh dibicarakan di hadapan buruh. MBG boleh dan bahkan bisa relevan untuk buruh. Namun, pesan itu perlu disampaikan dengan jembatan yang tepat. Jembatan itu adalah keluarga pekerja, beban biaya hidup, gizi anak, dan perlindungan sosial.
Pemerintah dapat menempatkan MBG sebagai bagian dari agenda kesejahteraan yang lebih luas. Bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya menyangkut upah, tetapi juga kualitas hidup keluarga.
Bahwa anak-anak dari keluarga pekerja berhak tumbuh sehat. Bahwa negara hadir bukan hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam kebutuhan dasar keluarga pekerja.
Meski demikian, penempatan pesan tetap penting. Di panggung Hari Buruh, agenda buruh harus tetap menjadi pusat. MBG dapat masuk sebagai bagian dari dukungan terhadap keluarga pekerja, bukan sebagai pengganti pembahasan isu buruh. Bila pesan ini disampaikan dengan proporsi yang tepat, risiko salah tafsir dapat dikurangi.
Pelajaran Komunikasi dari Panggung May Day
Artikel ini tidak bermaksud menilai bahwa pertanyaan Presiden tentang MBG sepenuhnya keliru. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa komunikasi kebijakan di ruang publik memerlukan sensitivitas tinggi.
Pemimpin tidak hanya berbicara kepada massa yang hadir secara fisik, tetapi juga kepada publik yang menonton melalui media, membaca judul berita, dan menafsirkan pesan melalui media sosial.
Dalam situasi seperti itu, setiap kalimat memiliki konsekuensi. Kalimat yang tepat dapat memperkuat kepercayaan. Kalimat yang kurang tepat dapat menimbulkan jarak. Karena itu, komunikasi pemerintahan harus semakin adaptif, tidak hanya informatif.
May Day 2026 memberi pelajaran bahwa publik hari ini semakin kritis. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga menilai. Mereka tidak hanya menerima pesan, tetapi juga membandingkannya dengan pengalaman hidup sehari-hari.
Jika pesan pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka, publik lebih mudah menerima. Jika tidak, publik dapat mempertanyakan relevansinya.
Baca Juga: Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Perkembangan Perekonomian di Sektor Masyarakat
Dari Komunikasi Satu Arah Menuju Dialog Publik
Ke depan, komunikasi kebijakan perlu bergerak dari pendekatan satu arah menuju percakapan yang lebih terbuka. Pemerintah tidak cukup menjelaskan bahwa suatu program bermanfaat.
Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana manfaat itu dirasakan, bagaimana masalahnya diperbaiki, dan bagaimana suara masyarakat masuk dalam proses evaluasi.
Dalam kasus MBG, langkah komunikasi yang dapat dilakukan cukup jelas. Pertama, kaitkan program dengan kebutuhan kelompok audiens tertentu. Di hadapan buruh, tekankan manfaat bagi keluarga pekerja. Kedua, akui bahwa pelaksanaan program besar pasti memiliki tantangan.
Ketiga, sampaikan mekanisme pengawasan dan pengaduan secara terbuka. Keempat, libatkan masyarakat dalam evaluasi. Kelima, hindari kesan bahwa kritik publik adalah penolakan terhadap program.
Dengan cara itu, komunikasi MBG tidak berhenti sebagai kampanye kebijakan, tetapi berkembang menjadi dialog publik. Program yang menyentuh jutaan warga memang tidak bisa hanya dijelaskan dari atas. Ia perlu diuji, didengar, dan diperbaiki bersama.
Penutup: Kebijakan Kuat Dimulai dari Kemampuan Mendengar
Pada akhirnya, pertanyaan “MBG bermanfaat atau tidak?” tidak hanya menguji penerimaan publik terhadap satu program. Ia juga menguji kemampuan pemerintah membaca ruang sosial, memahami audiens, dan menyampaikan kebijakan dengan empati.
Dalam demokrasi yang semakin kritis, komunikasi kebijakan tidak cukup hanya menjelaskan manfaat. Ia harus dimulai dari kemampuan mendengar.
MBG mungkin merupakan program besar untuk masa depan anak Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, keterbukaan informasi, serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik.
Sebab dalam komunikasi krisis, kebijakan yang kuat bukan hanya kebijakan yang memiliki tujuan besar. Kebijakan yang kuat adalah kebijakan yang mampu hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan diperbaiki ketika publik memberi masukan.
Penulis: Chita Pradnya Paramitha (NPM: 5025220016)
Mahasiswa S2 Magister Media dan Komunikasi Universitas Pancasila (UP)
Dosen Pengampu: Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Rujukan
Badan Gizi Nasional. (2026). MBG 2026 targetkan 82,9 juta penerima, fondasi Indonesia Emas. BGN.
Badan Gizi Nasional. (2026). BGN pastikan target 82,9 juta penerima MBG Februari 2026. BGN.
DetikNews. (2026, Mei 1). Prabowo tanya buruh di May Day: MBG bermanfaat atau tidak?
Kompas.com. (2026, Mei 1). Prabowo di depan massa buruh: MBG bermanfaat atau tidak?
Coombs, W. T. (2015). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding (4th ed.). SAGE Publications.
Fearn-Banks, K. (2017). Crisis Communications: A Casebook Approach (5th ed.). Routledge.
Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston.
Heath, R. L., & O’Hair, H. D. (Eds.). (2009). Handbook of Risk and Crisis Communication. Routledge.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
