Pada akhir tahun 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp. 2.626,42 triliun, mencapai 115,90% dari target yang ditetapkan. Persentase ini merujuk pada APBN yang diatur dalam Perpres 98/2022. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 615,08 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja positif pendapatan negara masih berlanjut, tercermin dari pertumbuhan sebesar 30,58% (yoy). Dalam konteks nominal, pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai Rp. 2.034,54 triliun, sementara PNBP mencapai Rp. 588,34 triliun, dan hibah sejumlah Rp3,54 triliun.
Dari perspektif pertumbuhan, terjadi peningkatan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing sebesar 31,44% dan 28,32% (yoy), sedangkan penerimaan hibah mengalami kontraksi sebesar 29,34% (yoy). Selain itu, pencapaian penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah terhadap target masing-masing mencapai 114,04%, 122,16%, dan 610,79%.
Untuk belanja negara, hingga akhir Desember terealisasi sebesar Rp. 3.090,75 triliun. Realisasi belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp. 2.274,52 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKD) yang mencapai Rp. 816,24 triliun.
Sedangkan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKD) hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp. 816,24 triliun, setara dengan 101,42% dari Pagu. Peningkatan secara keseluruhan disebabkan oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp. 168,41 triliun (119,93% dari Pagu), mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 43,75% (yoy) atau naik sebesar Rp. 51,26 triliun.
Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKD) tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 34,48 triliun atau tumbuh sebesar 4,83% (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemajuan dalam kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.
Hingga akhir Desember 2022, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp. 583,54 triliun, setara dengan 69,45% dari Pagu. Sementara itu, realisasi sementara pembiayaan utang hingga akhir Desember 2022 mencapai Rp. 688,54 triliun, mencapai 72,96% dari Pagu.
Pemberian pinjaman sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 2,30 triliun dan pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp. 667,10 miliar untuk pembiayaan lainnya serta mengalokasikan kewajiban penjaminan sebesar negative Rp. 1,13 triliun.
Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Desember 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp. 464,33 triliun atau sekitar negatif 2,38% terhadap PDB. Kinerja APBN tahun 2022 memberikan hasil yang positif dimana semaakin sehat dan sustainable atau berkelanjutan.
APBN telah berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan subsidi dan kompensasi, memperkuat bantuan sosial, mendukung proyek-proyek strategis nasional, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan meningkatkan pelayanan publik.
Berdasarkan data sementara, hingga akhir November 2023 pencapaian pendapatan negara dan hibah mencapai Rp. 2.462,37 triliun, atau setara 99,97% dari target APBN 2023. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp84,85 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.916,34 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp. 544,21 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp. 1,82 triliun.
Dari segi pertumbuhan, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP berturut-turut tumbuh sebesar 3,64% (yoy) dan 3,22% (yoy). Capaian dari masing-masing komponen pendapatan negara tersebut terhadap target berturut-turut untuk perpajakan mencapai 94,81% dan untuk PNBP mencapai 123,29%, yang sudah melebihi target yang ditetapkan.
Realisasi penerimaan perpajakan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai. Sampai dengan akhir November 2023, pencapaian penerimaan pajak mencapai Rp. 1.671,37 triliun, sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp. 224,97 triliun.
Kinerja penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan periode bulan sebelumnya. Kinerja penerimaan Perpajakan ini diperkuat oleh pertumbuhan Pajak sebesar 6,53 persen (yoy), sementara sektor kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi sebesar 12,58 persen (yoy).
Pencapaian penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai mencapai masing-masing 97,28% dan 80,80% dari target yang ditetapkan. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang pada tahun 2023.
Penerimaan pajak utamanya berasal dari dua sumber, yaitu pajak penghasilan (PPh) Nonmigas sebesar Rp. 904,11 triliun dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp. 667,78 triliun.
Kontribusi dari kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak masing-masing mencapai 54,09% dan 39,95%. Sedangkan pencapaian realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencakup penerimaan cukai sebesar Rp. 187,43 triliun, bea masuk (BM) sebesar Rp. 45,85 triliun, dan bea keluar (BK) sebesar Rp. 11,68 triliun.
Hingga saat ini, kinerja komponen penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan pertumbuhan hanya pada penerimaan BM sebesar 0,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan dari cukai dan BK mengalami kontraksi masing-masing sebesar 4,25% (yoy) dan 69,80% (yoy). Meskipun terjadi kontraksi pada kedua komponen penerimaan tersebut, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Realisasi belanja negara hingga 30 November 2023 mencapai Rp. 2.510,54 triliun, setara dengan 82,01% dari pagu atau mengalami penurunan sebesar 3,96% (yoy). Realisasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.774,44 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp. 736,10 triliun.
Realisasi BPP dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal yang mencapai 23,58% (yoy). Peningkatan ini terutama diarahkan untuk mendukung proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (sarpras hankam).
Sedangkan realisasi belanja subsidi mencapai Rp. 202,26 triliun, setara dengan 67,76% dari pagu atau mengalami penurunan sebesar 1,77% (yoy). Komposisi Belanja Subsidi tersebut mencakup subsidi energi sebesar Rp. 134,37 triliun, mengalami penurunan sebesar 9,30% (yoy), dan subsidi nonenergi sebesar Rp. 67,89 triliun, mengalami peningkatan sebesar 17,56% (yoy).
Penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga 30 November 2023 mencapai Rp. 736,10 triliun atau 90,35 persen dari pagu. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,38 triliun atau tumbuh sebesar 0,60% (yoy).
Peningkatan ini didukung oleh peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan penyaluran, khususnya untuk jenis TKD. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp. 282,31 triliun, setara dengan 58,82% dari pagu. Komponen pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp. 332,39 triliun, yang mencakup 47,74% dari pagu.
Pembiayaan utang ini terdiri dari realisasi surat berharga negara (Neto) sebesar Rp. 292,53 triliun dan pinjaman (Neto) sebesar Rp. 39,84 triliun. pinjaman (Neto) ini berasal dari pinjaman dalam negeri (Neto) sebesar Rp. 8,36 triliun dan pinjaman luar negeri (Neto) sebesar Rp. 31,50 triliun.
Tahun 2023, tercatat adanya defisit anggaran sebesar Rp. 347,6 triliun atau 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini terjadi karena pendapatan negara dan hibah mencapai Rp. 2.774,3 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp. 3.121,9 triliun. Kinerja APBN tersebut merupakan pencapaian luar ditengah kondisi ekonomi sedang tidak pasti, komoditas yang jatuh dan kondisi ekonomi global yang melemah.
Penulis: Dwina Nurmulya
Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
