Menurut Gregory Mankiw (2003) dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Sedangkan menurut Robert J. Kodoatie Infrastuktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil kebijakan.
Presiden Joko Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.
Fokus kerja yang kedua bapak Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Dari pemaparan 5 fokus kerja di periode kedua pemerintahan presiden Jokowi menetapkan Salah satunya yaitu pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang di mana dapat kita simpulkan bahwasanya infrastruktur adalah bagian penting didalam sebuah kemajuan ekonomi sebuah bangsa dan negara seperti yang dikatakan oleh Gregory Mankiw bahwasanya infrastruktur meliputi banyak hal Salah satunya jalanan umum.
Baca juga: Dana Desa untuk Meningkatkan Infrastruktur dan Perokonomian melalui BUMDes
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan jalan adalah salah satu penunjang kelangsungan dan Kemajuan perekonomian di suatu negara atau bangsa bahkan daerah.
Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.273,29 km² dan berpenduduk sejumlah 1.030.202 jiwa.
Kabupaten Langkat sendiri terkenal dengan banyaknya daerah wisata perairan nya seperti Pelaruga di desa Rumah Galuh, Wisata Batu katak, Tangkahan, dan lain sebagainya.
Jika melihat potensi wisata alam dari Kabupaten Langkat ini sendiri tentu harapan perekonomian di Langkat baik, namun jika di dilihat dari data Badan Pusat Statistik yaitu data sensu menyatakan Terdapat penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4,72 ribu jiwa dari 101,87 ribu jiwa (9,73 persen) di tahun 2020 menjadi 106,59 ribu jiwa (10,12 persen) di tahun 2021.
Garis kemiskinan Kabupaten Langkat meningkat Rp. 19.949,- dari Rp. 412.422,- per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp. 432.371,- per kapita per bulan di tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Langkat turun 0,35 poin dari 1,52 poin di tahun 2020 menjadi 1,17 poin di tahun 2021. Artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan sebesar 0,10 poin dari 0,33 poin di tahun 2020 menjadi 0,23 poin di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan pengeluaran antar penduduk miskin semakin merata (ketimpangannya berkurang).
Baca juga: Infrastruktur di Indonesia Selama Pemerintahan Jokowi
Namun jika dilihat secara infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Langkat itu sendiri masih sangat memprihatinkan di mana Masih banyak jalan-jalan umum yang rusak. Infrastuktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan.
Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia,uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya.
Salah satunya jalan rusak berada di lingkungan peragahan di desa namu ukur Selatan padahal secara fungsinya jalan di lingkungan peragahan adalah jalan utama untuk menuju sekolah SMA Negeri 1 Sei bingai dimana jalan itu juga merupakan jalan untuk menuju beberapa destinasi wisata seperti pantai Florida dan ada beberapa pantai lainnya.
Jika dilihat dari fungsinya tentu Jalan lingkungan peragahan memiliki fungsi yang sangat banyak namun sampai saat ini pembangunan jalan di lingkungan peragahan masih tidak terjadi setelah beberapa tahun lalu pernah dibangun namun telah rusak kembali.
Berikut kondisi terkini jalan lingkungan Peragahan:
Selain dari Jalan lingkungan Peragahan, ada Jembatan Sungai bingai tepatnya di Kelurahan Namu ukur Utara yang sangat memprihatinkan padahal secara fungsinya jembatan tersebut adalah penghubung utama antara desa Namu ukur dengan Kota Binjai.
Secara fungsinya jembatan dari sungai bingai tersebut memiliki banyak fungsi seperti untuk jalan wisatawan dan lainnya. Namun semakin hari kondisi dari Jembatan Sungai binge tersebut semakin memprihatinkan dimana bus wisatawan besar tidak lagi dapat melalui jembatan tersebut, truk bermuatan barang dan pengangkut hasil pertanian tidak lagi dapat melalui jembatan tersebut.
Baca juga: Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru
Namun tampaknya, dari pemerintah belum mengambil tindakan yang lebih serius karena sejauh ini dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah belum ada dampak yang luar biasa selain adanya larangan untuk truk bermuatan besar lewat dari jembatan sungai bingai karena dari pihak pemerintah telah memasang palang untuk menghindari mobil mobil dan truk yang bermuatan besar.
Berikut Kondisi Terkini Jembatan Sungai Binge Namu Ukur Utara
Pada 26 Maret 2022, “untuk sekarang campur tangan pemerintah blum ada, tapi kemarin kan ada dilakukan masyarakat pemalangan sekitaran 1,5 gitu untuk menghambat mobil angkutan yang besar, kebijakan/peraturan kabupaten jadinya pembangunan nya jatah kabupaten (sumut) mungkin karena Bupati Langkat kemaren kena korupsi OTT kan, jadinya engga di lanjutkan proposal nya mungkin ke pusat. Cek langsung dari pihak pemerintah ke lapangam kurasa pernah sih tahun lalu itu karena dulu sempat debit air tinggi kali Disini bahkan,tebing-tebing nya itu kena abrasi la hampir semua.” kata Rizky Sahputra Ginting seorang mahasiswa yang merupakan masyarakat setempat di desa Namu Ukur Utara ketika ditanyai mengenai kondisi keterlibatan pemerintah atas pembangunan dan usaha perbaikan jembatan sungai bingai.
Infrastuktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia,uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lain.Â
Namun jika dilihat dari Besaran APBD ini disepakati sebelumnya dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat dengan total APBD tahun 2022 sebesar Rp. 1.904.965.980.708.
Dana tersebut jika dihitung cukup besar dan mampu untuk membangun atau setidaknya memperbaiki jalan jalan yang rusak di Kabupaten Langkat. Data tersebut merupakan data terbaru Jika dilihat Jalan Langkat sudah mengalami kerusakan di berbagai tempat dan wilayah yang sudah cukup lama di mana seharusnya masalah Jalan Langkat sudah lama terselesaikan namun semakin tahun dan semakin hari kerusakan jalan di berbagai wilayah hanya tambah hari tambah hancur.
Di bawah kepemimpinan Bupati Langkat Bapak Terbit Rencana Perangin-angin mungkin telah merangkai dan merancang kinerja dan kebijakan-kebijakan yang kemudian hari ingin dilakukan, namun hal itu tampaknya hanya akan menjadi sebatas angan-angan semata dikarenakan Beberapa bulan yang lalu Bupati Langkat terkena OTT oleh KPK yang membuat progres kerja pembangun semakin memburuk di kabupaten Langkat.
Jika dilihat dari potensi wisata alam dan hasil Tani dari Kabupaten Langkat sangat berpotensi untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan baik namun tampaknya kendala atas jalanan yang rusak menghambat potensi pertumbuhan ekonomi di Langkat. Namun tampaknya pemerintah masih belum memberi tanggapan yang serius atas jalanan jalanan yang rusak yang ada di Kabupaten Langkat.
Penulis: Santa Permatanta
NPM: 2010103010080
Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
