Politik Identitas Ras dan Masa Depan Kebhinekaan Indonesia

Politik identitas di Indonesia adalah penggunaan identitas kelompok tertentu, seperti agama, suku, budaya, atau ras, sebagai alat untuk meraih dukungan politik atau mencapai tujuan tertentu dalam konteks politik.

Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, politik identitas sering muncul dalam pemilu, kebijakan publik, atau konflik sosial, dengan menonjolkan perbedaan identitas untuk memobilisasi dukungan atau memperkuat solidaritas kelompok tertentu.

Praktik ini bisa berdampak positif jika digunakan untuk memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga bisa memicu perpecahan dan konflik jika dieksploitasi secara manipulatif.

Salah satu bentuk politik identitas di Indonesia adalah politik identitas berbasis ras, di mana ras digunakan sebagai dasar untuk membangun narasi politik. Contohnya dapat dilihat dalam sejarah hubungan antara mayoritas pribumi dan komunitas keturunan Tionghoa di Indonesia.

Dalam beberapa periode, isu ras digunakan untuk membangun sentimen populis, seperti tuduhan bahwa kelompok tertentu menguasai ekonomi atau tidak loyal terhadap bangsa. Politik identitas ras seringkali dipakai untuk membangun perbedaan antara “kita” dan “mereka,” yang dapat memperkuat stereotip dan menciptakan ketegangan sosial.

Stratifikasi ini tidak hanya membentuk kesenjangan sosial, tetapi juga menanamkan bibit diskriminasi rasial yang bertahan hingga hari ini. Pasca-kemerdekaan, politik identitas berbasis ras tetap menjadi isu penting.

Salah satu contohnya adalah ketegangan yang melibatkan komunitas Tionghoa, yang sering menjadi sasaran diskriminasi dan stereotip. Berbagai kebijakan pada era Orde Baru, seperti larangan penggunaan nama Tionghoa dan pembatasan budaya mereka di ruang publik, memperburuk situasi ini.

Baca Juga: Politik Identitas dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Asia Tenggara, Terkhusus Indonesia

Di era demokrasi pasca-reformasi, politik identitas berbasis ras semakin terlihat. Salah satu contohnya adalah penggunaan isu rasial dalam kontestasi politik lokal dan nasional. Isu ini sering kali dikemas dalam narasi agama, tetapi tidak jarang juga menyeret identitas ras tertentu, terutama dalam menghadapi kelompok minoritas.

Media sosial telah menjadi salah satu arena utama di mana politik identitas ras berkembang pesat. Narasi-narasi yang mengandung sentimen rasial sering digunakan untuk memobilisasi massa, membangun loyalitas politik, atau merusak reputasi lawan.

Fenomena ini terlihat jelas dalam beberapa kontestasi politik besar, di mana isu ras digunakan untuk menciptakan polarisasi di masyarakat. Namun, politik identitas ras tidak hanya dimainkan oleh kelompok mayoritas. Minoritas tertentu juga menggunakan identitas rasial mereka untuk memperjuangkan hak atau keadilan.

Meskipun ini bisa dipahami dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, dampaknya tetap perlu diwaspadai agar tidak memperburuk segregasi sosial. Ada beberapa dampak dari adanya identitas politik ras di Indonesia, Salah satu dampaknya adalah meningkatnya segregasi sosial.

Ketika kelompok-kelompok tertentu lebih menonjolkan identitas rasial mereka, rasa kebersamaan sebagai bangsa bisa terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar kelompok, dan memunculkan konflik horizontal.

Politik identitas ras juga sering digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi. Dalam situasi tertentu, kelompok mayoritas menggunakan narasi rasial untuk meminggirkan kelompok minoritas dari akses terhadap kekuasaan, ekonomi, atau pendidikan.

Sebaliknya, kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan mungkin mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap mayoritas, yang semakin memperburuk siklus segregasi.

Di sisi politik, penggunaan isu rasial sering kali menurunkan kualitas demokrasi. Daripada berfokus pada kebijakan yang substansial, aktor politik cenderung memanfaatkan sentimen identitas untuk memenangkan suara. Akibatnya, pemilu lebih sering menjadi ajang untuk mengeksploitasi emosi masyarakat daripada memperjuangkan visi dan misi pembangunan.

Baca Juga: Politik Identitas: Alat Politik yang Efektif atau Ancaman Demokrasi?

Untuk mengurangi dampak negatif politik identitas berbasis ras, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

Pendidikan Multikultural

Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi sejak dini sangat penting untuk membangun generasi yang menghargai perbedaan. Dengan memahami kekayaan budaya dan ras di Indonesia, anak-anak akan tumbuh dengan sikap inklusif dan menghormati keberagaman.

Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah harus bersikap tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian berbasis ras. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi kemungkinan eksploitasi isu rasial di masa depan.

Penguatan Media yang Bertanggung Jawab

Media, termasuk media sosial, harus memainkan peran dalam mempromosikan narasi-narasi positif tentang keberagaman. Konten yang mengandung provokasi rasial harus dicegah dan disensor, sementara informasi yang mendorong toleransi dan persatuan harus didukung.

Reformasi Kebijakan

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik tidak meminggirkan kelompok tertentu. Sebaliknya, kebijakan harus berorientasi pada keadilan sosial yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang identitas rasial.

Dialog Antar Komunitas

Dialog antar kelompok masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling percaya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok ras bisa menjadi cara efektif untuk membangun solidaritas di tingkat akar rumput.

Penulis: Dwi Wahyu Ambarwati
Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

Editor: I. Khairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News