Virus Corona atau Covid-19 telah melanda bumi Indonesia hingga sekarang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus corona ini. Mulai dari melakukan lockdown di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, hingga menggaungkan stay at home sehingga masyarakat tetap berada di rumah selama masa pandemik Covid-19 ini. Penulis akan menyampaikan analisis mengenai analisis dampak new normal terhadap ekonomi dan politik.
Protokol kesehatan pun diperkuat agar mengurangi risiko penularan dari virus corona ini. Lalu penutupan tempat-tempat keramaian yang mengumpulkan banyak orang pun telah dilakukan dalam upaya penanggulangan virus ini. Bukan hanya itu, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini merupakan istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi virus Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi virus ini.
Pemerintah sangat gencar dan ketat dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 ini. Tidak tanggung-tanggung akibat dari virus Covid-19 ini memakan korban hingga puluhan ribu orang yang positif. Oleh karenanya, banyak korban yang berjatuhan akibat virus Covid-19 ini. Pemerintah tentunya tidak hanya memikirkan satu cara untuk menanggulanginya, tetapi berbagai cara dipersiapkan dan dilakukan dalam upaya penanggulangan virus corona ini.
Masyarakat pun tetap harus di rumah selama masa pandemik ini. Ketika ada keadaan yang penting dan darurat saja masyarakat boleh keluar dari rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu antara lain memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer.
Tetapi dapat kita lihat bahwa situasi seperti ini, di dalam kondisi pandemik Covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah membuat kebanyakan masyarakat kesulitan dalam hal finansial. Mereka kesulitan juga dalam hal kebutuhan pokok yaitu makanan sehari-hari. Akibat dari pandemik Covid-19 ini, para pedagang menutup toko-tokonya sesuai anjuran pemerintah. Para penarik becak harus di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, walaupun mereka terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelanggannya sepi. Akibatnya mereka kesusahan mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya.
Berbagai hal telah dilakukan pemerintah, dalam hal bantuan untuk masyarakat. Bukan hanya pemerintah yang memberikan bantuan terhadap masyarakat, tetapi banyak LSM atau pun berbagai organisasi lainnya melakukan kegiatan sosial, yaitu penggalangan dana untuk korban yang terdampak oleh pandemik Covid-19 ini. Tidak dapat dipungkiri dalam hal bantuan, ternyata banyak yang mengalami kendala dan masalah. Salah satunya yaitu bupati Boltim, Sehan Landjar yang marah sebab mekanisme BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dinilai menyulitkan. Beliau mengatakan, salah satu masalahnya warga yang merima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat tidak bisa menerima bantuan sembako dari pemerintah Boltim, Sulawesi Utara. Sehan Landjar juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri-sendiri, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya akan dikawal oleh kejaksaan, KPK, Kepolisian, LSM, serta wartawan agar tidak terjadi penyimpangan. (Sumber dari media Kompas.Tv 26 April 2020 Viral bupati Boltim marah dan protes ke mentri karena BLT dipersulit).
Sudah berbulan-bulan kita dalam kondisi pandemik Covid-19 ini. Tentunya ini berdampak bukan hanya pada masyarakat kecil, tetapi hampir seluruh masyarakat kesulitan masalah finansial. Pemerintah pun mewacanakan kebijakan baru yaitu New Normal yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi di masyarakat.
New normal ini menurut pemerintah ialah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 (sumber dari media tirto.id) Pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktifitas di tengah pandemik virus Corona atau Covid-19 dengan tatanan baru yang disebut New normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standart internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk menemukan vaksin agar bias segera digunakan untuk pengendalian pandemik Covid-19. Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari Covid-19 ini. Karena itu, pastinya new normal ini akan berpengaruh terhadap berbagai aspek khusunya politik dan ekonomi.
Dari segi politik, tentunya pemerintah akan menerbitkan peraturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan new normal ini. Politik kita pun akan bertambah fokus terhadap Covid-19 ini. Hal ini dilakukan supaya penyebaran virus baik itu Corona ataupun virus yang lain akan dapat di antispiasi. Pemerintah pastinya akan sangat intensif dari segi kesehatan, khususnya mengenai pola hidup bersih dan sehat. Bukan hanya itu, menurut salah seorang pengamat sosiologi Prof. Dr. Bustami, Msc new normal ini akan diterapkan disemua kalangan lembaga negara.
Demikian juga, mungkin akan diterapkan di kalangan BUMN. Semua karyawan atau pegawai bisa masuk kerja dengan lebih fleksibel, tetapi mengikuti aturan new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya, semua lembaga negara dan aparatur sipil negara akan mengikuti protokol kesehatan dalam kerjanya sehari-hari. Tetapi, yang sangat menarik dari new normal ini diterapkan juga dengan pengawasan aparat pengaman negara. Hal ini yang membuat banyak pro dan kontra di kalangan aktifis dan tokoh politik kita.
Dari segi ekonomi, memang menuai banyak spekulasi tentang ekonomi. Tetapi, yang jelas dikarenakan masyarakat bisa melakukan kegiatannya dengan mengikuti protokol kesehatan, hal ini dapat menghidupkan kembali kondisi ekonomi kita yang telah lemah. Kegiatan jual beli di pasar dapat dihidupkan kembali, tetapi mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditentukan. Bukan hanya itu, dasi segi transportasi umum dapat dilaksanakan kembali, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik itu menambah armada agar dapat mengurangi kerumuan penumpang di terminal atau di halte bus, ataupun mengurangi estimasi waktu tunggu dan membatasi jadwal keberangkatan.
Tetapi dari dua hal itu, baik politik maupun ekonomi dalam kebijakan new normal tersebut, sejauh mana new normal ini bertahan di masayarakat kita. Tentunya dalam hal ini harus adanya sosialisasi tentang new normal yang sebenarnya di masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dalam aktifitas kita sehari-hari
M. Nur Akhyar
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala
Editor: Ningga Yudha Prajna
Baca juga:
Analisis Dampak Kebijakan New Normal terhadap Perekonomian Indonesia
Pengaruh Kebijakan New Normal terhadap Sentimen Pasar IHSG dan Daya Beli Masyarakat
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perusahaan Taksi Online di Indonesia dan Strategi Mengatasinya
