Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua, memiliki peran sentral dalam lanskap politik di wilayah timur Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kota ini sering menjadi barometer bagi dinamika politik yang terjadi di seluruh provinsi.
Artikel ini akan membahas berbagai aspek politik di Kota Jayapura, termasuk struktur pemerintahan, hasil pemilihan terbaru, peran partai politik, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial dan budaya.
Struktur Pemerintahan di Kota Jayapura
1. Pemerintahan Daerah
Kota Jayapura dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih melalui pemilihan langsung setiap lima tahun sekali. Pemerintah kota bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan publik di wilayahnya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD Kota Jayapura terdiri dari 35 kursi yang diisi oleh perwakilan partai-partai politik hasil pemilihan legislatif. DPRD berperan dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat kota.
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Terbaru
Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura periode 2025-2030, pasangan nomor urut 4, Abisai Rollo dan Rustan Saru (ABR-Harus), berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 72.351 suara.
Pasangan ini mengungguli kandidat lainnya, termasuk pasangan nomor urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi (JBR-Hadir), yang memperoleh 68.922 suara.
Baca Juga:Â Politik di Kota Jayapura: Tantangan dan Perkembangan
Komposisi DPRD Kota Jayapura
Hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan dominasi non-Orang Asli Papua (non-OAP) di DPRD Kota Jayapura, dengan 24 dari 35 kursi diisi oleh non-OAP, sementara 11 kursi lainnya ditempati oleh Orang Asli Papua (OAP).
Peran Partai Politik dan Koalisi
Koalisi Partai Non-Seat
Beberapa partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, seperti Partai Garuda, PBB, Partai Buruh, dan Partai Ummat, membentuk koalisi untuk mengusung calon dalam Pilkada Kota Jayapura. Langkah ini diambil setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan partai non-seat mengajukan calon tanpa syarat jumlah kursi tertentu.
Dinamika Internal Partai
Situasi politik lokal seringkali dipengaruhi oleh dinamika internal partai, termasuk penentuan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa partai memilih menunggu momentum yang tepat sebelum mengumumkan dukungannya, yang dapat mempengaruhi peta politik di Kota Jayapura.
Baca Juga:Â Digitalisasi Politik: Peluang dan Tantangan
Tantangan Politik Lokal
Representasi OAP
Dominasi non-OAP di DPRD menimbulkan diskusi mengenai representasi Orang Asli Papua dalam pengambilan keputusan politik di Kota Jayapura.
Isu Otonomi dan Hak Asasi Manusia
Kota Jayapura sering menjadi pusat perhatian terkait isu otonomi daerah, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Demonstrasi dan kebijakan pemerintah yang kontroversial kerap menjadi sorotan media dan masyarakat.
Peran Media
Media lokal menghadapi tantangan dalam menyajikan informasi yang netral dan objektif di tengah dinamika politik yang kompleks, terutama saat terjadi konflik antar kelompok masyarakat.
Kesimpulan
Dinamika politik di Kota Jayapura mencerminkan kompleksitas hubungan antara struktur pemerintahan, partai politik, dan masyarakat. Tantangan seperti representasi yang adil bagi OAP, isu otonomi, serta peran media yang objektif menjadi poin penting dalam perkembangan politik di kota ini.
Pemahaman mendalam mengenai konteks lokal dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penulis: Rosalin Tan Subay
Mahasiswa Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
