Politik Ekonomi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan visi membangun pusat pemerintahan yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, proyek ini melibatkan berbagai aspek politik dan ekonomi yang saling berkaitan.

Artikel ini membahas bagaimana politik ekonomi memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan pembangunan IKN.

Latar Belakang dan Konteks Politik Ekonomi

IKN Nusantara dirancang untuk menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi Jakarta, seperti kepadatan penduduk, polusi, banjir, dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Pemindahan ibu kota merupakan keputusan politik strategis yang didasarkan pada:

1. Desentralisasi Pembangunan

Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia.

2. Ketahanan Nasional

Dengan lokasi yang lebih sentral, IKN dianggap lebih strategis secara geografis untuk mengoptimalkan keamanan dan distribusi kekuatan pemerintahan.

3. Transformasi Ekonomi

Pembangunan IKN diharapkan menjadi penggerak ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

Keputusan ini tentu tidak lepas dari pertimbangan politik yang mempertimbangkan stabilitas nasional, dukungan dari berbagai aktor domestik, serta daya tarik investasi internasional.

Dimensi Ekonomi dalam Pembangunan IKN

Sumber Pembiayaan

Pembangunan IKN memerlukan investasi yang sangat besar. Berdasarkan perencanaan awal, total anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Pendanaan ini berasal dari tiga sumber utama:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Menanggung sekitar 20% biaya, terutama untuk infrastruktur dasar seperti gedung pemerintahan dan jalan.
• Investasi Swasta: Mencakup pembangunan kawasan komersial, perumahan, dan fasilitas pendukung lainnya.
• Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Model pembiayaan hibrida yang menggabungkan peran pemerintah dan swasta.

Baca Juga: Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Peluang Ekonomi

Pembangunan IKN menawarkan peluang ekonomi besar, termasuk:

• Lapangan Kerja: Proyek ini diperkirakan akan menciptakan jutaan lapangan kerja selama proses konstruksi hingga operasional.
• Peningkatan Investasi: IKN menjadi magnet bagi investor domestik dan asing dalam berbagai sektor seperti properti, teknologi, dan energi.
• Transformasi Ekonomi Lokal: Masyarakat Kalimantan Timur diharapkan akan menikmati peningkatan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pariwisata, dan sektor jasa.

Tantangan dan Kontroversi Politik Ekonomi

Meskipun penuh potensi, pembangunan IKN menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan dinamika politik dan ekonomi:

1. Dukungan Politik

Dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan. Namun, resistensi dari kelompok tertentu, termasuk masyarakat adat dan pemerhati lingkungan, menimbulkan polemik. Mereka khawatir pembangunan ini dapat merusak lingkungan dan meminggirkan hak-hak masyarakat lokal.

2. Dampak Lingkungan

Salah satu kritik utama adalah risiko deforestasi dan degradasi lingkungan. Sebagai proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah harus membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak akan merusak ekosistem Kalimantan.

3. Kepastian Investasi

Kepastian hukum dan stabilitas politik sangat penting untuk menarik investasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerangka regulasi mendukung investor tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

4. Efektivitas Pembiayaan

Mengelola pembiayaan sebesar ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, risiko korupsi dapat mengancam kelangsungan proyek.

Baca Juga: Arah Baru Pembangunan Indonesia melalui Pemindahan Ibu Kota Negara

Strategi Politik Ekonomi untuk Keberhasilan IKN

Agar pembangunan IKN berjalan sukses, diperlukan strategi politik ekonomi yang komprehensif:

1. Konsensus Politik

Pemerintah harus terus membangun konsensus dengan semua pihak, termasuk parlemen, masyarakat lokal, dan kelompok aktivis.

2. Infrastruktur dan Kebijakan Pendukung

Meningkatkan infrastruktur dan mempercepat pengesahan kebijakan yang mendukung pengembangan wilayah menjadi prioritas.

3. Pembangunan Berbasis Lingkungan

Memastikan bahwa prinsip “green economy” diterapkan dalam setiap tahap pembangunan.

4. Kolaborasi dengan Swasta dan Komunitas Internasional

Memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas internasional, seperti melalui proyek energi terbarukan atau infrastruktur berteknologi tinggi.

Kesimpulan

Pembangunan IKN Nusantara mencerminkan integrasi antara politik dan ekonomi dalam skala besar. Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan menjadi simbol transformasi nasional, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mampu mengelola tantangan politik, ekonomi, dan sosial dengan baik. Dengan perencanaan matang, dukungan masyarakat, dan tata kelola yang transparan, IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di abad ke-21.

Penulis: Bernard Peony Sahetapy
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana

Editor: Ika Ayuni Lestari

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru di Google News

Daftar Pustaka

https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-december-2021#:~:text=The%20economy%20is%20projected%20to,and%20fiscal%20policies%20remain%20accommodative

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe4y48jz5yo