Ketika mendengar kata “perkotaan”, hal pertama yang biasanya terlintas dalam benak kita adalah potret sebuah kawasan yang sangat maju, modern, metropolitan, dan dipenuhi oleh pusat perbelanjaan megah. Namun, jika kita menguliti sisi sosial kemasyarakatan di wilayah urban, terdapat anomali yang cukup pekat. Masyarakat kota cenderung memiliki pola interaksi yang individualistis jika dibandingkan dengan kehangatan masyarakat pedesaan.
Ketimpangan sosial ini, jika dibiarkan tanpa kendali, kerap menjadi bahan bakar utama melonjaknya angka kemiskinan di perkotaan. Tingginya arus urbanisasi yang terjadi setiap tahun membawa gelombang perpindahan penduduk yang tidak semuanya memiliki keahlian siap pakai. Akibatnya, pemukiman liar (squatter) dan kawasan kumuh (slums) tumbuh subur di sudut-sudut kota. Banyak perantau mengira kehidupan di kota besar jauh lebih menjanjikan daripada di desa, padahal realitanya hal tersebut justru memperlebar jurang status sosial. Warga yang terdampar di kawasan bantaran sungai atau kolong jembatan inilah yang akhirnya masuk ke dalam klaster kemiskinan masyarakat kota.
Kemiskinan adalah fenomena sosial universal yang sangat mudah kita jumpai di mana saja. Mewahnya gedung-gedung pencakar langit yang berdiri tegak sering kali berlatar belakang langsung dengan gubuk-gubuk liar yang memprihatinkan di sudut kota. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan seorang individu atau kelompok dalam memenuhi standar kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup secara layak. Dalam skala yang lebih luas, kemiskinan bukan hanya soal urusan dompet yang kosong, melainkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya, hingga hak partisipasi aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Digitalisasi Filantropi: Peran Dompet Dhuafa dalam Aksi Kemanusiaan Global
Mengapa Seseorang Bisa Miskin? Memahami Kemiskinan Kultural vs Struktural
Membedah benang kusut kemiskinan tentu membutuhkan tolak ukur yang komprehensif karena faktor penyebabnya sangat multisektoral. Sosiolog ternama Soedjatmoko dalam pemikirannya yang dituangkan pada buku Dimensi Manusia dalam Pembangunan, memetakan akar penyebab kemiskinan menjadi dua kategori besar:
1. Kemiskinan Kultural
Jenis kemiskinan ini lahir akibat faktor internal dari dalam diri individu atau kelompok itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya mentalitas atau sikap apatis, malas, pasrah pada nasib, dan tidak adanya kemauan yang kuat untuk mengubah taraf hidup mereka. Seseorang yang terjebak dalam kemiskinan kultural cenderung merasa sudah puas dan menerima begitu saja kondisi kekurangan yang mereka alami saat itu tanpa ada daya juang untuk mendobraknya.
2. Kemiskinan Struktural
Sebaliknya, kemiskinan struktural tidak disebabkan oleh faktor kemalasan individu, melainkan karena adanya ketidakadilan dalam sistem pembangunan, kebijakan ekonomi, atau tatanan sosial yang berlaku. Sistem yang pincang ini secara tidak langsung membuat masyarakat golongan bawah kesulitan untuk mengakses modal, pendidikan yang berkualitas, atau kesempatan kerja yang adil, sekalipun mereka sudah bekerja memeras keringat siang dan malam.
Baca juga: Mengubah Filantropi Islam Menjadi Mesin Ekonomi Nasional
Sistem Filantropi Islam: Jembatan Keadilan Ekonomi
Di sinilah korelasi penting antara Agama dan Kemiskinan menemukan titik temunya. Setiap agama di dunia selalu membawa misi profetik untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kewajiban untuk saling berbagi kebaikan. Dalam khazanah ajaran Islam, upaya meruntuhkan tembok kemiskinan tersebut tidak hanya bersandar pada regulasi negara, melainkan dikemas dalam bentuk doktrin spiritual yang indah melalui sistem filantropi.
Filantropi Islam bukanlah konsep baru, melainkan instrumen kesejahteraan yang sudah diterapkan sejak awal masa kenabian. Konsep ini termanifestasikan ke dalam beberapa instrumen keuangan sosial, antara lain:
-
Zakat: Instrumen wajib bagi muslim yang telah memenuhi syarat ketentuan harta (nisab dan haul) untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf), terutama fakir dan miskin.
-
Infak dan Sedekah: Pemberian sukarela dalam bentuk materi maupun non-materi sebagai wujud kecintaan kepada sesama makhluk tanpa batasan jumlah tertentu.
-
Wakaf: Penahanan hak milik atas suatu aset yang bersifat tahan lama untuk dimanfaatkan fasilitasnya bagi kepentingan umum masyarakat luas.
Sistem filantropi ini menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang sangat kuat karena mengandung unsur distribusi kekayaan yang adil. Melalui kewajiban zakat dan anjuran sedekah, harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan harus dialirkan kepada mereka yang membutuhkan guna menyokong daya beli dan kemandirian ekonomi kaum duafa.
Baca juga: Dari Filantropi ke Investasi: Mengapa ESG Menjadi Standar Baru Menggantikan CSR?
Modernisasi Lembaga Filantropi dalam Mengentas Kemiskinan
Seiring dengan bergulirnya roda zaman, mekanisme pengelolaan filantropi kini telah bertransformasi ke arah yang jauh lebih modern, profesional, dan akuntabel. Jika pada masa lampau praktik pemberian sedekah atau zakat dilakukan secara konvensional dari tangan ke tangan antara muzaki (pemberi) dan mustahik (penerima), kini aktivitas tersebut diwadahi oleh lembaga pengelola formal yang kredibel.
Lembaga amil zakat dan yayasan kemanusiaan modern saat ini—seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, hingga Rumah Zakat—hadir dengan manajemen pengelolaan yang tertata. Kehadiran lembaga-lembaga ini mengubah pola penyaluran filantropi yang dulunya bersifat konsumtif (habis pakai untuk makan sehari-hari) menjadi program yang bersifat produktif dan berjangka panjang.
Pola Penyaluran Filantropi Modern:
[Dana Ziswaf Masuk] -> [Manajemen Profesional] -> [Penyaluran Produktif]
|--> Beasiswa Pendidikan
|--> Modal Usaha Mikro
|--> Klinik Kesehatan Gratis
Dengan mengalihkan dana filantropi ke sektor produktif, masyarakat miskin kota tidak sekadar diberi “ikan” yang habis dalam sehari, melainkan diberi “kail” berupa keterampilan dan modal agar mereka bisa keluar dari zona kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
Kontribusi Sektor Korporasi Melalui Skema Filantropi CSR
Sistem filantropi pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi monopoli institusi keagamaan, melainkan juga diadopsi secara luas oleh dunia usaha atau korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk ikut serta menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka demi terciptanya pembangunan berkelanjutan.
Sebagai contoh konkret di lapangan, PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang telah melakukan aksi nyata penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat di sekitar operasional perusahaan, tepatnya di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.
Melalui pendekatan filantropi perusahaan, mereka tidak sekadar memberikan bantuan materi instan, melainkan merancang program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Beberapa program tersebut di antaranya adalah pemberian sarana dan prasarana penunjang ekonomi seperti peralatan nelayan, penyediaan obat-obatan gratis, pelaksanaan edukasi kelistrikan bagi pelajar lokal, hingga pembinaan serta pelatihan keterampilan usaha terstruktur kepada mitra binaan lokal. Skema CSR berbasis pemberdayaan ini terbukti efektif dalam memicu kemandirian ekonomi warga sekitar dan meningkatkan taraf hidup mereka secara kolektif.
Kesimpulan: Sinergi Iman dan Aksi Nyata Melawan Kemiskinan
Pada akhirnya, isu mengenai Agama dan Kemiskinan mengajari kita sebuah pelajaran berharga: iman tidak boleh berhenti di dalam rumah ibadah saja, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kesalehan sosial di tengah masyarakat. Kemiskinan, baik yang bersifat kultural maupun struktural, adalah musuh bersama yang harus kita perangi dengan instrumen yang terorganisasi.
Sistem filantropi yang dikelola secara modern, profesional, dan sinergis antara lembaga keagamaan, korporasi melalui CSR, serta kesadaran pribadi umat, merupakan senjata paling ampuh untuk mengurai benang kusut kemiskinan di Indonesia. Melalui distribusi harta yang merata, kita tidak hanya sedang membantu sesama manusia untuk hidup layak di dunia, melainkan juga sedang menanam investasi spiritual terbaik demi kebahagiaan di akhirat kelak.
Bagaimana Pandangan Anda? Menurut Anda, sejauh mana efektivitas penyaluran zakat produktif di daerah Anda dalam membantu memutus rantai kemiskinan? Yuk, tuliskan opini, saran, atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah! Jangan lupa bagikan artikel ini ke media sosial Anda agar semakin banyak orang yang tergerak untuk memaksimalkan potensi filantropi di sekitarnya.
Muhammad Fathur Rahman
Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga
Editor: Sitti Fathimah Herdarina Darsim
Instagram : @herdarina
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
