Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19 setelah banyak negara lain yang telah mendahului. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada sekitar akhir Desember 2019 lalu dan mulai merebak luas sejak Januari. Saat ini sudah hampir seluruh negara di dunia yang merasakan dampak infeksi dari virus corona. Tentunya hal ini akan membuat Indonesia harus benar-benar melakukan adanya pembatasan interaksi antar masyarakat secara tegas terutama pada daerah-daerah yang mengalami kasus positif terbanyak seperti DKI Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, dan daerah lainnya.
Pandemi Covid-19 ini sangat berpotensi dalam menciptakan lonjakan jumlah pengangguran di dalam negeri. Jumlah pekerja paruh waktu, setengah pengangguran, bahkan murni pengangguran akan bertambah semakin banyak. Pada April lalu, diketahui bahwa Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa akan ada tambahan 1,1 juta orang miskin akibat pandemi Covid-19 ini. Angka tersebut berasal dari skenario berat pemerintah. Sedangkan dalam skenario yang lebih berat, Sri Mulyani menyatakan kiranya akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin di Indonesia. Dalam skenario berat kita perkirakan bisa ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru. Dalam skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna melalui konferensi video, Selasa (14/4).
Pandemi ini sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap kelangsungan perekonomian pada masyarakat Indonesia. Bahkan banyak ditemui para pengemudi ojek online yang mengeluh akibat minimnya penumpang yang ingin menggunakan jasa antarnya terlebih sejak ditetapkannya PSBB oleh pemerintah pada beberapa daerah hingga saat ini. Seorang pengemudi ojek online pernah memaparkan bahwa pendapatannya hari itu hanya cukup untuk mengisi bahan bakar kendaraannya saja. Tentu hal ini benar-benar sangat meresahkan masyarakat, mengingat tidak hanya ojek online saja, namun juga banyak dari masyarakat yang mengalami hal serupa.
Saya pernah berbincang dengan beberapa teman mengenai kebijakan work from home saat ini. Kebanyakan dari mereka berpendapatan bahwa mungkin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, WFH pun akan terasa cukup karena pendapatan atau gaji yang mereka peroleh tetap sama dengan sebelumnya, atau setidaknya jika mengalami penguranganpun mereka tetap mendapatkan beberapa persen dari jumlah biasanya. Namun akan terasa sekali perbedaannya bagi para pengusaha, wirausahawan, buruh, dan lain sebagainya yang penghasilannya mengalami gangguan sejak adanya wabah ini. Pada intinya, bagi mereka semua terutama non-PNS saat ini sedang banyak berjuang untuk menyambung hidup keluarganya yang bahkan untuk esok hari saja masih belum dapat dipastikan akan makan apa.
Ribuan pekerja terpaksa diberhentikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja karena selain untuk memenuhi protokol kesehatan demi terputusnya rantai penyebaran Covid-19 ini, perusahaan juga mulai mengalami kekurangan dana untuk memberikan gaji pada para karyawannya karena produksi barang dan pendistribusian yang berkurang drastis. Bahkan setelah hampir 3 bulan, kebanyakan para pekerjapun masih tetap dirumahkan oleh perusahaannya.
Kemiskinan akan semakin merebak seiring dengan keberlangsungan wabah yang sampai saat ini belum berakhir. Tinggal bagaimana cara pemerintah untuk membantu penanganan kedua hal yang saling berlawanan saat ini, yakni kesehatan dan perekonomian. Pemerintah harus dengan sigap melakukan beberapa hal yang sekiranya dapat mengurangi keresahan masyarakat akibat kemiskinan dan pengangguran ini. Misalnya dengan mempercepat distribusi bantuan yang diberikan pada masyarakat-masyarakat yang telah disesuaikan dengan data pemerintah daerah setempat. Mendata terlebih dahulu terutama pada para pengangguran dan warga kurang mampu untuk menerima bantuan lebih dari lembaga pemerintahan maupun lembaga non-kepemerintahan, itu penting untuk dilakukan. Sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan masyarakat untuk menerima donasi lebih jika semua ini dilakukan secara terperinci dan sesuai data. Beberapa waktu lalu juga diketahui beberapa daerah mendapat donasi berupa sembako, seperti di daerah Kelurahan Lontar, Surabaya, serta ada juga daerah lain yang mendapat uang sebesar Rp 600.000,-
Jika hal ini tidak berjalan dengan baik maka masyarakat yang nekatpun akan terpaksa pergi keluar rumah untuk berusaha menyambung hidup keluarga walaupun harus mempertaruhkan kondisi kesehatannya sendiri. Jika memang tidak benar-benar mendesak, tetap ikuti aturan pemerintah untuk di rumah saja apalagi semenjak aturan PSBB ini mulai dijalankan.
Kami semua menginginkan hal yang sama, yakni berakhirnya wabah yang terjadi di negara ini, maka dari itu sebaiknya mari kita ikuti dan patuh dengan aturan-aturan yang dibuat demi terputusnya rantai penularan wabah ini dan tentunya tetap menggunakan alat-alat dan cara yang dianjurkan sesuai protokol pemerintah. Ketika bepergian untuk hal mendesak, misalnya selalu memakai masker, cuci tangan setiap saat, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini dapat cepat berakhir.
Nabilatul Mumtazah Putri Husaein
Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Editor: Ningga Yudha Prajna
