Sebulan belakangan, setidaknya kata “sontoloyo” sudah muncul dua kali dalam pernyataan publik Presiden Jokowi, berdampingan dengan kata “politik” ataupun “politikus”. Pada acara pembagian 5000 sertifikat hak atas tanah kepada warga Jakarta Selatan, 23 Oktober lalu, beliau mengatakan bahwa masyarakat harus berhati-hati. Hati-hati karena banyak politikus yang baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo. Kemudian, dengan maksud mengonfirmasi pernyataan sebelumnya, ia mengungkapkan pada pembukaan Trade EXPO di Banten bahwa ‘politik sontoloyo’ dalam pandangan beliau ialah politik kotor dengan maksud adu domba dan memecah belah persatuan menggunakan isu SARA dan ujaran kebencian. Berarti, politikus sontoloyo secara tidak langsung diartikan sebagai ‘penggiat’ politik sontoloyo.
Hoaks dan Kebencian
Sebagai respons terhadap pernyataan politik sontoloyo, oposisi mengungkapkan bahwa ujaran tersebut muncul karena tingkat stres dan tekanan yang tinggi menghadapi pemilu 2019. Namun, dalam hemat penulis, pernyataan Jokowi menyoal politik dan/atau politikus sontoloyo bukanlah hanya produk dari stres dan tekanan pemilu mendatang. Walaupun benar adanya bahwa pernyataan tersebut muncul karena spontanitas, namun ‘sontoloyo’ terlontar karena sungguh mencerminkan keadaan perpolitikan nasional saat ini.
Pada era perpolitikan saat ini, banyak politikus yang cenderung menghalalkan segala cara sebagai jalan pintas pemenangan suara. Politik adu domba masyarakat menggunakan isu SARA, hoaks, dan ujaran kebencian bukanlah hal yang asing lagi untuk ditemui. Pasalnya, memasuki tahun politik, tren hoaks dan ujaran kebencian terus meningkat. Berdasar pada riset oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Manfindo), berita hoaks dengan konten politik memiliki prosentase tertinggi yaitu 58,7 persen dari total 230 berita selama Juli-September 2018. Sedangkan pada September 2018 sendiri, kiranya ada 52 dari 86 berita hoaks dengan politik sebagai konten utama.
Hal ini menunjukkan bahwa politik merupakan area permainan yang rawan dan membahayakan. Di tangan orang yang tepat, politik dan kekuasaan dapat dijadikan kendaraan paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, politik juga dengan sangat mudahnya dijadikan alat pemecah bangsa oleh politikus-politikus tak berakal. Memunculkan isu-isu tidak berbobot dan cenderung SARA, politikus sontoloyo.
Oleh karena itu, di sini penulis menekankan bahwa pernyataan Presiden Jokowi mengenai politik sontoloyo tidak bisa semena-mena diterjemahkan pada satu momen. Rangkaian ungkapan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan mengindikasikan bahwa ada sebuah pesan penting yang ingin beliau sampaikan. Beliau berkata bahwa kita perlu berhati-hati. Apalagi, menghadapi atmosfer panas di era perpolitikan sontoloyo ini, memang benar adanya, adalah kehati-hatian dan kecerdasan yang diperlukan. Tidak perlu lagi rasanya kita terfokus pada isu-isu perpecahan yang hanya akan membuat kita jalan di tempat. Pemilu semakin dekat dan sudah seharusnya politik sontoloyo berubah menjadi politik gagasan. Politik yang berperang dengan ide, gagasan, dan prestasi sebagai senjatanya.
Ujaran Sontoloyo
Menyoal hal lain, ujaran sontoloyo juga menyedot perhatian oposisi dengan dalih ketidaksantunan seorang presiden mengucapkan kata bermakna umpatan. Ditilik dari segi bahasa, ‘sontoloyo’ memiliki arti bodoh, konyol, dan tidak beres. Dalam KBBI daring, disematkan tulisan ‘(digunakan sebagai makian)’. Namun, dalam hemat penulis, konteks pernyataan Presiden Jokowi tentang ujaran Sontoloyo jauh dari maksud makian.
Jauh sebelum ini, seorang tokoh besar negara, Presiden Soekarno, pernah menulis artikel berjudul Islam Sontoloyo pada Majalah Pandji Islam tahun 1940. Beliau menulis hal tersebut dilatarbelakangi oleh kegeraman akan situasi kebobrokan moral dengan kedok agama Islam. Selain itu, pada 2012, Rudy Agusyanto juga menggunakan kata sontoloyo, disandingkan dengan kata budaya dalam tulisannya. Ia menyuarakan ujaran sontoloyo sebagai bentuk protes akan budaya monopoli yang mengakibatkan Indonesia sebagai negara topis tidak mampu mengelola kekayaan alam sendiri.
Yang ingin penulis garis bawahi adalah bahwa munculnya ujaran sontoloyo oleh Presiden Jokowi bukanlah serta merta sebagai kata makian. Menarik mundur dalam sejarah Indonesia, ternyata ujaran ini telah digunakan sebagai sarana mengungkapkan ketidaksesuaian dengan kondisi bermasyarakat tertentu. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menggunakan kata sontoloyo sebagai produk dari kekesalannya atas banyaknya hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan adu domba yang dicampuradukkan dalam lingkungan perpolitikan nasional.
Terlebih, anggapan sontoloyo sebagai kata makian merupakan produk pergeseran budaya. Tidak bijak rasanya kita melabeli seseorang ‘tidak santun’ hanya karena mengucapkan suatu kata yang bisa bermakna sama sekali berbeda tergantung konteks penggunaannya. Dalam kasus ini, kata sontoloyo yang diucapkan Presiden Jokowi digunakan untuk menggambarkan kebobrokan yang terjadi. Bahasa kasarnya, sontoloyo hanyalah digunakan sebagai jargon pengingat keburukan yang sudah tak seharusnya dilakukan pada masa sekarang.
Silvia Sagita Arumsari
Mahasiswa Sampoerna University
