Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Hal tersebut mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, etika tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti penyuapan, korupsi politik, korupsi polisi, etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka, dan etika hukum.

Etika Pemerintahan Zaman Nabi Muhammad saw

Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin dan kepala negara memiliki sifat-sifat yang mulia, antara lain memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, adil, tanggung jawab, bijaksana, komunikatif. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan dan perbuataannya serta mustahil berbuat yang sebaliknya.

Pada awal pemerintah Islam melakukan pembangunan ekonomi, posisi Muhammad saw adalah sebagai nabi sekaligus kepala negara. Oleh karena itu, beliau memiliki otoritas yang mutlak dalam mengatur pranata sosial di bidang ekonomi. Sebagai kepala negara, beliau berperan penting untuk melakukan pembangunan ekonomi umat demi terlaksananya petunjuk-petunjuk syari’ah. Untuk itulah beliau berkompeten dalam memberikan penafsiran secara komprehensif terhadap petunjuk wahyu Al-Qur’an, termasuk konsep-konsep yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi.

Karakter Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara mencerminkan sikap yang demokrat dan beribawa sesuai dengan moral dan akhlak Islam. Beliau pun selalu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Di samping itu, kesadaran rakyat sangat tinggi terhadap kewajiban dan hak mereka. Penduduk berhak menuntut hak mereka apabila dilanggar oleh pemerintah tanpa membedakan baik dari kalangan Islam atau bukan.

Pada zaman itu, terdapat juga pejabat yang melanggar etika pemerintahan. Korupsi dilakukan oleh al-Lutbiyah yang saat itu ditunjuk sebagai pemungut zakat di Bani Sulaim. Sikap Rasulullah terhadap koruptor saat itu adalah mempublikasikan koruptor sebagai efek jera, menyebut koruptor tidak akan masuk surga, dan tidak ikut mensalatkan jenazah koruptor.

Etika Pemerintahan Zaman Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Ir. H. Joko Widodo yang sebelumnya menjabat pada tahun 2014-2019. Kemudian pada pilpres 2019, Joko Widodo terpilih kembali menjadi seorang presiden hingga tahun 2024. Seorang presiden di negara republik mempunyai dua tugas dan jabatan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas pokok dari seorang pemimpin yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di Indonesia, dalam praktik etika dalam kepemimpinan pemerintahan, masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap etika pemerintahan. Hal tersebut terbukti karena masih ditemuinya penyimpangan, praktik KKN, dan perilaku tidak etis yang diperlihatkan oleh para pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Banyak pemimpin pemerintahan di lingkungan eksekutif maupun yudikatif, di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah yang terjebak dalam masalah hukum. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak bersedia menerapkan nilai-nilai etika pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan.

Penyimpangan Selalu Terjadi di Berbagai Zaman

Baik di zaman Nabi Muhammad maupun di zaman Joko Widodo menjadi seorang kepala negara, terdapat etika pemerintahan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Pada zaman Nabi Muhammad terjadi penyimpangan terhadap pemungutan zakat. Sama halnya dengan zaman sekarang, banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di tingkat daerah hingga ke pusat. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah Nabi Muhammad contohkan dalam menjalankan kepemimpinan. Sudah sepantasnya perilaku Nabi Muhammad dijadikan keteladanan agar tercipta kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, yang bersih, bermoral, dan berwibawa.

Mega Suri Novianti
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Universitas Syiah Kuala

Editor : Kurnia Putri Mirani

Etika Pemerintahan Zaman Nabi Muhammad SAW dan Zaman Joko Widodo, Sama atau Berbeda?