PeduliRakyat.co.id, Jakarta – Di tengah gempuran arus globalisasi dan transformasi digital, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kita hanya akan menjadi pasar bagi produk luar negeri, ataukah kita mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi sendiri sebagai motor penggerak perekonomian nasional? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana negara ini memanfaatkan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya melalui perlindungan paten teknologi.
Paten bukan sekadar dokumen hukum.
Ia adalah bukti bahwa sebuah bangsa tengah bergerak maju lewat inovasi.
Di banyak negara maju, peningkatan jumlah paten teknologi menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya mendorong penciptaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut dilindungi dan dimanfaatkan secara strategis dalam pembangunan ekonomi.
Baca juga:Â Geng Motor yang Meresahkan Warga Setempat
Mengapa Paten Teknologi Penting untuk Ekonomi?
Paten memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk menggunakan dan mengkomersialkan temuannya dalam jangka waktu tertentu.
Ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi individu, universitas, dan industri untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D).
Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok tak akan mencapai kemajuan teknologinya tanpa sistem paten yang kokoh dan budaya inovasi yang terintegrasi.
Paten juga memainkan peran penting dalam transfer teknologi.
Ketika suatu inovasi dipatenkan dan dilisensikan, teknologi tersebut bisa digunakan oleh pelaku industri lain untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan produk baru, atau mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien.
Dalam skala nasional, hal ini akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekspor, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kasus-Kasus Paten Teknologi: Pelajaran Penting
Salah satu polemik nasional terkait paten adalah soal pengembangan Vaksin Merah Putih oleh Universitas Airlangga (Unair).
Polemik muncul terkait siapa yang sebenarnya berhak atas paten vaksin tersebut peneliti, universitas, atau pemerintah? Ini menimbulkan debat panjang karena berkaitan dengan hak eksklusif dan potensi nilai ekonomi dari hasil penelitian yang dibiayai negara.
Dr. John O’Sullivan, ilmuwan asal Australia, merupakan salah satu penemu teknologi dasar Wi-Fi. Meski awalnya tidak dikomersialkan secara langsung, kemudian terjadi klaim paten oleh lembaga riset Australia (CSIRO), yang akhirnya memenangkan gugatan terhadap sejumlah perusahaan besar dunia dan mendapatkan miliaran dolar.
https://suneducationgroup.com/app/sun-media-app/news-app/teknologi-wifi-ditemukan-oleh-australia/
Salah satu kasus internasional paling terkenal adalah perseteruan paten antara Apple dan Samsung.
Apple menggugat Samsung karena dianggap menjiplak desain dan fitur iPhone.
Gugatan ini berakhir dengan ganti rugi miliaran dolar AS dan menjadi peringatan bahwa paten bukan hanya soal ide, tapi juga dominasi pasar.
Baca juga:Â Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional
Realita Indonesia: Banyak Inovasi, Minim Paten
Di Indonesia, data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa permohonan paten dari dalam negeri masih sangat minim dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Padahal, Indonesia memiliki banyak inovator muda di kampus, lembaga riset, hingga pelaku UMKM.
Berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum paten, mahalnya biaya pendaftaran, serta birokrasi yang panjang membuat banyak potensi teknologi lokal tidak terlindungi secara hukum.
Tantangan dan Strategi dalam Peningkatan Jumlah Paten
Beberapa tantangan utama yang menghambat peningkatan jumlah paten di Indonesia antara lain:
(1). Rendahnya Literasi Hukum Paten – Banyak inovator tidak sadar bahwa ide mereka bisa dan seharusnya dipatenkan.
(2). Birokrasi Lamban – Proses pemeriksaan substantif bisa memakan waktu bertahun-tahun.
(3). Kurangnya Insentif – Dukungan dana dan hukum dari lembaga pendidikan masih sangat terbatas.
(4).Minimnya Kolaborasi – Banyak inovasi kampus tidak sampai ke tahap industri karena kurangnya jembatan komersialisasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang bisa diterapkan antara lain:
(1). Reformasi Regulasi Paten: Pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat proses digitalisasi paten.
(2). Edukasi Massal tentang HAKI: Menyisipkan kurikulum paten dalam pendidikan tinggi dan pelatihan UMKM.
(3). Pendanaan Inovasi Teknologi: Pemberian insentif dan subsidi untuk pendaftaran paten.
(4). Pusat Transfer Teknologi di Kampus: Universitas perlu memiliki divisi khusus untuk memfasilitasi komersialisasi riset dosen dan mahasiswa.
Baca juga:Â Implementasi Teknologi IoT dalam Otomatisasi Smart Home Berbasis Efisiensi Energi dan Ramah Lingkungan
Paten Teknologi: Pilar Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi
Peningkatan paten bukan sekadar pencapaian statistik. Ia adalah fondasi dari kemandirian teknologi dan kedaulatan ekonomi.
Bangsa yang mampu menciptakan dan melindungi inovasi akan mampu menyaingi dominasi asing dan menjadi pengekspor ide, bukan sekadar pasar.
Ekosistem paten yang kuat akan menumbuhkan knowledge-based economy, di mana pertumbuhan bersumber dari kreativitas, bukan sekadar eksploitasi alam.
Sudah saatnya Indonesia bukan hanya dikenal sebagai bangsa yang kaya ide, tetapi juga bangsa yang cerdas dalam mengelola ide menjadi nilai ekonomi.
Sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki peran penting dalam mengadvokasi pentingnya perlindungan hukum terhadap inovasi.
Bukan hanya sebagai pelindung ide, tetapi sebagai alat strategis menuju ekonomi mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Penulis:Â Helen Melinda Siagian
Mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
Dosen Pengampu: Pak Fokky Fuad
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
