Pembangunan merupakan segala sesuatu yang dilakukan supaya dapat berkembang. Pembangunan sendiri dilakukan dari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik.
Begitu pulalah pembangunan yang terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini pemerintah di Indonesia, sangat mendorong terjadinya pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Terutama pembangunan infrastruktur. Sebenarnya apa itu pembangunan infrastruktur?
Pembangunan infrastruktur merupakan proses membuat, memperbaiki, dan memelihara fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan jalan raya, jaringan komunikasi, transportasi umum, dan lainnya.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya pemerataan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Salah satu tujuan dari pemerataan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan aksesibilitas. Akses yang baik terhadap infrastruktur dapat membantu aktivitas masyarakat menjadi efektif dan efisien. Sebagai contoh infrastruktur transportasi, seperti jalan raya dan jaringan transportasi publik.
Pembangunan terhadap infrastruktur tersebut dapat membuka peluang baru bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan untuk mengakses pasar, layanan kesehatan, dan Pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, contoh lainnya pembangunan infrastruktur komunikasi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan memberikan akses informasi dan layanan digital yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Pemerataan Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Namun, muncul pertanyaan apakah upaya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut sudah terwujud dengan baik di seluruh wilayah Indonesia?
Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, tol Trans-Jawa, bandara internasional baru, dan jaringan kereta api telah berhasil meningkatkan konektivitas antar daerah.
Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah, termasuk proyek-proyek strategis nasional, telah terlaksanakan serta telah berkontribusi pada pertumbuhan dan peningkatan daya saing dalam bidang ekonomi. Namun, dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, masih terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara daerah-daerah di Indonesia.
Baca juga: Pentingnya Peran Pemerintah Pusat dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia, masih menjadi daerah dengan penikmat terbesar dari investasi infrastruktur. Sementara, daerah-daerah di luar Jawa, terutama daerah di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, masih tertinggal cukup jauh.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya ketimpangan tersebut. Pertama, tantangan geografis yang dihadapi oleh daerah-daerah terpencil. Kondisi alam yang berat, seperti pegunungan dan hutan lebat, memerlukan teknologi dan sumber daya yang lebih besar. Hal tersebut membuat biaya pembangunan infrastruktur menjadi sangat tinggi.
Kedua, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, namun terbatasnya anggaran publik yang tersedia untuk proyek infrastruktur strategis di Indonesia memaksa pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk menghindari risiko fiskal yang signifikan.
Banyak proyek infrastruktur di Indonesia memiliki potensi secara ekonomi tetapi sulit secara finansial. Ketiga, sistem birokrasi yang rumit dan masih banyak pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi yang dapat menghambat proses pembangunan infrastruktur sehingga tidak berjalan sesuai rencana.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, perlu adanya kebijakan yang lebih proaktif dan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih adil dan merata. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur.
Kedua, meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta, investor, BUMN, dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembiayaan dan teknologi. Namun, langkah ini harus disertai dengan penyesuaian peraturan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghambat investasi dan memberikan kepastian hukum kepada calon investor.
Ketidakharmonisan dalam peraturan investasi membuat para investor merasa ragu-ragu tentang kondisi investasi di masa depan. Pemerintah juga perlu menyederhanakan birokrasi dalam proses perizinan dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi, sehingga pengurusan izin menjadi lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan oleh investor dapat diminimalkan.
Baca juga: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Terpencil melalui Teknologi Robotika
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, pemerataan yang sejati belum sepenuhnya terwujud.
Diperlukan komitmen yang kuat dan strategis yang tepat untuk memastikan semua wilayah di Indonesia dapat merasakan manfaat dari pemerataan pembangunan infrastruktur. Tanpa pemerataan yang lebih baik, kesenjangan antara daerah akan terus menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Penulis:
- Agnes Anggie
- Hanifah Putri Elita
Mahasiswa Administrasi Publik FISIP, Universitas Sriwijaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
