Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud.
“Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya Pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai”.
Realitas permukiman kumuh mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dan seringkali sulit untuk diatasi secara cepat. Gambaran realitas permukiman kumuh dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang tinggi yang berdampak pada tata letak permukiman yang digunakan yang kurang tepat.
Kemudian ada kurangnnya akses ke Layanan dasar yakni seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan Kesehatan yang dapat mengakibatkan kondisi hidup yang tidak sehat dan kurang aman. Lalu ada infrastruktur yang tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali ataupun mungkin ada jalan yang rusak, saluran air yang tersumbat, dan sistem sanitasi yang buruk.
Kemiskinan dan pengangguran juga dapat menjadi penyebab dari masalah, di mana permukiman kumuh sering menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menganggur.
Baca juga: Denyut Kehidupan Manusia Kolong: Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
Kemudian realitas permukiman kumuh juga menimbulkan sejumlah tantangan kemanusiaan yang sangat kompleks dan mendesak, seperti ketidakpastian tempat tinggal yang seringkali mereka tinggal di tanah yang bukan milik mereka sendiri dan rentan terhadap penggusuran paksa yang dapat mengancam tempat tinggal mereka.
Lalu ada juga kondisi hidup yang tidak layak dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap Pendidikan, perkerjaan, layanan Kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya.
Realitas ini menunjukkan perlunya intervensi yang berkelanjutan dan komprehensif untuk meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan penduduk permukiman kumuh.
Diperlukan kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil untuk mengatasi tantangan tersebut secara efektif dan untuk melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kondisi hidup, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi penduduk permukiman kumuh.
Penulis: Ayu Yohana Nababan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
