Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat di setiap negara, dan pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk dapat menjamin ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Ketahanan pangan bukan hanya masalah penyediaan pangan yang cukup, tetapi juga memastikan bahwa pangan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tersedia secara konsisten, dan dapat dikonsumsi dengan aman dan bernutrisi.
Untuk mencapai ketahanan pangan, ada empat pilar utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara, yaitu ketersediaan pangan (food availability), stabilitas ketersediaan/pasokan pangan (stability), keterjangkauan pangan (access to supplies), dan konsumsi pangan (food utilization).
Setiap pilar ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Namun, di antara keempat pilar tersebut, ketersediaan pangan menjadi fondasi dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan adalah syarat mutlak untuk mencapai ketahanan pangan secara keseluruhan.
Dalam pilar ketersediaan pangan, hal-hal yang perlu diutamakan meliputi kecukupan jumlah (kuantitas), mutu, gizi, dan keamanan pangan itu sendiri.
Pilar ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pangan yang tersedia mencukupi dengan permintaan populasi dengan kualitas yang baik, serta memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, pangan yang dikonsumsi tentu harus aman, terbebas dari kontaminasi, juga dapat diakses dengan harga yang wajar.
Baca juga: Pilar Ketersediaan Pangan: Kunci Ketahanan Pangan yang Optimal di Indonesia
Apakah Indonesia telah memenuhi pilar ketersediaan pangan? Dan bagaimana kendala dalam pemenuhan pilar ketersediaan pangan di Indonesia?
Indonesia merupakan negara dengan populasi besar dan geografis yang sangat beragam, tantangan untuk memenuhi pilar ketersediaan pangan sangat kompleks. Secara kuantitas, Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi pangan domestik, khususnya untuk komoditas-komoditas seperti beras, jagung, dan ikan.
Beras merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Beras diproduksi secara masif, terutama di pulau Jawa dan Sumatra. Namun, ketergantungan yang sangat tinggi pada beras telah menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.
Di mana permintaan pangan melebihi produksi pangan itu sendiri. Perubahan iklim seperti banjir, atau kekeringan di daerah produksi pangan juga membuat suplai pangan nasional dapat terganggu. Ketersediaan lahan juga mempengaruhi kuantitas produksi pangan.
Di Indonesia, produktivitas lahan pertanian di beberapa daerah menurun akibat konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Prof. Dr. Bustanul Arifin selaku Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), mengutip dari bulog.co.id ia mengatakan “Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Oleh karena itu, impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar,” ujarnya.
Hal ini menyebabkan Indonesia perlu mengimpor beras dikarenakan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu saat mencapai 22,55 juta ton.
Selain itu, Indonesia masih harus mengimpor beberapa bahan pangan penting lainnya, seperti daging sapi, kedelai, gula, dan bawang putih.
Keterbatasan produksi domestik untuk komoditas-komoditas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri dalam hal pangan, dan masih ada ketergantungan yang besar pada pasar internasional. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan jika terjadi perubahan harga pangan global atau krisis ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap impor pangan.
Meskipun Indonesia memproduksi cukup pangan dari segi kuantitas, kualitas gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat masih menjadi masalah besar. Pola makan sebagian besar masyarakat Indonesia masih didominasi oleh karbohidrat, sementara konsumsi protein, sayuran, dan buah-buahan relatif rendah.
Ini menyebabkan beberapa masalah gizi seperti stunting (kekerdilan) dan anemia masih cukup tinggi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Masalah ini sedang coba diatasi dengan program baru makan siang gratis untuk pelajar dan ibu hamil. Program ini merupakan inisiatif pemerintah terutama presiden-wakil presiden terpilih 2024 Prabowo-Gibran dalam menanggulangi stunting dari hulu.
Selain itu terkait keamanan pangan juga masih menjadi isu penting. Di berbagai daerah, pengawasan terhadap standar keamanan pangan masih lemah. Penggunaan pestisida yang berlebihan, pengolahan pangan yang tidak higienis, serta minimnya fasilitas penyimpanan pangan yang memadai menjadi faktor yang menurunkan kualitas dan keamanan pangan yang tersedia bagi masyarakat.
Untuk mencapai dan meningkatkan pilar ketersediaan pangan di Indonesia, diperlukan berbagai upaya dan solusi strategis, diantaranya:
1. Diversifikasi Pangan
Untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok, Indonesia harus mempromosikan konsumsi pangan lokal lainnya seperti sagu, jagung, ubi, dan sorghum. Diversifikasi ini bukan hanya dapat mengurangi tekanan pada produksi beras, namun juga meningkatkan variasi gizi dari pangan yang dikonsumsi masyarakat.
2. Pengembangan Teknologi
Sebenarnya Indonesia sedang menggalakkan smart farming 4.0, namun banyak sekali hambatannya seperti minimnya adopsi petani dengan metode ini, masih banyaknya petani yang skeptis dengan penggunaan mesin pertanian, jangkauan teknologi yang tidak merata di setiap wilayah, dan pendanaan yang minim dalam pengembangan.
Indonesia perlu banyak berinvestasi dalam teknologi pertanian dan budidaya modern, seperti irigasi cerdas, penggunaan benih unggul, pertanian vertikal, pertanian presisi dengan pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan, dan budidaya ikan dalam ruangan.
Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas kuantitas dan kualitas pangan. Selain itu, peningkatan teknologi pascapanen dapat mengurangi kerugian pangan selama distribusi. Hal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah yang berperan sebagai stakeholder.
3. Penguatan Infrastruktur Pangan
Diperlukan pembangunan infrastruktur penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang lebih baik, terutama di wilayah-wilayah terpencil, sangat penting untuk memastikan bahwa pangan tersedia di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
4. Pendidikan Gizi dan Keamanan Pangan
Pemerintah harus lebih giat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan beragam serta meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan melalui pembersihan, penyimpanan, hingga pengolahan pangan yang aman. Hal ini akan berdampak pada kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
5. Meningkatkan Dukungan Kebijakan
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, baik dalam bentuk subsidi, insentif bagi petani, hingga regulasi yang ketat terkait keamanan pangan. Selain itu, perlu adanya langkah untuk membangun cadangan pangan nasional yang dapat digunakan dalam situasi darurat.
Secara keseluruhan, pilar ketersediaan pangan merupakan fondasi penting dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam hal kuantitas pangan, tantangan dalam hal mutu, gizi, dan keamanan pangan masih perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat lebih mencapai tujuan ketahanan pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
Penulis: Mufidah Dwi Casnur
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
