Program yang digadang-gadang mampu mengatasi stunting pada anak malah berujung bencana bagi penerimanya. Mengapa program ini seharusnya dihentikan?
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program milik Prabowo-Gibran yang mereka usung pada saat pemilu 2024. Melalui program ini pemerintah akan memberikan makan bergizi gratis yang menyasar pada ibu hamil hingga anak sekolah di Indonesia agar gizi mereka terpenuhi.
Program ini pada awalnya menggelontorkan dana sebesar 71 triliun rupiah, namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah menambah dana MBG untuk tahun 2026 sebesar 335 triliun rupiah.
Pemerintah mengklaim bahwa program ini akan mampu menciptakan generasi yang unggul dan menimbulkan efek positif bagi penerimanya. Sayangnya, dugaan pemerintah mengenai keberhasilan program ini meleset jauh. Alih-alih memberi segudang manfaat bagi penerima, program MBG malah menimbulkan korban yang jumlahnya ribuan.
Melihat realita yang terjadi di lapangan, program MBG bukanlah program yang menyejahterakan rakyat. Hari demi hari kolom berita dibanjiri kabar buruk mengenai program milik orang nomor satu di negeri.
Sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 hingga sekarang, tercatat lebih dari 12 ribu korban mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan melalui program MBG. Meskipun demikian, pemerintah enggan menghentikan program yang telah menimbulkan banyak korban tersebut.
Sejak awal kemunculan, program MBG tidak disusun dan diorganisir dengan baik oleh pemerintah. Program pemerintah yang semrawut ini berangkat dari pemikiran yang hanya dipikirkan sekali tanpa adanya planning yang jelas.
Pemerintah tidak melakukan riset terlebih dulu terkait makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi oleh penerima khususnya anak sekolah. Dari kasus yang ditemui, banyak anak sekolah yang memiliki intoleran lactosa namun tetap mendapatkan susu dengan kadar air dan gula yang lebih tinggi dari susu itu sendiri.
Parahnya lagi pemerintah tidak memiliki rencana yang matang terkait pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah agar makanan tersebut tetap aman dikonsumsi oleh siswa. Akibat ketidakbecusan pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program, banyak korban berjatuhan setiap harinya.
Saat Prabowo dimintai keterangan oleh awak media mengenai korban MBG, respon yang ia lontarkan malah memantik amarah warga. Ia seakan tidak mempedulikan keselamatan korban dan tetap teguh mengatakan bahwa program ini telah mencapai keberhasilan sebesar 99,99%.
Prabowo mengesampingkan nyawa anak sekolah dan seakan-akan menganggap mereka hanyalah sebuah angka yang tidak perlu dipusingkan. Prabowo sepantasnya menghentikan program MBG yang lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.
Suatu program pemerintah sebenarnya tidak boleh buru-buru dijalankan. Ia harus melewati proses panjang seperti berdialog dengan publik, melakukan perencanaan, melakukan riset jika diperlukan hingga tahap evaluasi.
Namun sepertinya pemerintah tidak melakukan hal tersebut dalam pembuatan program MBG. Masyarakat langsung disuguhkan oleh program yang sebenarnya hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan kepala negara itu.
Pemerintah seharusnya benar-benar hadir dalam menyejahterakan rakyat melalui kebijakan atau program yang dilahirkan. Jika pemerintah memang harus melaksanakan program MBG, maka bentuklah tim yang tepat untuk menangani program tersebut serta lakukanlah pengawasan dari hulu ke hilir sesuai standar gizi kesehatan.
Namun nyatanya, tim yang dibentuk untuk melaksanakan MBG tidak berangkat dari sektor kesehatan, bahkan kepala tim bukanlah ahli gizi yang seharusnya dibutuhkan.
Ketidaksesuaian kompetensi dengan bidangnya inilah yang menjadi salah satu faktor gagalnya suatu program. Ketidakhadiran negara dalam mengawasi program ini juga menjadi faktor banyaknya korban yang berjatuhan akibat ketidakbecusan pemerintah dalam melayani rakyat.
Program MBG seharusnya dihentikan, karena ia tidak lebih dari mesin penghasil korban keracunan. Program ini tidak sepantasnya disebut sebagai program unggulan. Ia tidak mampu menjawab akar permasalahan rakyat, melainkan menimbulkan masalah baru yang terus berjalan setiap harinya.
Pemerintah sepatutnya berhenti mengagung-agungkan program yang tidak memberikan manfaat bagi penerimanya. Butuh berapa banyak korban bagi pemerintah untuk menghentikan program yang telah semrawut sejak awal ini? Akankah program ini berhenti saat mulai meracuni anak pejabat negeri?
Penulis: Marya Ulfa Hidayah
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
