Meneguhkan GmnI sebagai Garda Pemersatu Bangsa

Pada tanggal 27 Mei 2018 telah dilaksanakan konsolidasi dan buka puasa bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-DKI Jakarta yang bertempat di Pulomas Jakarta Timur. Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh kader GmnI se-DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut dirangkai dengan beberapa kegiatan, dan yang menjadi fokus utama adalah diskusi mengenai peran GmnI dalam kehidupan sosial dan merespon isu terkini di wilayah DKI Jakarta dan Indonesia. Sesi diskusi dikemas dengan dialog interaktif oleh empat narasumber, yakni bung Jacky (Ketua DPC GmnI Jakarta Pusat), bung Zulfi (Ketua DPC GmnI Jakarta Barat), bung Askar (Ketua DPC GmnI Jakarta Selatan), dan bung Fery (Ketua DPC GmnI Jakarta Timur).

Dalam sesi dialog interaktif ini para narasumber mengemukakan pandangannya, “GmnI se-DKI Jakarta harus mampu berperan lebih dalam meneguhkan GmnI sebagai garda pemersatu bangsa” tegas Bung Jacky dalam memberikan pendapatnya. Seperti yang kita ketahui konflik horizontal yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta membawa situasi kebangsaan mulai retak. Pancasila tidak lagi menjadi dasar dalam kehidupan politik dan sosial sehingga isu sara, etnis, dan agama dengan mudah memicu konflik di masyarakat. Kemudian bung Askar menambahkan bahwa GmnI tidak boleh kehilangan esensinya sebagai organisasi kader yang mampu menjawab persoalan rakyat sehingga pentingnya bagi GmnI se-DKI Jakarta untuk menjalin komunikasi dan berdiskusi secara intensif untuk memecahkan persoalan yang ada.

Dengan mengetahui posisi GmnI dalam berkehidupan bermasyarakat serta mengedapankan intelektual, maka GmnI akan tegas mengambil langkah bergerak, ungkap bung Zulfi. Selanjutnya bung Fery mengemukakan bahwa GmnI sebagai organisasi yang beragam sudah menjadi barang tentu untuk mengatasi permasalahan yang mengatasnamakan perbedaan.

Akhir daripada dialog interaktif ini, seluruh kader GmnI se-DKI Jakarta menyepakati untuk menyatukan frame berpikir bagi GmnI DKI Jakarta. Sehingga setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat diatasi secara bersama-sama.

Seperti diketahui, tepat pada 73 tahun yang lalu Bung Karno memperkenalkan Pancasila di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bung Karno menggagas Pancasila sebagai sebuah dasar falsafah dasar negara (Philosophische Grondslag) Indonesia. Philosophische Grondslag ia didefinisikan sebagai “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami jika Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya. nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Nilai ketuhanan yang dimaksudkan bukanlah sikap fanatisme sempit, melainkan semangat untuk menggali nilai-nilai fundamental dalam ajaran agama sebagai pedoman kehidupan. Nilai-nilai tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sikap toleran, serta semangat persatuan kebangsaan. Pancasila juga mengidealkan semangat demokrasi dalam bidang politik melalui proses musyawarah serta demokrasi dalam bidang ekonomi dalam wujud kesejahteraan sosial bagi segenap bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi dasar pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.

Tetapi sangat disayangkan melihat kondisi kekinian, Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pancasila hari ini tidak lebih hanya dijadikan sebuah jargon semata dan dijadikan komoditas politik demi menjalankan kepentingan tertentu. Kurangnya kompetensi dan isi Pancasila di dalam ranah pendidikan menjadikan permasalahan kebangsaan terus mengalir, Alhasil berbagai problem rakyat datang silih berganti dan Permasalahan sosial seperti konflik horizontal juga terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari ketidak konsistenan mengaktualisasikan Pancasila.

Pemerintah beserta instrument kenegaraannya juga belum mampu menjalankan Pancasila secara  kongkrit. Masih banyak instrument kenegaraan yang terus menerus menindas masyarakat dengan berbagai bentuknya. Pemerintah sebagai representasi negara seharusnya menegakan Pancasila melalui bergabagai kebijakannya. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi bahan dialog dan terjebak dalam lingkaran wacana.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) se-DKI Jakarta menyatakan sikap kami sebagai berikut :

  1. Mengevaluasi segala program sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislative.
  2. Mengevaluasi kinerja aparat keamanan negara dalam mengayomi masyarakat serta menjaga kedaulatan bangsa dan Negara.
  3. Mendesak pemerintah untuk segera memasukan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dasar.
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, untuk dijadikan pijakan bagi pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat demi melaksanakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pos terkait

Kirim Artikel Opini, Karya Ilmiah, Karya Sastra atau Rilis Berita ke Media Mahasiswa Indonesia
melalui WhatsApp (WA): 0822-1088-8201
Ketentuan dan Kriteria Artikel, baca di SINI