Program Kartu Sakti Jokowi Perlu Diperbaiki

Kartu Sakti merupakah salah satu program dari Jokowi. Seperti halnya yang tercantum dalam butir kelima Nawacita menyebutkan komitmen pemerintahan Jokowi-JK adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), seta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu tersebut memilki tujuan masing-masing yang pertama yaitu Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu Kartu Indonesia Pintar bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin yang ingin menyekolahkan anaknya tanpa harus membayar. Tidak hanya pendidikan formal saja kartu ini  menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, yatim piatu, anak putus sekolah dan juga difabel untuk mendapatkan pendidikan melalui balai-balai pelatihan. Yang ketiga yaitu Kartu Keluarga Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu dan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan bantuan  yang dituangakan dalam bentuk e-money.

Kini, program kartu sakti Jokowi itu sudah berjalan kurang lebih selama empat tahun. Apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Setidaknya telah terdapat hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer, menyebutkan bahwa terdapat masyarakat yang merasa cukup puas atau sangat puas atas pelaksanaan program prioritas Jokowi, yang salah satunya adalah kartu sakti tersebut. Dengan adanya ketiga kartu sakti tersebut yang secara keseluruhkan ditujukan kepada masyarakat miskin yang tentunya akan banyak memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan serta kesejateraan masyarakat kurang mampu. Namun hasil survey juga menyebutkan bahwa masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima dan merasakan manfaat dari kartu sakti tersebut serta dari hasil survey juga menyebutkan adanya potensi korupsi dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang nilainya hingga belasan triliun rupiah. Korupsi ini diduga dapat dilakukan oleh birokrat daerah di sektor kesehatan. Kajian tersebut dilakukan terhadap pasien Penerima Bantuan Iuran 2017 di pusat-pusat kesehatan masyarakat di 14 daerah. (detikNews)

Masih adanya kendala dalam pelaksanaan program kartu sakti Jokowi. Kendala yang utama yaitu terdapat pada implementasi dari kartu-kartu sakti tersebut masih jauh dari harapan publik. Untuk itu, Jokowi harus turun langsung untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan programnya supaya program tersebut tepat sasaran serta semakin banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Maka perlu adanya Penataan ulang data kemiskinan dari survei Badan Pusat Statistik harus dilakukan lagi sehingga data yang digunakan merupakan data baru dan sesuai dengan keadaan saat ini. Sinkronisasi data rakyat miskin tersebut harus dilakukan bersama Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian Sosial, serta melibatkan kementerian teknis, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan. Hal itu  perlu dilakukan karena Kementerian Pendidikan telah memiliki  Data Pokok Pendidikan yang basisnya adalah satuan pendidikan. Karena pada kenyataannya banyak masyarakat mampu justru yang mendapatkan kartu tersebut.

Selanjutnya adalah memastikan bahwa dana KIP dan dana kapitasi KIS/Jaminan Kesehatan Nasional yang telah dikelola oleh pihak BPJS Kesehatan tidak dikorupsi oleh pihak manapun supaya dana yang dikeluarkan dari pihak pemerintah benar-benar bermanfaat untuk kemajuan rakyatnya tidak untuk disalah gunakan untuk kesenangan pihak tertentu. Jokowi juga harus memastikan berjalannya sosialisasi program ke masyarakat miskin hingga ke pedesaan yang terpencil dan memastikan bahwa mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan dan bisa menggunakan dana di kartu tersebut.  Sosialisasi juga perlu dilakukan supaya masyarakat paham tentang cara penggunaannya dan tidak salah dalam menggunakannya. Hal ini perlu dilakukan agar Jokowi tidak selalu menjadi bahan perbincangan  berbagai pihak dengan tudingan telah melakukan pencitraan dengan cara  membagi-bagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tapi banyak orang miskin yang belum mendapatkan manfaatnya. Semoga kedepannya program tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan dan bermanfaat bagi masyarakat miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ratih Sukmawati
Mahasiswa Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Baca juga:
Masih Seputar Kartu Kuning
Aksi “Kartu Kuning” ke Jokowi, Ketum IMM Depok: Bukti BEM UI Masih Bersama Rakyat
Infrastruktur di Indonesia Selama Pemerintahan Jokowi

Pos terkait

Kirim Artikel Opini, Karya Ilmiah, Karya Sastra atau Rilis Berita ke Media Mahasiswa Indonesia
melalui WhatsApp (WA): 0822-1088-8201
Ketentuan dan Kriteria Artikel, baca di SINI