Mengakhiri SEA Games 2019, Indonesia memperoleh 72 dan mempertahankan prestasinya dalam meraih peringkat ke-4 seperti pada ASIAN Games 2018. Namun bagaimana sebetulnya kesejahteraan para atlet?
Olahraga telah berkembang menjadi pemersatu bangsa dan alat diplomatis hubungan internasional bagi Indonesia. Semangat dan keringat para atlet dalam meraih juara dan mengumandangkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” di kancah internasional merupakan manifestasi dari jiwa nasionalisme dan ke-Bhinekaan yang ditumbuhkan sejak dini. Atlet kita adalah pahlawan nasional yang harus dibanggakan dan didukung kesejahteraannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun sangat disayangkan, banyak atlet-atlet tanah air yang telah mengharumkan nama bangsa tetapi ditelantarkan begitu saja nasibnya oleh negara. Barulah di era Jokowi-JK, pengorbanan para atlet menjadi sebuah sorotan dan diperhatikan oleh berbagai pihak.
Berbagai dukungan finansial berupa insentif dan lowongan PNS diberikan bagi pahlawan kita yang mengharumkan nama Indonesia. Namun, apakah cukup sampai disana? Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) nomor 6 tahun 2018, ada beberapa syarat yang membuat atlet dapat menjadi seorang PNS. Para atlet minimal menjuarai medali perunggu pada Olympic Games, atau perak pada ASIAN Games, atau emas pada SEA Games. Jika diluar itu, para atlet belum dapat menjadi seorang PNS. Sangat disayangkan bahwa peraturan tersebut tidak dapat membantu atlet-atlet kita yang berprestasi di negeri sendiri. Bagaimana tidak, dari ribuan atlet di seantero tanah air, jumlah atlet yang akan menjadi PNS dapat dihitung dengan jari dari setiap cabang olahraga. Lalu, bagaimana nasib mereka yang tidak dapat menjadi yang terbaik di muka bumi ini?
Dapat disadari bahwa pendidikan formal yang dienyam para atlet sangatlah minim dan terkadang terbangkalai begitu saja. Mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk bertahanan hidup jika mereka gagal menjadi atlet yang terbaik. Di abad ke-21 ini, riwayat pendidikan seseorang memainkan peran yang sangat penting dalam melamar pekerjaan. Pemerintah tidak boleh hanya memandang sisi latihan tetapi juga harus mempertegas kualitas pendidikan yang dienyam para atlet. Salah satu nilai yang penting untuk dikembangkan adalah kewirausahaan dan manajemen kejuangan. Pembekalan nilai-nilai tersebut ditanamkan agar atlet yang gagal mampu independen ketika kembali terjun ke masyarakat. Sebagai tambahan, atlet juga diharapkan dapat menginvestasikan uang mereka sebagai persiapan mereka ketika pensiun. Sumber pendapatan atlet pada umumnya hanya berasal dari hadiah juara, insentif, dan kontrak individu.
Perlu disadari bahwa atlet-atlet kita yang bersemayam di pelatnas tidak mendapatkan gaji, melainkan hanya mendapatkan fasilitas latihan dan akomodasi. Indonesia mungkin belum mampu mengikuti langkah pemerintah Cina dalam membahagiakan atletnya. Di Cina, atlet-atlet dididik sejak dini dan kebutuhannya ditanggung pemerintah selama seumur hidup. Atlet tidak perlu lagi pusing memikirkan masa depannya bahkan ketika terjadi cedera dan tidak dapat bermain kembali. Yang dapat pemerintah kita lakukan selain pemberian jaminan dan insentif adalah dengan memberitakan cabang-cabang olahraga lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar media menyoroti cabang-cabang olahraga lain yang jarang dipandang. Siarkanlah di TV pertandingan olahraga lainnya selain badminton dan sepakbola. Jonathan Christie (Jojo) adalah bukti nyata bahwa sorotan media mampu mengangkat kualitas hidup seorang atlet. Setelah mengantongi medali emas pada ASIAN GAMES 2018, Jojo mendapat sorotan publik dan dibanjiri sponsor. Padahal, Indonesia mendapatkan 98 medali pada ajang tersebut, tetapi hanya Jojo yang menjadi terkenal.
Pemerintah dapat berkaca pada kejadian tersebut. Paparan media sangat penting bagi para atlet kita demi mendapatkan kontrak dari para pihak sponsor. Atlet adalah tokoh masyarakat yang perlu untuk kita kenal demi mendukung kesejahteraan mereka.
Enrico Halim
Sampoerna University FC
