Kemiskinan di Papua Barat masih menjadi masalah serius. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan, serta pelayanan sosial.
Berdasarkan data BPS, Papua Barat merupakan provinsi termiskin kedua di Indonesia sebesar 20,49% (yoy). Jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2023 sebesar 214,98 ribu orang. Penduduk masuk kategori miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Bulan April-Juni 2023 pertumbuhan ekonomi Papua Barat tumbuh 2,90% (yoy), pertumbuhan ekonomi tersebut melambat jika dibandingkan pada bulan Januari-Maret 2022. Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri dan konstraksi pada Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB).
Konsumsi rumah tangga melambat karena banyak masyarakat Papua Barat yang meninggalkan wilayahnya, pada sektor ekspor luar negeri melambat karena menurunnya perekonomian mitra dagang utama Papua Barat, dan investasi yang minim sejak berakhirnya proyek PSN di Papua Barat terutama Train III Tangguh yang menyebabkan melambatnya konstruksi pada PMTB.
Papua Barat mengalami inflasi pada bulan Juli-September 2023 tergolong tinggi yaitu sebesar 4,30% (yoy) yang melebihi target inflasi yaitu 3±1% (yoy). Tingginya inflasi disebabkan oleh naiknya harga transportasi, makanan, minuman, dan tembakau di Papua Barat.
Faktor yang menyebabkan tingginya harga transportasi dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi dan harga bahan bakar. Akses jalan menuju Papua Barat yang jauh dan kondisi jalan yang kurang bagus menyebabkan harga barang pokok juga tinggi.
Jika infrastruktur transportasi baik dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius bagi penduduk Papua Barat.
Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan yang terjadi di Papua Barat yaitu kesehatan karena banyak penduduk yang kekurangan gizi yang menyebabkan timbulnya penyakit serta biaya pengobatan yang belum bisa dijangkau oleh penduduk dengan golongan miskin, lalu putus sekolah karena biaya pendidikan yang tidak murah sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan untuk mencari ilmu dan memperoleh keterampilan untuk mencapai cita-cita mereka.
Hal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Seharusnya, pemerintah mengadakan program beasiswa atau sekolah gratis, agar dapat meringankan para orang tua dalam membiayai anaknya.
Salah satu provinsi yang harus ditangani mengenai masalah kemiskinan yaitu Papua Barat. Pemerintah perlu melakukan strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan program sembako kepada penduduk yang miskin, selain itu pemerintah desa di Papua Barat juga berfokus pada penyelesaian data SDGs desa dan imlementasi kegiatan untuk warga.
Pemerintah desa di Papua Barat juga mendampingi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBDes, meningkatkan kapasitas warga miskin ekstrem, dan memperkuat posyandu kesejahteraan.
Namun, ada tantangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem pada pembagian sembako adalah memastikan bahwa bantuan dari pemerintah dapat disalurkan ke masyarakat yang miskin. Diharapkan setiap tahunnya data selalu diperbarui agar sembako dapat diterima kepada penduduk yang membutuhkan.
Strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Papua Barat lumayan berhasil, karena tingkat kemiskinan di Papua Barat pada Maret 2023 sebesar 20,49%, turun 0,94% dibandingkan September 2022.
Penulis: Vinna Nurfifah Wahyuningrum
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Tidar
Editor: I. Chairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
