Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang menarik.
Di satu sisi, pemerintah terus mematangkan implementasi Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa.
Di sisi lain, tren adopsi Kurikulum Cambridge (Cambridge Assessment International Education) di berbagai sekolah swasta dan internasional terus menunjukkan grafik yang meningkat.
Bagi banyak orang tua, kurikulum ini dipandang sebagai “tiket emas” untuk menembus perguruan tinggi terbaik di dunia.
Namun, di balik gemerlap prestise dan pengakuan global tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu renungkan bersama; sejauh mana kurikulum ini relevan dengan konteks keindonesiaan, dan apakah ia justru memperlebar jurang ketimpangan pendidikan?
Secara kurikuler, tidak dapat dimungkiri bahwa Cambridge menawarkan keunggulan yang sulit ditandingi oleh sistem pendidikan konvensional.
Pendekatan pembelajaran yang berbasis inkuiri (inquiry-based learning) dan penekanan kuat pada kemampuan berpikir kritis (critical thinking) serta pemecahan masalah (problem solving) sangat selaras dengan tuntutan abad ke-21.
Siswa tidak lagi dididik sekadar untuk menghafal kata, melainkan dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi.
Penguasaan bahasa Inggris sebagai medium instruksi utama juga secara otomatis membekali siswa dengan kompetensi komunikasi global yang sangat krusial di era digital ini.
Namun, pelaksanaan kurikulum global di tanah air tidak lepas dari tantangan evaluative yang serius.
Kritik utama yang sering mengemuka adalah minimnya muatan lokal yang bermakna.
Dalam paket kurikulum Cambridge yang ketat dan terstandarisasi secara internasional, ruang untuk mempelajari sejarah Indonesia, Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, serta kearifan lokal sering kali terpinggirkan atau hanya dijadikan pelengkap formalitas semata.
Akibatnya beresiko terbentuk generasi yang secara akademis brilian dan berwawasan global, namun mengalami “krisis identitas” atau teralienasi dari akar budaya dan realitas sosial bangsanya sendiri.
Kita tidak ingin mencetak “warga global” yang justru menjadi orang asing di negerinya sendiri.
Pendidikan yang baik haruslah yang mampu membuat seseorang memahami dunia, tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Selain aspek relevansi kultural, faktor ekonomi dalam pelaksanaan kurikulum ini juga menjadi sorotan tajam.
Biaya pendidikan di sekolah penyelenggara kurikulum Cambridge cenderung sangat tinggi.
Biaya ini mencakup pendaftaran ujian internasional, buku impor, hingga gaji tenaga pengajar bersertifikasi global.
Hal ini secara tidak langsung menciptakan segregasi pendidikan.
Kurikulum ini hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan menengah ke atas, sementara mayoritas siswa di sekolah negeri harus bergulat dengan fasilitas yang serba terbatas.
Jika tidak diawasi, hal ini akan memperkokoh struktur ketimpangan sosial, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi menjadi hak istimewa bukan hak dasar setiap warga negara.
Lantas, apa yang dapat kita lakukan? Solusinya bukanlah menolakmenolah mentah-mentah kehadiran kurikulum Cambridge, melainkan mendorong kontekstualisasi yang lebih kuat dan inklusif.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu memperketatmemperkatat regulasi akreditasi bagi sekolah penyelenggarapenyelanggara program internasional.
Sekolah-sekolah ini wajib mengintegrasikan muatan lokal yang substansial, bukan sekadar simbolis.
Misalnya, mata pelajaran sejarah dan sosiologi harus diajarkan dengan perspektif Indonesia yang kaya.
Selain itu, proyek-proyek inkuiri siswa dapat diarahkan untuk memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan komunitas lokal mereka, seperti isu lingkungan, UMKM, atau pelestarian budaya.
Dengan demikian, standar global bertemu dengan solusi lokal.
Di sisi lain, model kemitraan atau twinning program antara sekolah penyelenggara Cambridge dengan sekolah negeri di sekitarnya perlu didorong secara aktif.
Transfer pengetahuan mengenai metode pembelajaran aktif, manajemen kurikulum, dan penilaian autentik dari sekolah berbiaya tinggi ke sekolah dengan sumber daya terbatas dapat menjadi langkah konkret dalam mendemokratisasi kualitas pendidikan.
Pada akhirnya, tujuan utama pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakar pada kebudayaan nasional.
Kurikulum Cambridge, dengan segala standar globalnya, seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat daya saing bangsa, bukan sebagai tembok pemisah yang mengikis memperkuat daya saing bangsa, bukan sebagai tembok pemisah yang mengikis identitas keindonesiaan.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan komitmen terhadap kontekstualisasi, kita dapat memastikan bahwa siswa yang dihasilkan bukan hanya siap bersaing di kancah dunia, tetapi juga memiliki hati dan pikiran yang tetap tertambat pada tanah airnya.
Penulis: Alitya Vanny Goretti Lumban Gaol
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
