Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dimana sejak masa kampanye kerap diposisikan sebagai solusi untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan penerima yang luas, MBG digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang pernah dijalankan oleh pemerintah. Melalui pemberian makan bergizi kepada peserta didik dan kelompok sasaran lainnya, pemerintah berharap program ini dapat menurunkan angka stunting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dalam Debat Capres 2024, Prabowo menekankan pentingnya pemberian asupan gizi sebagai langkah strategis, yang secara konseptual sejalan dengan pendekatan kesehatan berbasis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana fase krusialnya sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Kemenkes RI., 2018).
Dalam kerangka ini, intervensi gizi memang paling efektif jika difokuskan pada ibu hamil, bayi, dan balita, karena pada periode inilah pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak sangat ditentukan. Sebab, stunting paling rawan terjadi sejak masa kehamilan hingga anak usia dua tahun atau yang dikenal dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Pudjirahaju, dkk., 2025). Pada fase inilah intervensi gizi dinilai paling efektif untuk mencegah stunting.
Namun, arah implementasi MBG justru memunculkan paradoks. Program ini tidak hanya menyasar kelompok dalam rentang 1.000 HPK, tetapi juga diperluas hingga siswa SMP, SMA, bahkan diwacanakan menjangkau mahasiswa.
Perluasan sasaran ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah MBG benar-benar dirancang sebagai kebijakan penanggulangan stunting, ataukah telah bergeser menjadi program bantuan sosial berbasis pangan yang lebih luas?
Ketika kelompok penerima utama justru berada di luar fase kritis stunting, maka relevansi antara tujuan awal dan pelaksanaan program patut dipertanyakan. Di titik ini, publik tidak hanya membutuhkan program yang “baik secara niat“, tetapi juga konsisten secara desain kebijakan.
Ambisi pemerintah untuk memberantas stunting melalui program ini patut diapresiasi, mengingat persoalan stunting hingga saat ini masih menjadi tantangan serius yang dihadapi Indonesia.
Upaya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi tentu merupakan langkah yang positif. Namun, menurut penulis, pemerintah tampaknya terlalu optimistis apabila menempatkan MBG sebagai instrumen utama dalam upaya pemberantasan stunting. Program ini memang dapat membantu memperbaiki asupan gizi masyarakat, tetapi persoalan stunting lebih kompleks daripada hanya sekadar menyediakan makanan gratis.
Di balik ambisi besar pemerintah dan harapan kepada MBG nampaknya perlu diimbangi dengan evaluasi yang kritis. Sebab, kebijakan yang baik tidak hanya dinilai dari tujuan yang ingin dicapai tetapi juga kemampuan program tersebut untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Keresahan yang kemudian muncul adalah apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar cukup untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia? Menurut penulis, tidak sesederhana hanya memberi makan secara gratis kepada masyarakat.
Selama ini, stunting sering dipahami sebagai kondisi yang semata-mata disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, budaya, kebersihan lingkungan, hingga keadaan fisik rumah tangga (Maharani & Minarti, 2026).
Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa stunting pada anak usia 6–23 bulan juga banyak dipengaruhi oleh riwayat kehamilan dan sanitasi lingkungan (Nurdiansyah dkk., 2024).
Dengan demikian, meskipun MBG dapat berkontribusi memenuhi gizi masyarakat, program ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika pemerintah terlalu fokus pada pemberian makanan tanpa intervensi pada faktor lain, maka efektivitas program ini patut dipertanyakan. Akibatnya, program ini berpotensi tidak menghasilkan dampak yang optimal dan boros anggaran.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak menyasar peserta didik. Hal ini terlihat dari luasnya cakupan penerima manfaat yang didominasi oleh siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Tidak heran, mengingat jumlah peserta didik aktif di Indonesia berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 Juni 2026 mencapai 64.473.500 orang (Portal Data Pendidikan Kemendikdasmen, 2026). Namun, apabila tujuan utama program ini adalah untuk menurunkan angka stunting, maka kurang tepat kiranya apabila sasaran program ini meluas hingga peserta didik di jenjang sekolah menengah.
Menurut penulis, selain persoalan ketepatan sasaran, pelaksanaan MBG di lapangan menyisakan sejumlah catatan. Tidak sedikit kejadian yang menunjukkan bentuk kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan realisasinya di lapangan.
Di berbagai daerah, masyarakat dihadapkan pada persoalan keterlambatan distribusi makanan, kualitas menu yang kurang memadai, hingga ketidaksesuaian makanan dengan kebiasaan konsumsi setempat. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berskala nasional tidak sesederhana membagikan makanan kepada jutaan penerima manfaat.
Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan. Inge Permadhi, Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa sejumlah menu MBG memiliki komposisi yang tidak memenuhi standar gizi seimbang, yakni tidak lengkapnya komponen karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah (Anjelina & Adhi, 2025).
Temuan tersebut seharusnya menjadi perhatian karena apabila kualitas gizi makanan belum terjaga secara konsisten, maka tujuan utama program peningkatan gizi akan sulit tercapai. Maka dari itu, keterlibatan dan pengawasan tenaga ahli gizi semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program ini.
Survei yang dilakukan oleh peneliti anak bersama dengan Komisi Perlindungan Anak dan CISDI terhadap 1.624 responden di 12 provinsi menunjukkan bahwa 35,2% siswa pernah tidak menghabiskan makanan program MBG (Decembria, 2025).
Penyebabnya beragam, mulai dari makanan basi, porsi terlalu banyak, hingga rasa yang tidak sesuai selera. Ahli gizi dr. Tan Shot Yen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9) juga menyoroti bahwa sejumlah menu MBG, seperti burger, spageti, dan bakmi, tidak berasal dari bahan pangan lokal sehingga tidak sesuai dengan kebiasaan makan anak-anak di berbagai daerah (Anggrainy, 2025).
Apa yang dianggap bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tentu diterima oleh seluruh penerima manfaat MBG. Sisa makanan tersebut selain menjadi pemborosan juga menjadi persoalan ancaman lingkungan.
Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) memperkirakan sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1–1,4 juta ton per tahun, dan dari jumlah itu sebanyak 451–603 ribu ton merupakan makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi. Kondisi ini memperburuk pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah.
Sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor tidak langsung yang dapat meningkatkan kemungkinan stunting, karena lingkungan yang tidak sehat memicu penyakit yang pada gilirannya menurunkan status gizi anak. Program yang dirancang untuk menurunkan angka stunting justru berpotensi memperburuk salah satu faktor resikonya apabila pengelolaan limbah makanan tidak ditangani secara serius.
Pada kenyataannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak seindah yang dibayangkan, banyak sekali masalah serius yang terjadi dari awal pelaksanaanya sehingga tujuan utama untuk mengurangi angka stunting justru menambah permasalahan baru.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit jatah makanan MBG yang tidak dihabiskan oleh para siswa. Riset dari Departemen Antropologi FISIP UI (2025) menemukan bahwa dari 32-34 siswa per kelas, hanya 4-5 orang yang menghabiskan porsi makannya (Ramadaniy & Utomo, 2026).
Kondisi ini bukan hanya ironis, tetapi juga menimbulkan masalah baru yang kompleks. Pertama adalah persoalan lingkungan. Sisa makanan, kulit buah, hingga kotak susu yang menumpuk setiap hari dari ratusan paket MBG telah menjadi beban bagi sekolah-sekolah yang tak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai (Al Machmudi, 2025a).
Beberapa laporan bahkan menyebutkan dapur MBG membuang limbah olahan langsung ke sungai. Kedua adalah terkait persoalan pemborosan anggaran. Miliaran rupiah dana rakyat berpotensi berakhir sebagai tumpukan sampah organik yang tidak termanfaatkan.
Akar masalah dari tingginya angka sisa makanan ini ternyata sederhana bahwa program ini mengabaikan aspek mendasar dari kebiasaan makan manusia. Setiap individu memiliki selera dan preferensi yang berbeda.
Menu yang dianggap bergizi, seperti sayur atau ikan, belum tentu disukai anak-anak yang terbiasa dengan makanan tertentu di rumah. Banyak anak yang memilih tidak menghabiskan makanan karena rasa yang tidak sesuai atau menu yang itu-itu saja sehingga menimbulkan kebosanan (Rudi, 2025).
Masalah tak berhenti sampai di situ. Program yang tujuannya mulia untuk mencegah stunting justru memunculkan masalah kesehatan baru yang tak kalah serius. Alergi makanan menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Banyak anak yang ternyata memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu, seperti ikan atau udang. Sayangnya, catatan alergi siswa yang seharusnya menjadi panduan, sering kali tidak diakomodasi dalam penyediaan menu (Setyaningrum, 2025). Akibatnya, anak-anak berisiko mengalami reaksi alergi yang berbahaya.
Lebih tragis lagi, program yang seharusnya memberi makan bergizi ini bahkan menyebabkan keracunan massal di berbagai daerah. Kasus paling menonjol terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana lebih dari 250 siswa harus dirawat setelah mengonsumsi makanan MBG. Dugaan kuat keracunan berasal dari ikan cakalang yang diduga sudah tidak layak konsumsi, yang terjadi akibat pergantian pemasok bahan baku secara mendadak (Al Machmudi, 2025b).
Akibat dari kejadian ini, Badan Gizi Nasional (BGN) secara terpaksa mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk membayar tagihan rumah sakit. Sekali lagi, peran ahli gizi dan standar operasional yang ketat menjadi sorotan.
Pakar Gizi Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha menegaskan bahwa ahli gizi berperan utama memperbaiki status gizi masyarakat karena mereka yang tahu fungsi makanan, membuat SOP agar makanan aman, serta memantau proses pengolahan makanan agar bermanfaat (antaranews.com, 2025).
Tanpa pengawasan yang kompeten, makanan bergizi yang gagal memenuhi standar keamanan pangan akan menjadi racun bagi penerima manfaat. Tujuan awal program untuk memberantas stunting menjadi absurd ketika yang terjadi justru adalah bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit akibat makanan yang dikonsumsi.
Di tengah krisis implementasi di lapangan, pertanyaan krusial tentang efektivitas anggaran mengemuka. Program MBG menguras sumber daya keuangan negara yang sangat besar. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun, dan melonjak drastis menjadi Rp268 triliun pada tahun berikutnya (Saputra, 2026).
Angka-angka ini jelas bukan jumlah yang kecil. Untuk membiayai program ini, pemerintah pusat bahkan melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor lainnya. Presiden Prabowo sendiri mengakui adanya penghematan hingga Rp308 triliun pada tahun 2025 untuk dialihkan ke program MBG (Kusuma, 2026). Kebijakan ini sempat memicu kekhawatiran akan pemotongan anggaran daerah dan sektor-sektor lain yang juga vital.
Lalu, apa hasil dari pemborosan anggaran ini? Apakah angka stunting turun drastis? Jawabannya pahit. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting nasional masih berada di angka yang tinggi, yaitu 19,8 persen. Angka ini bahkan naik tipis dari estimasi sebelumnya yang menyebut 18,8 persen (Ayudha, 2026).
Fakta ini menjadi hasil yang memilukan bahwa dengan biaya yang membengkak hingga ratusan triliun dan program yang telah berjalan, angka stunting kita masih jauh dari kata efektif.
Keberadaan evaluasi program MBG sangat diperlukan agar program MBG tidak hanya sekedar menjadi proyek bagi-bagi makanan yang sia sia dan beresiko serta pemerintah perlu mengambil beberapa langkah untuk mengatasi isu yang tengah terjadi.
Langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan mengubah fokus MBG kepada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sejauh ini, sasaran MBG didominasi oleh anak usia sekolah, bukan kelompok 1000 HPK.
Pemberian makanan bergizi kepada anak usia sekolah memang memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan fokus belajar, bahkan, tidak sedikit yang meyakini bahwa program ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi siswa untuk datang ke sekolah. Namun, manfaat ini hanya bersifat preventif lanjutan atau suportif, bukan kuratif untuk stunting yang sudah terjadi.
Periode 1000 HPK sendiri dimulai sejak terjadinya pembuahan atau masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, sehingga intervensi yang paling efektif untuk mencegah stunting adalah sebelum dan selama masa 1000 HPK.
Ancaman stunting paling rentan terjadi dan paling efektif dicegah pada masa 1000 HPK, sehingga program pemberian gizi harus diprioritaskan dan diawasi ketat untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan batita, bukan hanya berfokus pada anak usia sekolah yang secara medis sudah melewati masa emas intervensi stunting.
Adanya berbagai kasus MBG yang tidak habis, alergi, bahkan hingga keracunan makanan MBG menunjukan bahwa proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Sebagai solusi, pemerintah pusat harus memberikan otoritas penuh kepada ahli gizi dan pemerintah daerah untuk merancang menu berbasis kearifan lokal.
Ahli gizi juga berperan dalam pengembangan menu, memberikan pelatihan keamanan pangan di tingkat SPPG dan sekolah, serta melakukan monitoring dan evaluasi rencana perbaikan gizi dalam menu MBG. Pemberian otoritas kepada pemerintah daerah juga menjadi sangat penting karena pemda lah yang lebih memahami kebiasaan makan dan ketersediaan bahan pangan lokal.
Pada akhirnya, MBG merupakan program yang baik dan memiliki niat mulia untuk memperbaiki status gizi anak serta mencegah stunting. Namun, menyelesaikan masalah stunting tidak terbatas pada penyediaan makan bergizi saja.
Stunting adalah masalah multisektoral yang akar penyebabnya mencakup gizi buruk sejak kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan, sanitasi lingkungan yang buruk, akses air bersih yang terbatas, edukasi gizi yang minim, serta ketahanan ekonomi keluarga yang lemah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini dan memformulasikan solusi yang lebih baik untuk ke depan.
Malang, 10 Juni 2026
Penulis:
- Athania Az Zahra
- Shabrina Najwa Sahira
- Adita Putri
- Nayara Elsa Chelsea
- Muhamad Daffa Alhamdika Pratama
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Artikel Jurnal
Astutik Pudjirahaju, dkk., “Intervensi Gizi Spesifik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh Agen Perubahan untuk Mencegah Stunting, Meningkatkan Perkembangan dan IQ Anak di Kabupaten Trenggalek”, Amerta Nutrition Volume 9 Nomor 1, 2025, 101–108.
Indri Luthfi Nurdiansyah, dkk., “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Stunting Anak Usia 6–23 Bulan di Tarogong Kaler”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Volume 15 Nomor 1, 2024, 30–39.
Sevti Maharani & Minarti, “Literature Review Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita”, SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat) Volume 5 Nomor 2, 2026, 179–193.
Berita/Media Massa
Al Machmudi, M. I. (2025a, Juni 20). Sekolah Pusing Olah Limbah dari MBG. Media Indonesia.
Al Machmudi, M. I. (2025b, September 19). Pergantian Supplier Ikan, Diduga Penyebab 251 Siswa di Banggai Sulteng Keracunan MBG. Media Indonesia.
antaranews.com. (2025, Juni 17). Pakar BGN paparkan sejumlah peran ahli gizi dalam Program MBG. Antara News.
Anggrainy, F. C. (2025, September 27). Menu MBG Burger-Spageti Disentil Ahli BGN: Hanya Sesekali. Detik.com.
Anjelina, C. D. & Adhi I. S. (2025, Januari 9). Warganet Keluhkan Makan Bergizi Gratis Tak Penuhi Standar Gizi, Ini Kata BGN dan Ahli Gizi. Kompas.com.
Ayudha. (2026). 8,1 Juta Keluarga RI Berisiko Stunting, Sanitasi Jadi Sorotan. CNN Indonesia.
Decembria, D. (2025, November 13). Survei KPAI: 35,2% Anak Tak Mau Habiskan MBG Karena Tidak Nafsu. Bloombergtechnoz.com.
Kusuma, A. I. (2026, Juni 3). Projo Dukung Penindakan Korupsi di BGN, Minta Kasus MBG Diusut hingga Akar. KOMPAS.com.
Ramadaniy, D. S. J., & Utomo, Y. W. (2026, Maret 7). Riset UI: MBG Terbuang, Mayoritas Siswa SD di Jakarta Tak Habiskan. Kompas.
Rudi. (2025, September 30). Sisa Makanan Program MBG Dilarang Dibawa Pulang dan Dibuang, Satgas: Penting untuk Evaluasi SPPG. Pemerintah Kabupaten Rembang.
Saputra, D. (2026, Februari 13). Efisiensi APBN 2025 Rp308 Triliun, Prabowo: Ke Depan Bisa Lebih Besar. Bisnis.com.
Setyaningrum, P. (2025, September 25). Kasus Keracunan MBG di Kalbar, Benarkah Menu Olahan Ikan Hiu Jadi Penyebab? KOMPAS.com.
Tulung, A. (2026, Mei 10). Pakar Gizi UGM Ungkap Penyebab Stunting Masih Tinggi. TIMES Indonesia.
Website/Data Resmi
Data Induk Pendidikan. Jumlah Peserta Didik per Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/pd/jumlah-per-satuan-pendidikan
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
