Indonesia penghasil pangan terbesar di Asia Tenggara, namun petani masih terjebak tengkulak dalam era transformasi digital. Meski teknologi digital seperti Crowde dan Aruna Indonesia telah membuktikan—dengan akses fintech yang tepat, petani bisa meningkatkan penghasilan 40-50% hanya dalam 6 bulan—program transformasi digital petani masih jauh dari target. Pertanyaannya, mengapa program kesenjangan digital pertanian masih begitu lebar?
Kesenjangan Digital Pertanian: 40% Petani Masih Tertinggal
Pemerintah menargetkan 2.500 desa terhubung internet tahun 2026, namun 13% desa masih blankspot internet. Lebih parah lagi, dari 37 juta petani Indonesia, 40% memiliki literasi digital sangat rendah. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi pasar digital, akses permodalan online, atau membaca informasi harga pangan sebenarnya.
Hasilnya, kesenjangan harga yang mencengangkan: 1 kg cabai dijual petani Rp 5.000, tetapi konsumen beli Rp 25.000—tengkulak menguasai 80% margin keuntungan. Fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, membuktikan bahwa teknologi digital belum menyentuh inti masalah ekonomi pertanian.
Fintech Petani Indonesia: Crowde dan Aruna Sebagai Model
Crowde dan Aruna Indonesia membuktikan solusi digital petani-sentris berhasil mengubah ekosistem pertanian. Crowde mengumpulkan data pertanian dalam 10 menit, memberikan akses modal pada petani kecil yang ditolak bank. Aruna Indonesia menghubungkan nelayan langsung dengan pasar global, menghilangkan peran tengkulak sepenuhnya.
Ribuan petani dan nelayan sudah merasakan manfaat transformasi digital melalui platform ini—rata-rata peningkatan pendapatan 45% per tahun. Namun, skala mereka masih terbatas karena dukungan pemerintah yang belum optimal. Program fintech petani Indonesia ini baru menjangkau kurang dari 2% dari 37 juta petani yang ada.
Program E-Desa dan Transformasi Digital: Fokus yang Salah?
Investasi program desa sudah Rp 71 triliun tahun 2025, tapi fokusnya masih administrasi desa, bukan pemberdayaan ekonomi petani. Infrastruktur hadir, aplikasi tersedia, tetapi petani masih tidak bisa mengakses pasar atau modal dengan mudah.
Pemerintah harus mandate setiap program E-Desa harus terintegrasi dengan fintech dan platform pasar petani. Transformasi digital petani tidak hanya tentang memberi internet, tetapi memberi akses ke sistem ekonomi yang adil. Swasta juga harus keluar dari kolaborasi simbolis dan commit mendampingi petani dalam pembelajaran teknologi—bukan hanya menyediakan aplikasi yang menambah lapisan bisnis baru.
Transformasi Digital Petani: Keadilan atau Hanya Slogan?
Transformasi digital bukan semata misi teknologi, tetapi misi keadilan ekonomi. Ketika petani masih terjebak tengkulak di era digital, itu berarti kegagalan sistem.
Pemerintah harus audit: berapa petani yang benar-benar tersentuh program kesenjangan digital pertanian sejak 2020? Swasta harus bertanya: apakah produk kami menghilangkan peran tengkulak atau sekadar menambah lapisan baru?
Jawabannya akan menunjukkan, apakah transformasi digital petani Indonesia kita rancang untuk rakyat, atau hanya untuk pengusaha teknologi.
Penulis: Azmi Jauhari
Mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Universitas Pamulang
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
