Masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena laju inflasi yang terus meningkat, semakin tinggi laju inflasi maka semakin besar pula kemungkinan yang membuat daya beli Masyarakat semakin menurun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kenaikan nilai inflasi tahunan sebesar 3,34% dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,89. menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga kebijakan subsidi menjadi penting untuk membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Ketika inflasi terus terjadi maka kenaikan harga bahan pokok atau biaya hidup pun akan terus meningkat, ketika harga-harga bahan pokok dan biaya hidup terus meningkat, masyarakat dengan penghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling besar merasakan dampak dari kenaikan laju inflasi. Maka dari itu, kenaikan harga sedikit saja bisa langsung mengganggu perekonomian di suatu rumah tangga.
Dalam kondisi ini Pemerintah bisa mengambil langkah memberikan Subsidi, pemberian Subsidi ini merupakan kebijakan yang paling relevan untuk menjaga daya beli masyatakat tidak semakin melemah dan aktivitas perekonomian tetap berjalan.
Subsidi bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara, tetapi merupakan bentuk perlindungan negara agar masyarakat tetap mampu mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran yang paling tinggi ada di kategori konsumsi rumah tangga sebesar 54,36%.
Namun, efektivitas subsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Penyaluran yang tidak tepat sasaran justru dapat menimbulkan pemborosan anggaran negara dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh kelompok rentan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem pendataan, penyaluran, serta pengawasan agar kebijakan subsidi mampu memberikan dampak yang optimal.
Di sisi lain, subsidi tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi tekanan inflasi. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan lain, seperti menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan demikian, subsidi tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ketika harga naik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis: Arsi Julaeha
Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pamulang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
