Industri perbankan syariah cukup berkembang pesat akhir-akhir ini, apalagi dengan berbagai macam produk yang ditawarkan pun tidak kalah dari perbankan konvensional. Usaha perbankan syariah ini memiliki dua peran penting, yang pertama sebagai penghimpun dana dan kedua sebagai penyalur dana.
Proses penyaluran dana ini kerap kali disebut sebagai pembiayaan di perbankan. Jenis akad pada bank syariah di antaranya berupa akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, dan sebagainya. Masing-masing akad pembiayaan ini memiliki tujuannya tersendiri.
Pembiayaan menggunakan akad murabahah ini yang paling sering digunakan oleh nasabah karena memiliki tujuan untuk pembiayaan atas produk yang bersifat komsumtif seperti untuk membeli motor, KPR syariah, hingga pembiayaan haji dan umroh.
Baca Juga: Penerapan Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah
Nah, sebenarnya pembiayaan murabahah itu apa, sih? Pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan dari bank kepada nasabah di mana bank syariah berperan sebagai penghubung atau mediator antara nasabah dengan pihak penjual atau pemasok.
Dalam hal ini, maka bank sebagai mediator membelikan barang pesanan nasabah kepada penjual dan kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok penjualan ditambah dengan margin keuntungan bank syariah.
Harga pokok pembelian tersebut telah ditetapkan sejak awal akad dan apabila telah disepakati kedua belah pihak maka akad tersebut tidak dapat diubah lagi. Oleh sebab itu, ketika bank syariah telah membeli barang yang diminta oleh nasabah, pihak nasabah wajib melunasi kewajibannya yang tersisa kepada bank syariah secara cicilan atau angsuran.
Terkadang dalam melakukan pembiayaan ini, bank syariah menemukan beragam risiko, terutama risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar merupakan risiko di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga berimbas pada kerugian pihak perbankan.
Dari hal tersebut maka bank syariah wajib menyusun manajemen risiko pembiayaan agar dapat memperkecil risiko yang akan didapatkan nanti. Kemudian, bagaimana alur manajemen risiko pada perbankan syariah?
Baca Juga: Peran Bank Syariah Mendorong UMKM sebagai Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia
1. Identifikasi Risiko
Pada tahap ini pihak bank syariah melakukan analisis terkait sifat yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari suatu produk dan kegiatan usaha. Menurut Adiwarman A. Karim, langkah ini memungkinkan bank untuk membuat daftar risiko yang bisa saja terjadi pada produk pembiayaan dan menganalisis secara berkala agar menghindari risiko yang berlebihan.
Contoh dari proses identifikasi risiko adalah mengidentifikasi sifat nasabah menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economics).
2. Pengukuran Risiko
Selanjutnya yaitu mengukur risiko untuk memperhitungkan setiap risiko kerusakan yang terjadi dan melihat peluang timbulnya risiko tersebut. Metode pengukuran yang digunakan dapat berupa kuantitatif serta kualitatif.
Hal ini disebabkan karena beberapa faktor risiko tersebut sangat jarang terjadi karena itu pengukuran kuantitatif maupun kualitatif ini dapat membantu perbankan untuk mengukur faktor risiko atas produk pembiayaan tersebut.
Tentu saja metode pengukuran ini harus disesuaikan dengan keperluan bank, regulasi yang ada, serta kegunaan yang didapatkan. Contoh dari pengukuran risiko ini adalah menggunakan sistem komputer yang dimiliki bank.
Baca Juga: Sejarah Perkembangan Bank Syariah dan Perkembangan Bank di Indonesia
3. Pemantauan Risiko
Langkah ini dilakukan dengan menilai pengukuran risiko pada setiap kegiatan usaha bank dan keadaan efektivitas pada proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diamati adalah melihat kesanggupan bank dalam menyerap risiko pembiayaan atau kerugian yang tampak.
Kemudian melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia pada perbankan dalam mencegah risiko yang akan terjadi. Lalu, bank juga wajib menyediakan sistem dan prosedur yang ampuh agar mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko sehingga hasilnya dapat melengkapi proses manajemen risiko yang ada pada bank tersebut.
Contoh dari pemantauan risiko ini adalah melakukan pengamatan atas perubahan usaha di lapangan karena hal ini berhubungan dengan kepastian nasabah untuk membayar kewajibannya di saat jatuh tempo.
Proses ini terdapat dua tahap, yang pertama melalui telepon di mana Relationship Officer (RO) memberitahukan kepada nasabah waktu kunjungan yang akan dilakukan, dan kedua melalui kunjungan langsung ke tempat usaha untuk melakukan cash pick up cicilan pembayaran nasabah.
4. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko ini bertujuan untuk melihat peluang penyempurnaan tahapan analisis risiko yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Kemudian tahap ini diteruskan dengan menambah dan menyempurnakan perencanaan risiko perusahaan.
Baca Juga: Ekonomi Syariah sebagai Ekonomi yang Berdaya Tahan
Contoh dari pengendalian risiko ini adalah dengan melakukan proses collection setelah pencairan pembiayaan. Collection atas keterlambatan membayar dikelompokkan menjadi: Early Collection, atau cara penanganan Collection terhadap angsuran mulai DPD 7-30 hari
Soft Collection, atau cara penanganan Collection terhadap angsuran mulai DPD 31-60 hari, Hard Collection, atau cara penanganan Collection terhadap angsuran mulai DPD 61-90 hari, Litigasi Collection, atau cara penanganan Collection terhadap angsuran DPD <90 hari
Hope, adalah nasabah yang memiliki kesanggupan untuk membayar kembali biaya angsuran, No Hope, adalah nasabah yang tidak memiliki kepastian dan kesanggupan usaha dalam melunasi biaya angsuran.
Dengan adanya alur proses manajemen risiko pembiayaan ini diharapkan agar setiap bank syariah dapat menerapkan pada kegiatan usahanya sehingga risiko gagal bayar nasabah ini dapat dihindari.
Sehingga, bank syariah perlu melakukan peningkatan baik dari internal perbankan seperti sumber daya manusia dan sistem perbankan maupun eksternal seperti faktor lingkungan.
Karenanya, perlu adanya panduan pengelolaan risiko bagi setiap bank syariah di Indonesia dengan melakukan studi banding di setiap negara yang telah melaksanakan perbankan syariah agar menjadi pedoman bagi setiap bank syariah di Indonesia mengingat sistem pembiayaan di perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional.
Penulis: Haya Fauziyyah Juando
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok
Editor: Ika Ayuni Lestari
Redaktur Bahasa: Rahmat Al Kafi
