Banyak orang membayangkan terorisme lahir dari ruang gelap yang penuh doktrin dan senjata. Narasi dominan pun terus mengulang penjelasan yang sama bahwa ekstremisme dianggap semata-mata berakar pada kemiskinan dan fanatisme agama.
Padahal, terorisme juga merupakan bagian dari kekerasan struktural, yaitu ketika negara gagal menghadirkan kesempatan hidup yang layak dan setara bagi warganya. Di Nigeria Utara, bentuk kekerasan tersebut terlihat ketika sekolah tidak lagi mampu menjadi ruang aman bagi remaja.
Ketimpangan pendidikan di Nigeria mencerminkan persoalan struktural yang jauh lebih dalam daripada sekadar krisis pembangunan biasa. Menurut data UNICEF terdapat 10,5 juta anak yang putus sekolah pada tingkat dasar dan 8,1 juta pada tingkat menengah, dengan mayoritas 66% terkonsentrasi di wilayah Utara (UNICEF, 2022).
Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Universal Basic Education untuk menggratiskan pendidikan dasar, tetapi pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan efektif akibat keterbatasan infrastruktur pendidikan dan distribusi pendanaan yang tidak merata.
Kondisi tersebut semakin memperlihatkan problem struktural ketika jaminan pendidikan berhenti secara sistematis tepat pada usia 15 tahun. Berakhirnya perlindungan pada fase transisional ini menciptakan sebuah vakum institusional (institutional vacuum), yakni kondisi ketika negara tidak lagi hadir secara penuh dalam kehidupan remaja.
Pada titik ini, muncul sebuah pertanyaan, ke mana mereka harus melangkah ketika akses terhadap pendidikan lanjut terputus? Mereka berada dalam fase post compulsory education yang sangat rentan secara psikologis, belum memiliki aspek sosial dan ekonomi untuk bertahan mandiri, tetapi negara tidak lagi menyediakan perlindungan yang memadai.
Putusnya akses terhadap pendidikan lanjutan menciptakan kehilangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar absennya proses belajar. Remaja juga kehilangan ritme kehidupan sehari-hari, legitimasi sosial, dan orientasi masa depan. Sekolah sejatinya bukan hanya institusi pendidikan, melainkan ruang integrasi sosial yang menghubungkan individu dengan nilai dan norma masyarakat.
Oleh karena itu, ketika ruang tersebut berhenti secara mendadak berpotensi memunculkan krisis identitas sekaligus alienasi sosial yang mendalam.
Pada titik kerentanan inilah, kelompok ekstremis Boko Haram kemudian hadir mengisi vakum institusional yang ditinggalkan negara. Kelompok ini tidak merekrut anggota semata melalui doktrin kekerasan, melainkan bertindak sebagai aktor substitusi yang menyediakan kebutuhan emosional dan hal dasar yang gagal diberikan oleh negara kepada remaja seperti rasa memiliki, solidaritas sosial, identitas baru dan rasa aman.
Bagi remaja yang berada dalam situasi penuh keterasingan, kehadiran kelompok Boko Haram akhirnya terlihat bukan sebagai ancaman, melainkan tampak sebagai jalan keluar yang dianggap rasional dari krisis eksistensial yang mereka alami.
Baca juga: Ketimpangan Pendidikan dan Tanggung Jawab Pemerintah yang Belum Tuntas
Tentu, tidak semua remaja yang hidup dalam kemiskinan atau putus sekolah akan terjerumus pada ekstremisme. Berbagai riset nyatanya menyoroti bahwa sebagian besar pemuda tetap menolak terlibat dalam aksi kekerasan.
Ancaman sesungguhnya lahir ketika keterbatasan ekonomi bertemu dengan krisis identitas, keterasingan sosial, dan hilangnya perlindungan negara, kerentanan tersebut menjadi jauh lebih mudah dieksploitasi oleh kelompok ekstremis (Ikpe et al., 2023).
Sayangnya, pemerintah Nigeria masih melihat krisis ini melalui lensa keamanan tradisional yang militeristik dan bersifat reaktif.
Alih-alih menyelesaikan akar persoalan berupa kerentanan sosial yang mendasari ekstremisme, negara lebih memilih memperbesar mesin perangnya, hal ini tercermin dari peningkatan aggaran militer Nigeria yang melonjak dari USD 625 juta pada tahun 2010 menjadi USD 6,25 miliar (sekitar satu triliun naira) pada tahun 2014.
Di sisi lain, sektor pendidikan justru memperoleh perhatian yang minim, dengan alokasi anggaran hanya berkisar 5,6 – 7,5% jauh dibawah rekomendasi UNESCO sebesar 15-20% (Nwoke et al., 2024).
Ironisnya, pendekatan negara dalam program pemulihan pasca konflik justru menghasilkan ketimpangan baru. Melalui program deradikalisasi Operation Safe Corridor, mantan kombatan Boko Haram memperoleh fasilitas dan dukungan reintegrasi, sementara banyak remaja sipil yang kehilangan akses pendidikan tetap terabaikan tanpa pemulihan psikososial maupun kompensasi.
Situasi ini memunculkan kecemburuan struktural di tengah masyarakat sekaligus merusak legitimasi negara. Ketika mantan pelaku kekerasan lebih diperhatikan dibanding korban kerentanan sosial, negara sebenarnya sedang membuka kembali siklus kerentanan yang baru (Ogunnubi & Aja, 2022).
Realitas ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar di Nigeria Utara tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga runtuhnya perlindungan sosial yang seharusnya menjaga remaja tetap terhubung dengan harapan masa depan mereka. Kegagalan negara dalam menyadari peran krusial sekolah sebagai pilar human security akan terus berlanjut, apabila pendidikan masih terus direduksi sebatas agenda pembangunan fisik semata.
Sebab pada akhirnya, kelompok ekstremis Boko Haram tidak selalu tumbuh karena ideologi semata, tetapi juga karena absennya harapan yang gagal diberikan negara. Ketika pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai elemen utama dalam kerangka human security, sekolah perlahan kehilangan fungsinya sebagai instrumen yang melindungi generasi muda terhadap alienasi sosial dan kerentanan ekstremisme.
Oleh sebab itu, negara perlu segera memperluas sistem perlindungan pendidikan secara menyeluruh termasuk dengan mengintegrasikan pendidikan vokasi agar remaja memiliki kemampuan untuk mandiri setelah melewati fase pendidikan wajib.
Pada akhirnya, Boko Haram tidak berkembang dalam ruang kosong. Kelompok ini tumbuh di tengah absennya negara dalam kehidupan ramaja tepat pada fase paling rentan. Ketika ruang kelas kehilangan fungsinya sebagai benteng perlindungan sosial, ruang radikalisasi akan selalu siap mengambil alih.
Penulis: Syakinah Azalea Aniqah
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Ikpe, E., Adegoke, D., Olonisakin, F., & Aina, F. (2023). Understanding Vulnerability to Violent Extremism : Evidence from Borno State , Northeastern Nigeria Understanding Vulnerability to Violent Extremism : African Security, 16(1), 5–31. https://doi.org/10.1080/19392206.2023.2185746
Nwoke, C., Oyiga, S., & Cochrane, L. (2024). Assessing the phenomenon of out- school children in Nigeria : Issues , gaps and recommendations. (October), 22. https://doi.org/10.1002/rev3.70011
Ogunnubi, O., & Aja, U. A. (2022). The de-radicalization , rehabilitation and reintegration project in Nigeria ’ s counter- terrorism strategy : Operation Safe Corridor in context. African Identities, 00(00), 1–17. https://doi.org/10.1080/14725843.2022.2125365
UNICEF. (2022). JUNE 2022 Education opportunities for Out-of-School Children ( OOSC ) BASIC EDUCATION OOSC AT A Facts about OOSC POLICY LANDSCAPE FOR BARRIERS AND EDUCATION PRIORITIES FOR 2022. (June), 1. https://www.unicef.org/nigeria/media/7746/file/UNICEF Nigeria Cheat Sheet: Out-of-school Children.pdf
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
