Ketimpangan pendidikan di Indonesia hari ini mencerminkan satu hal yang tidak bisa disangkal: peran pemerintah dalam memastikan keadilan pendidikan masih jauh dari maksimal.
Banyak kebijakan dirancang dengan baik di atas kertas, tetapi gagal ketika diterapkan di lapangan. Akibatnya, akses dan kualitas pendidikan tetap timpang antara kota dan desa, kaya dan miskin, pusat dan pinggiran.
Pemerintah sering menekankan program pemerataan, tetapi implementasinya sering kali hanya menyentuh permukaan. Contohnya, program digitalisasi sekolah diluncurkan secara masif, tetapi tanpa memastikan daerah terpencil memiliki infrastruktur dasar seperti jaringan internet stabil, listrik memadai, atau perangkat yang cukup.
Alhasil, yang menikmati manfaatnya hanya sekolah-sekolah yang memang sudah maju. Programnya ada, tetapi manfaatnya tidak merata.
Hal lain yang menunjukkan ketidaktepatan peran pemerintah adalah ketidakmerataan distribusi guru. Banyak sekolah di wilayah perkotaan memiliki tenaga pengajar berlebih, sementara di daerah pedalaman, satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena minimnya SDM.
Ketimpangan seperti ini bukan hanya kesalahan teknis, tetapi kegagalan sistem yang seharusnya diawasi dan diperbaiki oleh pemerintah sejak lama.
Baca Juga: Analisis Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia
Dalam hal anggaran, pemerintah memang mengalokasikan dana pendidikan yang besar, namun pengawasan penggunaan anggarannya sering lemah. Masih ada pembangunan sekolah yang terbengkalai, ruang kelas roboh, dan fasilitas belajar yang tidak sesuai standar karena masalah korupsi dan kurangnya transparansi.
Ketika anggaran bocor, yang dirugikan adalah anak-anak yang seharusnya memperoleh lingkungan belajar yang layak.
Lebih jauh, pemerintah sering terjebak pada kebijakan jangka pendek yang berorientasi pada pencitraan, bukan solusi jangka panjang.
Pergantian kurikulum yang terlalu sering dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten membuat guru dan siswa kewalahan. Sementara itu, masalah mendasar seperti kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan akses pendidikan di daerah 3T tidak ditangani secara serius.
Ketimpangan pendidikan tidak akan berkurang jika pemerintah hanya fokus pada program yang terlihat “besar”, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.
Baca Juga: Penyebab dan Dampak Kesenjangan Sosial dalam Pendidikan serta Solusinya
Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki distribusi anggaran, memperkuat pengawasan, dan memastikan kebijakan diterapkan berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan hanya angka di laporan.
Tanggung jawab negara adalah menjamin pendidikan yang adil untuk semua, bukan hanya untuk daerah yang mudah dijangkau. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, ketimpangan pendidikan akan tetap menjadi luka panjang bagi bangsa.
Penulis: Mutia Atifah
Mahasiswa PPKn Universitas Pamulang (UNPAM)
Dosen Pengampu: Setiawati, S.Pd., M.H.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
