Maraknya judi online bukan hanya persoalan hukum. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa pendidikan kewarganegaraan harus lebih mampu membentuk karakter dan kesadaran warga negara di era digital.
Judi Online Tak Lagi Sekadar Persoalan Hukum
Nilai transaksi judi online di Indonesia masih menunjukkan persoalan yang serius. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, nilai transaksi judi online pada kuartal pertama 2025 masih mencapai sekitar Rp47 triliun meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah juga telah memblokir jutaan konten bermuatan judi online sebagai bagian dari upaya pemberantasan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum terus dilakukan, tetapi praktik judi online belum benar-benar hilang.
Fenomena ini tidak lagi hanya menyasar kelompok tertentu. Mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum menjadi sasaran berbagai promosi yang memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, bahkan permainan daring. Kemudahan akses dan janji keuntungan instan membuat banyak orang terlena tanpa memikirkan risiko yang harus ditanggung.
Baca juga: Ketika Ruang Digital Berubah Menjadi Arena Perjudian Massal
PPKn Tidak Cukup Hanya Mengajarkan Teori
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengenalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau hak dan kewajiban warga negara. PPKn merupakan sarana membentuk karakter, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
Maraknya judi online menjadi refleksi bahwa pendidikan karakter masih menghadapi tantangan besar. Seseorang mungkin mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu diikuti dengan kesadaran untuk menjauhinya. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup berhenti pada penyampaian materi, melainkan harus mampu membentuk sikap dan perilaku.
Baca juga: Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja: Awal Kehancuran Masa Depan?
Literasi Digital Menjadi Kebutuhan
Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman baru. Judi online berkembang pesat karena memanfaatkan ruang digital yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Berbagai iklan terselubung, tautan yang beredar di media sosial, hingga promosi melalui influencer menjadi strategi yang mampu menarik perhatian pengguna internet.
Dalam situasi seperti ini, PPKn perlu mengambil peran yang lebih relevan. Literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan agar mahasiswa mampu berpikir kritis, mengenali modus kejahatan digital, serta memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum maupun moral. Warga negara yang cerdas bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.
Baca juga: Judi Online sebagai Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia
Pendidikan Karakter Adalah Benteng Terkuat
Upaya memberantas judi online tentu memerlukan penegakan hukum yang tegas. Namun, pendekatan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi dengan penguatan karakter masyarakat. Berdasarkan perkiraan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online berpotensi mencapai angka yang sangat besar apabila tidak diimbangi dengan langkah pencegahan yang efektif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memblokir situs atau menangkap pelaku.
Karakter yang kuat akan menjadi benteng utama ketika seseorang dihadapkan pada berbagai godaan untuk memperoleh keuntungan secara instan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin yang diajarkan dalam PPKn perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bukan sekadar teori di ruang kelas, melainkan kebiasaan yang dibangun melalui lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat.
Kolaborasi Menjadi Kunci Pencegahan
Pencegahan judi online tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Kampus memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital. Keluarga berperan membangun pengawasan dan komunikasi yang baik. Media memiliki tanggung jawab menyebarkan informasi yang edukatif, sedangkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling mengingatkan terhadap bahaya judi online.
Mahasiswa juga memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya dituntut memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Ketika mahasiswa aktif mengedukasi lingkungan sekitarnya, nilai-nilai Pancasila akan lebih nyata diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Baca juga: Judi Online dalam Terang Evangelii Gaudium
Saatnya PPKn Menjawab Tantangan Zaman
Judi online merupakan salah satu tantangan baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menuntut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk terus beradaptasi dengan realitas kehidupan masyarakat. PPKn harus hadir sebagai pendidikan yang mampu membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran moral, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan PPKn bukan diukur dari seberapa banyak mahasiswa mampu menghafal teori, melainkan dari bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendidikan mampu membentuk karakter yang kuat, maka pemberantasan judi online tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga lahir dari kesadaran setiap warga negara untuk menolak praktik yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan bangsa.
Penulis: Riko Saputra
Mahasiswa Program Studi PPKn-S1 Universitas Pamulang (UNPAM
Editor:
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
