Abstrak
Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, khususnya melalui instrumen fintech, e-wallet, dan dropshipping, menuntut adanya penajaman interpretasi terhadap kaidah fiqhiyah klasik, terutama kaidah Al-Ashlu fil Mu’amalah Al-Ibahah (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis limitasi (batasan) dari kaidah ibahah tersebut ketika diterapkan pada transaksi digital modern yang sarat dengan ketidakpastian teknis.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat konseptual dan pendekatan Fatwa DSN-MUI, penelitian ini menemukan bahwa praktik dropshipping menyimpan celah gharar akibat ketidakjelasan status kepemilikan (milk) dan serah terima (qabd) sebelum akad, sementara dana mengendap (floating fund) pada e-wallet berpotensi menyimpang dari prinsip wadi’ah jika dikelola secara spekulatif.
Kebolehan muamalah hanya sah jika terbebas dari unsur dhulm (kezaliman), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga membutuhkan penguatan tata kelola kepatuhan syariah (sharia compliance) sebagai pagar pembatas inovasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kaidah ibahah bukanlah pintu kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah fleksibilitas yang berpayung pada kemaslahatan dan keadilan ekonomi.
Kata Kunci: Ibahah; Fintech Syariah; E-Wallet; Dropshipping; Kaidah Fiqhiyah.
Pendahuluan
Revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai model bisnis berbasis digital yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam fiqh muamalah klasik. Instrumen seperti financial technology (fintech), dompet digital (e-wallet), dan sistem penjualan tanpa stok (dropshipping) menjadi fenomena yang mendominasi lanskap ekonomi Indonesia. Di satu sisi, inovasi ini membawa kemudahan dan efisiensi, sedangkan di sisi lain memicu kegalauan hukum karena tidak secara eksplisit diatur dalam literatur fiqh tradisional. Para ulama kontemporer kemudian merujuk pada kaidah agung Al-Ashlu fil Mu’amalah Al-Ibahah yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
Namun, penerapan kaidah ini kerap keliru dimaknai sebagai “kebebasan mutlak”, sehingga melahirkan praktik-praktik yang mengabaikan rukun dan syarat akad. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nurhayati (2022), lebih fokus pada aspek perlindungan konsumen dalam e-wallet tanpa menelisik status kepemilikan dana. Penelitian oleh Fauzi dan Rahma (2023) membahas fintech lending dari sisi risiko gagal bayar, sementara Hasan (2021) mengkaji dropshipping hanya dari sudut pandang etika bisnis konvensional.
Perbedaan mendasar (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah ibahah sebagai pisau bedah untuk mengkritisi sekaligus membatasi inovasi, dengan menyoroti dua isu krusial yang luput dari penelitian sebelumnya, yaitu status kepemilikan barang dalam dropshipping dan pengelolaan dana mengendap (floating fund) dalam e-wallet.
Baca Juga: Disrupsi Halal: Peta Jalan Fintech Syariah Indonesia
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah serta fatwa DSN-MUI mengenai jual beli dan wadi’ah.
Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur usul fiqh, kaidah fiqhiyah, serta jurnal ilmiah terkait fintech dan e-commerce. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menelaah penerapan kaidah umum ibahah ke dalam kasus-kasus spesifik transaksi digital.
Hasil dan Pembahasan
Dekonstruksi Anatomi Akad pada Ekosistem E-Wallet dan Dropshipping
Analisis terhadap dua fenomena utama, yaitu dropshipping dan e-wallet, menunjukkan bahwa permasalahan krusialnya terletak pada ketidaksesuaian antara substansi akad dengan realitas operasional.
Pertama, pada praktik dropshipping, seorang penjual menjual barang yang secara fisik tidak ia miliki dan tidak ia kuasai (qabd). Dalam fiqh muamalah klasik, akad jual beli (bai’) mensyaratkan adanya kepemilikan sempurna (milk al-tamm) dan kemampuan menyerahkan objek akad saat transaksi berlangsung. Ketika dropshipper menjual barang yang masih berada di tangan supplier, maka akad tersebut masuk kategori bai’ al-ma’dum (menjual barang yang tidak ada) yang dilarang karena mengandung gharar (ketidakpastian) yang signifikan. Jika dipaksakan sebagai akad jual beli, statusnya menjadi fasid (rusak).
Solusi yang lebih sesuai secara syariah adalah mengubah status dropshipper menjadi perantara (samsarah) yang menggunakan akad ju’alah (pemberian upah atas jasa), sehingga risiko kepemilikan tetap berada pada supplier.
Kedua, pada e-wallet, dana yang dititipkan oleh pengguna berstatus sebagai wadi’ah (titipan). Berdasarkan akad wadi’ah, pihak penerima titipan (penyedia e-wallet) hanya bertugas menjaga dan mengembalikan dana tersebut secara utuh. Namun, realitas industri menunjukkan bahwa dana mengendap (floating fund) sering kali diputar oleh penyedia layanan untuk investasi jangka pendek guna mendapatkan keuntungan.
Praktik ini secara eksplisit menyalahi prinsip wadi’ah dan masuk dalam ranah dhulm (penganiayaan) karena mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa izin yang jelas dan tanpa jaminan keamanan dana. DSN-MUI secara tegas melarang pengelolaan dana titipan untuk spekulasi, kecuali dengan akad yang berbeda, seperti mudharabah, yang disepakati di awal.
Baca Juga: Tantangan dan Harapan dalam Mengatasi Homeless dengan Dana Syariah (Fintech Syariah)
Limitasi Kaidah “Al-Ashlu fil Mu’amalah Al-Ibahah” dalam Membendung Gharar dan Maisir Digital
Meskipun kaidah ibahah memberikan kelonggaran, para ulama telah menetapkan pagar pembatas yang tidak dapat ditembus. Terdapat empat batasan fundamental yang melekat pada kaidah ini, yaitu: (1) objek transaksi harus halal, (2) tidak mengandung unsur kezaliman (dhulm), (3) adanya kerelaan (taradhi) di antara para pihak, dan (4) tidak membawa mudarat bagi kemaslahatan umum.
Dalam konteks digital, batasan ini perlu diperketat karena gharar tidak lagi bersifat fisik, melainkan gharar kuantitatif dan informatif. Ketidakjelasan kualitas barang dalam dropshipping atau selisih waktu antara transaksi dan penerimaan barang menimbulkan jahalah (ketidakjelasan) yang berlebihan.
Demikian pula, promo cashback atau voucher yang tidak transparan sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik maisir (judi) dan penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, limitasi ibahah di era digital bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya dalil haram, melainkan pada ada atau tidaknya perlindungan terhadap keadilan ekonomi bagi kedua belah pihak.
Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Syariah pada Inovasi Fintech
Agar inovasi tetap berada dalam koridor syariah, lembaga fintech wajib menerapkan tata kelola risiko yang ketat. Beberapa langkah mitigasi yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut.
Pertama, perusahaan fintech wajib memiliki Sharia Compliance Officer (SCO) yang mengawasi setiap peluncuran produk baru untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip gharar, riba, dan maisir.
Kedua, dana floating dari e-wallet wajib ditempatkan pada instrumen investasi syariah yang likuid dan resmi, serta mendapatkan izin eksplisit dari pengguna melalui akad mudharabah atau wadi’ah bil ujrah.
Ketiga, pelaku dropshipping diwajibkan mengubah skema akadnya menjadi akad samsarah (perantara) dengan pemberitahuan status kepemilikan yang jujur kepada konsumen sehingga tidak ada unsur penipuan (tadlis).
Penerapan prinsip sharia compliance ini menjadi implementasi nyata bahwa kaidah ibahah bukanlah “karpet merah” tanpa aturan, melainkan ruang gerak yang dibatasi oleh kewajiban menjaga hak dan keadilan.
Baca Juga: Mewujudkan Haji di Era Digital: Pentingnya Investasi Syariah dan Perencanaan Keuangan Sejak Dini
Kesimpulan
Kaidah Al-Ashlu fil Mu’amalah Al-Ibahah memberikan payung hukum yang luas bagi perkembangan fintech, e-wallet, dan dropshipping. Namun, keluasan ini bukan berarti kebebasan mutlak tanpa pertanggungjawaban.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi digital hanya sah dan berkah jika mampu membuktikan diri terbebas dari gharar, maisir, dan riba secara substantif, bukan sekadar formalitas label syariah. Dropshipping wajib direkonstruksi menjadi akad keperantaraan (samsarah), sementara pengelolaan dana e-wallet harus taat pada prinsip wadi’ah atau akad lain yang disepakati.
Dengan adanya tata kelola risiko dan kepatuhan syariah yang ketat, kaidah ibahah justru menjadi kekuatan dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh keadilan dan kemaslahatan umat.
Penulis: Mukhammad Udik Ansori (NIM: 25200021002)
Mahasiswa HES S2 Universitas Wahid Hasyim Semarang
Dosen Pengampu: Dr. H. Muh. Syaifudin, M.A.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Ali, H. (2023). Fikih Muamalah Kontemporer: Digitalisasi dan Tantangan Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Departemen Agama RI. (2024). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Direktorat Peradilan Agama.
DSN-MUI. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
DSN-MUI. (2021). Fatwa Nomor 145/DSN-MUI/V/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Wallet Syariah.
Fauzi, A., & Rahma, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan pada Fintech Lending Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 12(2), 110–125.
Hasan, M. (2021). Dropshipping dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah dan Kaitannya dengan Akad Samsarah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 45–58.
Karim, A. (2022). Bisnis Syariah: Teori dan Praktik di Era Digital. Yogyakarta: UII Press.
Nurhayati, T. (2022). Perlindungan Hukum Dana Konsumen dalam Aplikasi Dompet Digital Syariah. Jurnal Rechtsvinding, 15(3), 200–215.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK.
Zahrah, M. (2020). Usul Fiqh dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah: Aplikasi dalam Muamalah Modern. Bandung: PT Mizan Pustaka.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
