Perkembangan ekonomi digital telah mengubah wajah dunia usaha secara signifikan. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat transaksi, serta menghadirkan berbagai model bisnis baru. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, terdapat tantangan serius yang perlu dicermati, terutama bagi pelaku bisnis lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tidak dapat dimungkiri bahwa platform digital memberikan peluang besar. Pelaku usaha kini dapat memasarkan produk tanpa batas wilayah, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, serta menggunakan sistem pembayaran non-tunai yang lebih efisien. Dalam konteks ini, ekonomi digital menjadi katalis penting bagi pertumbuhan bisnis, khususnya di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.
Namun, ekonomi digital juga memunculkan ketimpangan baru. Tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi. Keterbatasan literasi digital, akses teknologi, serta modal promosi membuat sebagian UMKM tertinggal dalam persaingan. Di saat yang sama, algoritma platform digital cenderung menguntungkan pelaku usaha bermodal besar yang mampu membayar iklan dan mengoptimalkan sistem pemasaran berbasis data.
Baca juga: Tergiring Opini di Dunia Maya: Krisis Literasi Digital di Era Kecerdasan Buatan
Persaingan yang tidak seimbang ini berpotensi menggerus daya saing bisnis lokal. Produk UMKM sering kali kalah visibilitas meskipun memiliki kualitas yang baik. Akibatnya, pasar digital justru dikuasai oleh segelintir pemain besar, sementara pelaku usaha kecil menjadi penonton di rumah sendiri.
Selain itu, ketergantungan terhadap platform digital juga menjadi persoalan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang sepenuhnya bergantung pada satu aplikasi atau marketplace tanpa memiliki kendali atas data konsumen. Ketika kebijakan platform berubah, pelaku usaha kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak.
Dalam situasi ini, adaptasi memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Peran negara dan pemangku kepentingan menjadi krusial. Pemerintah perlu memperkuat program literasi digital, memperluas akses teknologi, serta memastikan ekosistem digital yang lebih adil dan inklusif. Tanpa intervensi yang tepat, ekonomi digital berisiko memperlebar jurang ketimpangan, bukan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pada akhirnya, ekonomi digital bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal keberpihakan. Transformasi digital seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat bisnis lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Jika tidak dikelola dengan bijak, peluang besar ini justru dapat berubah menjadi tantangan struktural yang sulit diatasi.
Penulis: Nikeisha Sakya S.
Mahasiswa Manajemen, Universitas Airlangga
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
