Dalam hidup ini setidaknya kita pernah mendengar kalimat “perbanyak koneksi biar urusannya gampang”. Sebagai makhluk sosial manusia memang tidak dapat hidup sendiri dan bergantung dengan manusia lainnya.
Namun, konsep tersebut ternyata tidak hanya mengandung arti secara harfiah melainkan juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam mendapatkan sebuah mata pencaharian, lalu disebut apakah konsep tersebut dalam aspek ini? Ya, nepotisme.
Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang masih sering terjadi dalam berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun swasta.
Praktik ini terjadi ketika seseorang memberikan jabatan, keuntungan, atau kesempatan kepada kerabat atau orang terdekatnya tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi yang seharusnya menjadi syarat utama. Akibatnya, keadilan sosial menjadi terganggu dan masyarakat yang sebenarnya layak justru tersingkir.
Di Indonesia, praktik nepotisme ini sudah menjadi sebagian dari ‘budaya masyarakat’. Alih-alih memilih seseorang dengan kompetensi dan kualitas yang sesuai, sebagian besar masyarakat lebih mementingkan relasi karena menganggap bahwa hubungan pribadi adalah hal yang utama sehingga tak jarang pula berdampak pada kualitas kinerja di berbagai bidang.
Baca Juga: Mahasiswa Malang dan Realitas Kerja di Industri Kreatif
Jika dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark, perbedaan tersebut terlihat sangat jelas.
Negara-negara ini dikenal menerapkan sistem seleksi dan pengangkatan jabatan yang ketat berdasarkan kemampuan, kinerja, dan profesionalisme, bukan hubungan pribadi. Akibatnya, sistem pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien karena diisi oleh individu yang benar-benar kompeten di bidangnya.
Nepotisme ini nyatanya memiliki dampak yang sangat besar dari yang selama ini kita pikirkan. Nepotisme sering kali menutup kesempatan atau peluang bagi masyarakat yang benar-benar berkompeten dan berkualitas.
Tak hanya itu, praktik ini juga mempengaruhi kualitas kinerja dari suatu kebijakan, bayangkan saja jika suatu kebijakan dibentuk oleh orang-orang yang tidak berkompeten pastinya akan menimbulkan banyak ketidakadilan dan kerugian terutama bagi masyarakat.
Seperti pada kasus dugaan nepotisme yang mencuat pada awal 2025 dalam sengketa Pilgub Sulawesi Selatan. Salah satu calon gubernur diduga diuntungkan oleh hubungan keluarga dengan pejabat negara, serta adanya keterlibatan aparatur sipil negara dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih menjadi masalah serius di Indonesia (MK RI, 2025).
Baca Juga: 5 Cara Sederhana Menghindari Konflik Nggak Penting di Lingkungan Kerja
Dari kasus tersebut kita dapat menilai bahwa lembaga pemerintahan tak luput dari praktik nepotisme. Tak hanya itu, orang yang dipilih berdasarkan hubungan pribadi belum tentu memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bahkan bisa saja salah dalam mengambil keputusan.
Saat semuanya sudah terlanjur terjadi yang menanggung akibatnya bukan satu atau dua orang, namun seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kinerja lembaga menurun bersamaan dengan kepercayaan masyarakat.
Nepotisme bukan sekadar persoalan hubungan pribadi, melainkan masalah serius yang merusak tatanan keadilan dan kualitas suatu sistem. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka kesempatan bagi individu yang berkompeten akan semakin sempit, sementara posisi penting justru diisi oleh mereka yang tidak layak.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dan penegakan aturan yang tegas agar setiap posisi dan kesempatan benar-benar diberikan berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan.
Penulis: Hilma Hilwana
Mahasiswa PPKN Universitas Pamulang (Unpam)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
