Menilai Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani oleh Vladimir Putin dan Kim Jong Un pada Juni 2024 dan diratifikasi menjelang akhir tahun 2024, pakta pertahanan ini bukan sekadar kesepakatan diplomatik biasa.
Melalui perspektif Hubungan Internasional, pakta ini merupakan pergeseran geopolitik paling signifikan di kawasan Asia Timur dan global pasca-Perang Dingin.
Berikut adalah analisis opini mengenai dampak, motif, dan konsekuensi strategis dari pakta pertahanan Rusia-Korea Utara tersebut:
1. Transaksi Transaksional yang Saling Menguntungkan (Simbiosis Mutualisme)
Secara objektif, pakta ini adalah bentuk pertukaran kebutuhan yang sangat pragmatis di tengah isolasi internasional yang dihadapi kedua negara:
- Bagi Rusia: Moskow mendapatkan pasokan konvensional yang masif (jutaan peluru artileri, rudal balistik) serta penempatan ribuan tentara Korea Utara (seperti yang terlihat dalam operasi di Kursk) untuk menjaga momentum perang di Ukraina.
- Bagi Korea Utara: Pyongyang mendapatkan keuntungan luar biasa yang selama ini sulit diraih akibat sanksi PBB, seperti transfer teknologi militer mutakhir (satelit, drone, kapal perang), bantuan pangan, aliran energi, hingga legitimasi politik atas status nuklirnya yang kini de facto diakui oleh Moskow.
2. Pemicu Security Dilemma Baru di Kawasan Asia Timur
Langkah ini secara langsung memperburuk security dilemma (dilema keamanan) di Semenanjung Korea dan Indo-Pasifik.
Ketika Rusia berkomitmen memberikan bantuan militer “tanpa penundaan” jika Korea Utara diserang (Pasal 4), hal ini secara otomatis merusak keseimbangan kekuatan (balance of power).
Dampaknya, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat merasa terancam dan dipaksa untuk memperkuat aliansi trilateral mereka. Respons ini kemungkinan besar akan diartikan kembali oleh Pyongyang-Moskow sebagai ancaman, menciptakan lingkaran setan ketegangan militer yang tidak berujung di kawasan tersebut.
3. Degradasi Rezim Non-Proliferasi Nuklir Global
Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari opini global adalah bagaimana Rusia—sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dulunya ikut merancang sanksi nuklir terhadap Korea Utara—kini justru melanggar dan menafikan sanksi tersebut. Dengan menolak denuklirisasi dan mendukung posisi Pyongyang, Rusia secara tidak langsung telah meruntuhkan kredibilitas rezim non-proliferasi nuklir global (NPT). Ini memberikan preseden buruk bahwa kepemilikan senjata nuklir ilegal bisa “dilegalisasi” lewat aliansi strategis oportunistik.
Baca Juga: Strategi Amerika Serikat Mencegah Pengaruh Rusia dalam Perdagangan Senjata dan Militer
4. Posisi Dilematis bagi China
Meskipun sering dilihat sebagai poros “Anti-Barat” bersama Rusia dan Korea Utara, pakta bilateral ini sebenarnya menaruh China dalam posisi yang canggung. China lebih menyukai stabilitas di halaman belakangnya (Semenanjung Korea) agar bisa fokus pada kompetisi ekonominya dengan AS. Kedekatan militer yang terlalu radikal antara Moskow dan Pyongyang berisiko menarik perhatian militer AS lebih besar ke Asia Timur, sesuatu yang justru ingin dihindari oleh Beijing.
Penulis: Yustina V. Samber (Nim: 2023031054115)
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Cendrawasih
Dosen Pengampu: Melpayanti Sinaga, S.IP.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
