Pernahkah kalian menyadari bahwa banyak dari mereka yang bekerja duduk rapi di balik meja bank sebagai teller ataupun pemasaran kredit dulunya adalah para lulusan sarjana pertanian yang belajar tentang rekayasa benih, kesuburan tanah, dan strategi peningkatan hasil panen? Ilmu yang dipelajari seharusnya dapat bermanfaat bagi sistem pertanian ke depannya untuk meningkatkan produksi pangan, malah tidak diterapkan pada masa kerja.
Di situlah letak ironi yang sulit diabaikan, ketika mereka yang dipersiapkan untuk menjaga ketahanan pangan bangsa justru beralih profesi ke sektor yang sama sekali tidak bersentuhan dengan tanah.
Tetapi, pilihan tersebut merupakan bentuk realistis dalam menghadapi dunia pekerjaan dan ekonomi saat ini. Saat bekerja di sektor pertanian, artinya mereka harus siap dengan berbagai risiko seperti gagal panen, fluktuasi harga, dan biaya produksi yang terus meningkat.
Sedangkan, sektor perbankan menawarkan kepastian yang tidak dimiliki pertanian, seperti gaji tetap setidaknya setara UMR, jaminan kesehatan, serta jenjang karier yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika lulusan pertanian lebih memilih pekerjaan yang memberikan keamanan ekonomi dibandingkan bertahan di sektor yang secara finansial tidak menjanjikan.
Kondisi ini sebenarnya terlihat jelas di lapangan. Data Sensus Pertanian BPS 2023 menunjukkan bahwa jumlah petani muda usia <15 tahun sekitar 717, usia 15–24 tahun sekitar 363.316, usia 25–34 tahun sekitar 3.004.880, usia 35-44 tahun sekitar 6.477.707, usia 45-54 sekitar 7.947.130, usia 55-64 sekitar 6.808.545, dan usia >=65 sekitar 4.738.738 pekerja. Artinya, sektor pertanian perlahan diisi oleh tenaga kerja yang menua, sementara generasi mudanya memilih keluar dari lahan.
Fenomena itu juga terlihat di dunia pendidikan, bahwa petani dengan gelar sarjana pertanian hanya sebesar 2,13%, sangat sedikit jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Dalam Dies Natalis IPB ke-54, mantan Presiden ke-7, Joko Widodo sempat menyinggung banyaknya sarjana pertanian yang justru bekerja di sektor perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda dan lulusan pertanian menghindari profesi petani bukan karena kurang tertarik, melainkan sebagai keputusan logis akibat tingginya kesenjangan kesejahteraan antara sektor pertanian dan sektor formal.
Dampak paling nyata dari masalah ini adalah ancaman krisis pangan yang segera terjadi di masa depan. Ketika sarjana enggan bekerja sebagai petani, penerapan inovasi dan teknologi pertanian otomatis terhenti. Tanpa kehadiran ahli untuk menerapkan ilmu studi mereka, jumlah produksi panen kita tidak meningkat.
Akibatnya, negara akan terus bergantung pada beras impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika harga pangan dunia naik drastis akibat gangguan pasokan global, masyarakat miskin tidak mampu membeli makanan pokok. Ancaman krisis pangan ini bukan disebabkan oleh alam, melainkan akibat kegagalan sistem menyalurkan pekerja terdidik.
Pemerintah harus mengambil tanggung jawab penuh atas masalah ketenagakerjaan ini. Keberhasilan perencanaan tenaga kerja tidak hanya dinilai dari jumlah sarjana pertanian, tetapi dari keberhasilan negara membangun sektor pertanian menjadi bisnis yang amat menguntungkan.
Jika sistem perlindungan harga panen dan subsidi pertanian tidak diperbaiki, tenaga kerja terdidik dengan jenjang sarjana tidak akan tertarik menjadi petani. Selama sektor pertanian masih berpendapatan rendah dan berisiko tinggi, produksi pangan nasional dipastikan terus menurun. Sementara itu, sarjana pertanian terus memilih bekerja sebagai pegawai bank demi mendapat kepastian gaji dan jaminan hidup bulanan.
Penulis:
– Aditya Widyatmoko
– Handika Pratama
– Seviani Meylani Putri
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang
Editor: Darsono. AR
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
