Upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland bukan sekedar isu pembelian wilayah, melainkan merupakan tantangan serius bagi hubungan transatlantik dan kredibilitas NATO.
Ketika AS mulai menekan sekutunya demi kepentingan strategis di Arktik, Eropa melihatnya sebagai ancaman terhadap prinsip kedaulatan yang selama ini menjadi pondasi utama aliansi Barat.
Isu tentang pembelian wilayah Greenland kembali memanas setelah Presiden J. Trump menegaskan bahwa kepemilikan atas Greenland penting bagi keamanan nasional AS sebagai respons atas meningkatnya aktivitas Rusia dan Tiongkok sekaligus upaya AS mencegah perluasan pengaruh kedua rival tersebut di Arktik.
AS juga merujuk pada Doktrin Monroe yang menyatakan bahwa belahan bumi bagian barat merupakan wilayah pengaruh AS dan terbebas dari intervensi Eropa. Secara historis, Greenland berada pada posisi vital bagi pertahanan AS.
Hal tersebut tercantum dalam Agreement on the Defense of Greenland 1951, sebuah perjanjian keamanan antara Denmark dan AS yang mengizinkan AS untuk mengoperasikan pangkalan udara Pituffik (sebelumnya disebut Thule) yang terletak di wilayah barat laut Greenland.
Hingga saat ini, pangkalan udara Pituffik berfungsi sebagai pusat sistem peringatan dini rudal balistik dan pemantauan ruang angkasa transatlantik.
Kepentingan AS terhadap Greenland tidak hanya didorong oleh faktor keamanan. Greenland menyimpan cadangan uranium, minyak, gas alam, dan rare earth minerals yang sangat penting bagi industri teknologi dan pertahanan modern.
Di era transisi energi dan kompetisi teknologi modern, penguasaan atas mineral strategis menjadi instrumen kekuatan geopolitik. Oleh karena itu, ambisi AS terhadap Greenland pada dasarnya merupakan kombinasi antara kepentingan militer, ekonomi, dan kontrol wilayah untuk menegaskan dominasi AS di Arktik.
Dalam merespons upaya AS, Denmark dan Greenland secara tegas menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan Greenland adalah teritorial milik masyarakat Greenland sendiri.
Sikap tersebut kemudian didukung sejumlah pemimpin Eropa melalui pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Eropa memandang isu Greenland bukan sekadar sengketa diplomatik, melainkan persoalan legitimasi tatanan internasional berbasis aturan.
Isu ini juga menyentuh prinsip paling mendasar dalam hubungan internasional bahwa kedaulatan negara tidak dapat dinegosiasikan bahkan oleh sekutu terdekat sekalipun. Jika AS dapat menekan Denmark demi kepentingan strategisnya sendiri, maka kepercayaan dalam hubungan transatlantik akan semakin rapuh.
Baca Juga: Prancis Tegaskan Persatuan Eropa lewat Kunjungan ke Greenland, Sindir Ambisi AS
Di tengah ketegangan tersebut, NATO meluncurkan Operasi Arctic Sentry yang bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat desakan AS atas pembelian Greenland. Misi ini juga bertujuan untuk memperkuat kehadiran militer di Greenland dan menjaga stabilitas kawasan.
Denmark dan Greenland juga memimpin Operasi Arctic Endurance yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026. Latihan ini melibatkan sekutu NATO termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Swedia, dan Norwegia untuk memperkuat kehadiran militer transatlantik dan untuk mempersiapkan kemungkinan invasi AS terhadap Greenland.
Dalam perkembangan dialog diplomatik antara AS-Denmark-Greenland pasca pernyataan kontroversial Trump tentang upaya pembelian Greenland, laporan The New York Times menyebutkan bahwa AS mendorong sejumlah agenda strategis dalam negosiasi dengan Denmark dan Greenland.
Salah satunya adalah revisi perjanjian pertahanan 1951 untuk memperluas fleksibilitas operasi militer AS di wilayah tersebut. AS menginginkan hak veto terhadap investasi asing di Greenland untuk mencegah masuknya modal dari Rusia dan Tiongkok.
Selain itu, AS juga berupaya memperluas infrastruktur pertahanan dan radar di Greenland, termasuk membuka kembali fasilitas lama era Perang Dingin. Pada titik inilah paradoks NATO semakin terlihat.
Aliansi yang dibangun atas dasar perlindungan kolektif ini menimbulkan terkikisnya kepercayaan antar sekutu karena negara yang paling dominan di dalamnya justru mengancam kedaulatan sekutunya sendiri.
Jika tekanan terhadap Greenland terus meningkat, kredibilitas NATO sebagai aliansi yang mengklaim diri sebagai penjaga tatanan internasional berbasis aturan akan dipertaruhkan.
Bagi Denmark dan Greenland, persoalan ini bukan sekedar soal keamanan melainkan menyangkut masa depan politik keduanya, terlebih saat ini Greenland sedang menempuh jalan menuju kemerdekaan.
Ketergantungan keamanan yang terlalu besar terhadap AS berpotensi untuk mengurangi otonomi politik Denmark dan Greenland, karena jika semakin kuat pengaruh keamanan AS maka akan sulit bagi Denmark dan Greenland untuk membangun posisi politik dan keamanan lebih independen.
Pemerintah Greenland memandang investasi asing dan potensi eksplorasi sumber daya alam sebagai jalan menuju stabilitas ekonomi jangka panjang dan sebagai upaya untuk tidak terlalu bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark, namun proposal yang disebutkan oleh AS akan mempersulit upaya Greenland dalam mengelola ekonomi domestiknya dan membatasi opsi mitra kerja sama dalam pembangunan domestik.
Saat ini pemerintah Denmark dan Greenland cenderung mengambil posisi berhati-hati dengan terbuka terhadap kerja sama ekonomi dan keamanan dengan AS sambil tetap menolak gagasan aneksasi maupun pengalihan kedaulatan teritorial.
Dinamika ini menunjukkan bahwa upaya perluasan pengaruh AS di Greenland tidak semata-mata tentang transaksi wilayah, melainkan isu ini lebih luas melibatkan penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan komitmen normatif dalam politik internasional.
Baca Juga: Pasca-Brexit: Reaksi Eropa yang Mengejutkan dan Implikasinya
Ketika negara besar mulai menekan sekutunya sendiri demi kepentingan geopolitik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan bilateral, tetapi juga legitimasi tatanan internasional yang selama ini diklaim Barat sebagai fondasi stabilitas global.
Jika tekanan AS terhadap Greenland terus berlanjut, maka krisis ini dapat menjadi titik balik yang memecah belah kepercayaan terhadap kepemimpinan AS di dalam NATO.
Penulis: Amouda Laula Nafilah
Mahasiswa Kajian Wilayah Eropa Fakultas Sekolah Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Aikman, I. (2025, January 26). Donald Trump Says He Believes the US Will “get Greenland.” Retrieved from BBC. https://www.bbc.com/news/articles/crkezj07rzro
Cords, S. (2026, January 14). From the Monroe Doctrine to the Donroe Doctrine. Deutsche Welle. https://amp.dw.com/en/from-the-monroe-doctrine-to-the-donroe-doctrine/a-75500817
Gettleman, J., Tekeli, M., Troianovski, A., & Schmitt, E. (2026, May 18). U.S.-Greenland talks and Trump’s renewed interest in Greenland. The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/05/18/world/europe/us-greenland-talks-trump.html
Jaroslav Lukiv (2026, March 19). Denmark planned to blow up Greenland runways if US invaded, reports say. Retrieved from BBC. https://www.bbc.com/news/articles/c33ln4mp1p2o.
Østhagen, A. (2025, March 29). Trump has misunderstood the Importance of Greenland. The Arctic Institute – Center for Circumpolar Security Studies. https://www.thearcticinstitute.org/trump-misunderstood-importance-greenland/
NATO. (2026). Arctic Security. https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/arctic-security
Pengelly, M. (2019, August 18). Trump confirms he is considering attempt to buy Greenland. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/trump-considering-buying-greenland
Ward, A., Seligman, L., & Volz, D. (2026, January 6). Rubio tells lawmakers Trump aims to buy Greenland, downplays military action. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/politics/national-security/rubio-tells-lawmakers-trump-aims-to-buy-greenland-downplays-military-action-5c94e05c?st=vNfWr8&reflink=desktopwebshare_permalink
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
