Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama pembiayaan daerah. Dari sinilah pemerintah provinsi menjalankan program pembangunan, membiayai layanan publik, dan menjaga roda ekonomi tetap bergerak.
Karena itu, ketika target PAD tidak tercapai, persoalannya bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi dan kualitas perencanaan anggaran. Hal ini yang terjadi di Kalimantan Timur pada 2025, tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rudy Masud.
Data APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa target PAD Kaltim tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp10,04 triliun. Namun hingga akhir tahun, realisasinya hanya berada di kisaran Rp8,6 triliun. Artinya, capaian baru sekitar 86 persen.
Ada selisih kurang lebih Rp1,4 triliun yang tidak berhasil dipenuhi. Angka ini cukup besar dan patut menjadi perhatian.
| Tahun | Target PAD (T) | Realisasi PAD (T) |
Capaian |
| 2022 | ± 8,5 | ± 9,0 | 106% |
| 2023 | ± 9,5 | ± 10,1 | 106% |
| 2024 | 9,81 | 10,36 | 105,66% |
| 2025 | 10,04 | 8,60 | 86% |
Tabel 1. Perbandingan PAD Kal-Tim 2022-2025. Sumber: Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan.
Kalau melihat ke belakang, kondisi ini terasa kontras. Pada 2024, saat Kaltim dipimpin oleh Akmal Malik, target PAD sekitar Rp9,8 triliun justru bisa dilampaui hingga lebih dari Rp10,3 triliun. Bahkan pada 2023 di masa Isran Noor, capaian PAD juga melampaui target.
Tren positif ini sudah terlihat sejak 2022, ketika penerimaan daerah terdorong oleh tingginya aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor sumber daya alam.
Dari perbandingan tersebut terlihat jelas bahwa 2025 menjadi titik berbeda. Jika sebelumnya PAD selalu melampaui target, kini justru tidak tercapai. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa kondisi serta hal ini bisa terjadi.
Pertama, struktur PAD Kaltim masih sangat bergantung pada sektor berbasis komoditas, terutama pertambangan. Pajak daerah seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak alat berat sangat dipengaruhi aktivitas tambang.
Ketika harga batu bara mulai melemah dan aktivitas produksi menurun, dampaknya langsung terasa pada penerimaan daerah. Ini menunjukkan bahwa sumber PAD belum cukup beragam.
Kedua, penetapan target kemungkinan terlalu tinggi. Dalam penyusunan anggaran, seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis.
Target perlu disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang benar-benar terjadi, bukan harapan terbaik. Jika target terlalu tinggi, risiko tidak tercapai menjadi besar dan bisa memengaruhi kepercayaan publik.
Ketiga, tahun 2024 bisa dikatakan sebagai tahun dengan kondisi ekonomi yang sangat menguntungkan. Harga komoditas yang tinggi memberikan dorongan besar pada penerimaan daerah.
Namun kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Ketika situasi berubah di 2025, target yang disusun dengan patokan tahun sebelumnya menjadi sulit dicapai.
Keempat, faktor transisi kepemimpinan juga tidak bisa diabaikan. Tahun pertama pemerintahan baru biasanya diisi dengan penyesuaian kebijakan dan konsolidasi program.
Fokus pemerintah sering terbagi antara menjalankan program baru dan menjaga stabilitas yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, optimalisasi pendapatan bisa saja belum maksimal.
Di sisi lain, tidak tercapainya target PAD juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika target tidak tercapai, publik tentu berharap ada penjelasan yang terbuka. Transparansi menjadi penting agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya.
Lalu, apa yang bisa dilakukan ke depan, khususnya untuk 2026?
Pertama, pemerintah perlu lebih cermat dalam menetapkan target PAD. Gunakan data yang ada, sesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini, dan hindari asumsi yang terlalu optimistis.
Kedua, perlu ada upaya serius untuk memperluas sumber PAD. Ketergantungan pada sektor tambang harus mulai dikurangi dengan menggali potensi sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ketiga, pengelolaan pajak daerah perlu diperkuat. Pemanfaatan teknologi bisa membantu meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran. Keempat, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus ditingkatkan agar pengelolaan pendapatan lebih efektif.
Baca Juga: Marwah Kaltim: Antara Simbol dan Kesejahteraan Rakyat
Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat. Menjelaskan kondisi yang terjadi secara terbuka justru akan memperkuat kepercayaan publik.
Tidak tercapainya target PAD pada 2025 memang menjadi catatan penting. Namun hal ini juga bisa menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. Dengan evaluasi yang tepat dan langkah yang jelas, Kalimantan Timur masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kinerja fiskalnya di tahun-tahun mendatang.
Penulis: Danny Julyanto Dwi Hayadi
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mulawarman (Unmul)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
