Menjadi orang tua, atau setidaknya menjadi orang dewasa yang masih merawat sisa-sisa empati di kepala, artinya membiarkan perasaan kita sering kali luber. Kita melihat rumah tangga orang lain susah, hati kita ikut menjerit. Melihat anak orang lain mengalami ketidakadilan, rasa kemanusiaan kita meronta. Anakmu adalah anakku juga. Itu adalah prinsip dasar kita sebagai manusia.
Bagi para orang tua, rasa was was adalah makanan sehari-hari. Takut anak kurang sehat, takut pendidikannya tidak tepat, hingga takut mereka tidak bisa bertahan di dunia yang makin hari terasa semakin kompetitif. Makanya, tidak jarang orang tua menjadi begitu vokal.
Kita memprotes kebijakan yang tidak masuk akal karena tahu jika protes itu dipendam, dampaknya akan menjalar langsung ke masa depan anak-anak kita.Namun, mimpi sederhana untuk bisa membesarkan anak dengan tenang dan fasilitas yang aman ternyata hanyalah milik mereka yang memiliki privilese kelas. Di sebuah sekolah pelosok Desa Bawang, Batang, mimpi itu berhadapan langsung dengan realita sekat kayu tripleks yang reyot.
Waktu saya melakukan observasi di sana, saya disambut oleh pemandangan yang membuat dada sesak. Ruang kelas dua dan kelas empat hanya dipisahkan oleh sekat kayu tripleks yang sangat tipis. Akibatnya, suara hafalan lagu nasional dari kelas sebelah terdengar sangat jelas, balapan dengan pelajaran matematika di kelas tempat saya berada.
Riuh dan kacau. Namun bagi anak-anak di sana, inilah satu-satunya akses pendidikan yang tersedia. Di tengah polusi bunyi itu, ada sosok-sosok yang membuat hati saya seperti disayat pelan. Ada Z, seorang siswa berkebutuhan khusus, dan temannya N, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna materi dibanding teman-temannya. Di pojokan kelas empat, ada lagi satu siswi yang hanya diam membisu dengan wajah ketakutan, seolah sedang berusaha menjadi transparan agar tidak perlu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.
Awalnya, idealisme mahasiswa saya meronta. Muncul bias kelas dari kepala saya yang terbiasa dengan literatur teori yang rapi. Saya sempat kecewa melihat gurunya, sebut saja Pak Anam, yang tampak asyik sendiri mengajar siswa lain dan seolah membiarkan Z dan N tenggelam dalam kebingungan. “Kok pendidikan inklusif di lapangan bentuknya abai begini?” pikir saya saat itu. Saya sudah bersiap menyusun kritik tajam soal kompetensi guru.
Namun ternyata, saya yang kurang jauh melihat realita. Saya terjebak pada penghakiman tunggal. Pak Anam justru sedang melakukan mukjizat kecilnya setiap hari dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Setelah sesi kelas selesai, ia dengan sabar memanggil Z dan N ke depan untuk diajarkan penjumlahan dasar, sementara teman-temannya yang lain sudah pulang atau belajar materi yang jauh lebih rumit. Pak Anam sedang mencoba memotong-motong kurikulum yang kaku itu agar bisa diakses oleh mereka berdua.
Masalahnya, Pak Anam itu guru muda biasa, bukan malaikat, apalagi seorang Guru Pendamping Khusus (GPK) yang terlatih. Ia dipaksa oleh sistem untuk memikul tanggung jawab profesional yang bukan kapasitasnya tanpa dibekali bekal apa pun. Gaji pas-pasan, pelatihan pun nihil. Sementara di tingkat atas, ada deretan pejabat yang sibuk menulis proposal indah tentang pendidikan inklusif berkualitas untuk diajukan ke pusat. Proposal itu nantinya dipresentasikan di conference room ber-AC dingin dengan kopi mahal, lalu berakhir disimpan di file digital yang jarang dibaca lagi. Kontras ini terasa begitu menyakitkan.
Kita sering membicarakan pendidikan inklusif di hotel-hotel mewah dengan PowerPoint warna-warni, sementara di lapangan, kata “inklusi” sering kali berujung pada pembiaran yang dipaksakan. Sistem menuntut sekolah reguler menerima semua anak, tetapi mengabaikan ketersediaan infrastruktur dan tenaga ahli pendukung.
Hasilnya bukan inklusivitas yang memberdayakan, melainkan ruang kelas yang bising di mana anak-anak dengan kebutuhan berbeda dipaksa berkompetisi di jalur yang sama. Secara antropologis, ini adalah potret kemiskinan struktural yang paripurna. Orang tua di sana bukannya tidak sayang pada anak mereka, tetapi bertahan hidup adalah prioritas yang menguras energi.
Ketika Sekolah Luar Biasa (SLB) jaraknya berjam-jam dari rumah dan biaya terapinya setara dengan biaya makan satu bulan, menganggap anak “hanya lambat belajar” adalah mekanisme pertahanan hidup yang paling logis bagi keluarga. Mereka tidak butuh label diagnosis dari psikolog mahal; mereka hanya butuh anak mereka memiliki ijazah agar kelak bisa masuk ke pasar kerja kasar demi menyambung hidup.
Ironisnya, di sekolah ini anak-anak tampak sangat fasih menghafal istilah keagamaan yang rumit. Namun saat diminta membaca teks umum atau memahami logika dasar, kemampuan literasi mereka masih terbata-bata. Kita seperti sedang terjebak dalam sistem yang jago mencetak generasi penghafal dogma, tetapi gagap memahami realita dunia yang majemuk. Fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau komputer adalah kemewahan yang absen. Dampaknya terasa pada cara mereka merespons perbedaan.
Ketika mereka mengetahui bahwa saya seorang Katolik, ekspresi wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, seolah-olah melihat sosok asing dari planet lain. Ini tentu bukan salah anak-anak tersebut. Ini adalah dampak dari pendidikan yang hanya mengutamakan hafalan satu arah, tanpa membuka ruang dialog kritis atau pengenalan sejak dini terhadap keragaman latar belakang masyarakat.
Tanpa edukasi karakter dan pemahaman tentang perbedaan, ruang sekolah bisa berubah menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi anak yang dianggap “berbeda”. Saya melihat sendiri bagaimana Z dijahili, sepatunya disembunyikan, hingga ia mengalami tantrum karena tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan emosinya. Ini bukan sekadar masalah kenakalan anak-anak biasa, melainkan bukti bahwa sekolah kita sering kali lupa mengajarkan dasar-dasar cara berempati dan menghargai sesama manusia.
Di tengah carut-marut ini, pemerintah kita gemar gonta-ganti kurikulum seolah itu adalah koleksi tren musiman. Mereka kurang peduli bahwa di level bawah, guru-gurunya masih sibuk mengakali polusi suara akibat sekat kelas yang tipis sambil mengajar puluhan anak dengan rentang kemampuan yang berbeda jauh. Setiap kali ada kurikulum baru, yang muncul adalah pelatihan singkat, penyerahan sertifikat, dan foto seremonial.
Setelah dokumen resmi ditandatangani, masalah dianggap selesai, padahal realita di ruang kelas tidak pernah bergeser satu jengkel pun. Jika kita memang serius soal inklusi dan keadilan pendidikan, solusinya harus bersifat struktural dan menyentuh akar rumput.
Pemerintah harus mulai berani mendistribusikan Guru Pendamping Khusus (GPK) secara keliling atau memberikan insentif pelatihan inklusi yang masif untuk guru-guru di desa, bukan hanya menumpuk fasilitas di kota-kota besar demi pencitraan birokrasi. Bersamaan dengan itu, reformasi infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan perbaikan kurikulum karakter.
Sekat tripleks yang tipis itu harus diganti dengan ruang belajar yang layak agar anak bisa fokus, dan pelajaran agama harus ditransformasikan agar fokus pada pengenalan empati serta toleransi beragama yang praktis, bukan sekadar hafalan pahala dan dosa di atas kertas ujian.
Ternyata, merawat kepedulian di tengah sistem yang bebal memang melelahkan. Namun, jika kita memilih untuk diam dan menganggap kondisi di Desa Bawang sebagai hal yang biasa, kita sedang melanggengkan ketidakadilan struktural ini. Anak-anak seperti Z dan N tidak punya privilese untuk memilih ruang kelas yang tenang.
Mereka hanya mencoba bertahan di balik dinding tripleks tipis, berjuang meraih masa depan mereka dengan cara yang paling sunyi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan terus membiarkan masa depan anak-anak di pelosok dikorbankan demi indahnya laporan formalitas di atas meja birokrasi?
Penulis: Rafaella Adinda Ruth Putri Utari
Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada
Editor: Darsono. AR
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
