Demonstrasi merupakan salah satu sarana demokratis paling populer bagi masyarakat untuk menyerukan aspirasi, ketidakpuasan, maupun tuntutan terhadap kebijakan publik.
Dalam demonstrasi corak dan warna penyampaian pendapat dapat berbeda-beda dan tentu akan menghasilkan reaksi yang berbeda pula.
Corak demonstrasi inilah yang sangat menentukan dampak yang ditinggalkan setelah terjadinya demonstrasi itu sendiri.
Dalam konteks Bali sebagai salah satu pulau yang paling menjadi sorotan dunia internasional, pengalaman historis demonstran dalam sikap Penolakan Reklamasi Teluk Benoa menunjukkan bahwa demonstrasi berbasis budaya memiliki kekuatan moral yang lebih kuat dibanding aksi-aksi yang terkesan tidak kondusif khususnya yang terjadi pada 30 agustus 2025.
Gerakan Tolak Reklamasi di Bali berakar pada semangat dan nilai Tri Hita Karana yang merupakan prinsip keharmonisan yang dianut oleh masyarakat Bali.
Masyarakat Bali pada saat itu betul-betul melakukan perlawanan yang diwujudkan dalam corak budaya, bukan dalam raut-raut kekerasan dan anarkisme.
Doa dan persembahyangan bersama di pura, long march dengan gamelan baleganjur pengiring khas perlawanan masyarakat Bali, pakaian adat bali, serta spanduk yang menggunakan simbol-simbol adat menjadi corak tersendiri dalam demonstrasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
Pendekatan seperti ini tidak hanya menjaga ketertiban umum ,namun juga menghadirkan pesan moral yang kuat sehingga pemerintah pusat maupun dunia internasional memandang aksi ini dengan penuh hormat.
Alhasil tanpa adanya kericuhan reklamasi Teluk Benoa berhasil dibatalkan. Inilah sebuah bukti nyata berhasilnya pendekatan demonstrasi berbasis budaya di Bali yang kemudian juga membuat dunia mengenal Bali serta masyarakatnya sebagai pulau yang damai dalam menyampaikan pendapat dan memiliki pendekatan unik khas adat Bali.
Demonstrasi yang berlangsung di Bali pada 30 Agustus 2025 kemudian menjadi cerminan lain dari dinamika perpolitikan nasional.
Aksi yang awalnya menyuarakan protes terhadap melonjak naiknya tunjangan yang diperoleh oleh DPR, kasus kekerasan aparat, dan isu keadilan sosial justru berubah menjadi aksi yang kurang kondusif dan terkesan ricuh.
Massa menyalakan flare, melempar batu, merusak fasilitas umum, melakukan aksi vandalisme, hingga membuat kobaran api.
Aparat pun merespon dengan water canon dan gas air mata. Akibatnya kondisi menjadi tidak kondusif dan pesan utama demonstrasi justru tenggelam dalam sorotan media terhadap kekerasan dan kerusakan yang diakibatkan.
Legitimasi moral aksi menjadi hilang, sementara citra Bali sebagai destinasi budaya dan pariwisata dunia ikut terguncang dengan dikeluarkannya status travel warning oleh beberapa negara.
Perbedaan mendasar dari kedua bentuk aksi ini terletak pada cara dan ekspresi dalam menyuarakan protes.
Demonstrasi berbasis budaya menjaga marwah Bali sebagai pusat peradaban spiritual, menjadikan budaya sebagai bahasa politik yang elegan serta memperkuat solidaritas seluruh lapisan masyarakat Bali tanpa merusak tatanan sosial.
Sementara itu, demonstrasi tanpa basis budaya di Bali terlepas itu dilakukan oleh masyarakat Bali atau bukan justru menunjukan ekspresi kemarahan instan, ekspresi ini memang bisa mengguncang perhatian dengan cepat namun sering kali kontraproduktif dan nihil berbuah solusi.
Dari sudut pandang demokrasi, demonstran berbasis budaya tampak lebih sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya filosofi Bhineka Tunggal Ika dan kearifan lokal Bali.
Demonstrasi berbasis budaya ini juga mampu membangun jembatan komunikasi publik antara masyarakat dan pemerintah tanpa harus mengorbankan keamanan maupun nilai estetika sosial.
Penulis: I Gede Bayu Mahardika
Mahasiswa Undiknas University
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
