Pembangunan IKN: Pemerataan Pembangunan atau Merusak Lingkungan?

IKN

Sesuai judul, artikel ini membahas tentang kritik terhadap pemerintah mengenai pembangunan IKN yang berdampak pada lingkungan sekitar. Pembangunan IKN sangat berpengaruh secara signifikan terhadap khususnya habitat binatang, ruang hijau, kondisi udara, dan lingkungan lainnya.

Pembangunan yang telah dicapai dengan Ibu Kota Negara (IKN) mencakup berbagai aspek yang penting. Pertama-tama, dalam upaya mencapai pembangunan yang sukses, IKN didesain dengan memperhatikan kondisi alam, termasuk dengan memprioritaskan perlindungan terhadap kawasan lindung dan hutan yang dilindungi.

Selain itu, pengembangan infrastruktur menjadi fokus utama, yang mencakup ketersediaan dan mutu infrastruktur kesehatan dan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pendidik.

Bacaan Lainnya
DONASI

Peningkatan perekonomian juga menjadi tujuan dengan membangun industri bersih dan berteknologi tinggi serta mendorong sektor ekonomi yang kompetitif secara global. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kesempatan kerja dan kesetaraan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Dalam konteks regional, IKN diharapkan menjadi pendorong perekonomian bagi Kalimantan dan meningkatkan rantai nilai domestik di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, ketersediaan lahan yang luas, termasuk kawasan hijau yang dominan, menjadi salah satu ciri khas pembangunan IKN, memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, untuk menjaga kualitas lingkungan, perencanaan yang matang dilakukan, memanfaatkannya untuk kepentingan pariwisata sekaligus menjaga kelestariannya. Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan memberikan dampak positif yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Baca juga: Dinamika Perubahan dalam Meningkatkan Efektivitas Gerakan Lingkungan Hidup Global melalui Konstruksi Gerakan Sosial

Pemerintah telah menjelaskan bahwa relokasi ibu kota negara bertujuan untuk meratakan pembangunan ke wilayah-wilayah di luar Jawa, sekaligus mengurai kepadatan populasi dan kemacetan Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan IKN, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga setidaknya 80 persen dari kawasan IKN sebagai kawasan hutan.

Namun demikian, diprediksi bahwa pemerintah akan menghadapi tantangan dalam upaya memulihkan tutupan hutan sebesar 65 persen di dalam wilayah IKN dengan cepat. IKN membutuhkan 10% lahan dari 80% untuk pembangunan.

Pembangunan ibu kota baru sering kali terjadi di lokasi yang kaya akan sumber daya alam berharga seperti gas alam, batu bara, atau minyak bumi. Penggunaan sumber daya ini dalam proses pembangunan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, seperti deforestasi atau polusi udara, yang sulit untuk diperbaiki.

Pembangunan proyek yang megah di tengah hutan, yang sering dianggap sebagai “paru-paru dunia” memunculkan kekhawatiran mengenai nasib hutan ketika ribuan hektar lahan hutan beralih fungsi menjadi kompleks gedung-gedung yang akan menjadi pusat pemerintahan baru.

Aktivitas pembangunan yang masif tersebut diyakini akan berdampak terhadap ekosistem makhluk hidup yang mendiami kawasan hutan Kalimantan Timur. Pembangunan ibukota baru sering kali melibatkan pengurangan ruang hijau, seperti hutan dan sawah, untuk membuat tempat bagi penduduk baru. Pengurangan ruang hijau ini dapat mengurangi kualitas udara, meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, dan mengurangi habitat untuk spesies liar.

Baca juga: Indonesia Menuju Era Baru: Membangun Kekuatan Energi Terbarukan

Menurut laporan dari dataindonesia.id tahun 2023, ibukota negara menunjukkan tingkat biodiversitas yang kaya. Ini terlihat dari keberadaan 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, 25 jenis herpetofauna, dan lebih dari 100 jenis mamalia. Namun, dari beragamnya kehidupan tersebut, beberapa spesies hewan memiliki status terancam punah.

Relokasi ibukota negara baru memiliki potensi untuk memengaruhi ekosistem di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur dapat mengganggu habitat spesies liar seperti burung dan hewan lainnya, yang berpotensi mengurangi keberagaman hayati. Tambahan lagi, pembangunan tersebut juga berpotensi menyebabkan polusi udara dan suara yang dapat mengganggu kehidupan liar.

Seperti perbandingan potret pulau Kalimantan pada April 2022 dengan Februari 2024 yang dipublikasikan oleh NASA pada laman Earth Observatory dengan judulNusantara; A New Capital City in the Forest”, memperlihatkan jika pembangunan IKN berpengaruh sangat signifikan pada ruang hijau. Kawasan Kalimantan yang semulanya hijau padat tampak menyusut karena proyek pembangunan IKN.

Proyek pembangunan IKN menyebabkan hilangnya ribuan hektar hutan dan lahan gambut yang kaya akan biodiversitas. Selain itu, para ahli lingkungan khawatir akan terjadinya kerusakan ekosistem yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian alam.

Baca juga: Pemindahan Ibukota Indonesia: Apa yang Perlu Kita Ketahui?

Selain dampak buruk yang disebutkan diatas, proyek pembangunan IKN dapat menyebabkan kondisi udara disekitar lokasi. Menurut data tentang Polusi Udara dan Kebisingan Akibat Pembangunan Infrastruktur menunjukkan bahwa konstruksi gedung, jalan raya, dan sarana transportasi lainnya dapat meningkatkan tingkat emisi gas buang dan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur besar-besaran juga menimbulkan masalah pengelolaan limbah.

Pada laman ikn.go.id menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang besar-besaran membutuhkan konsumsi yang tinggi terhadap berbagai jenis sumber daya alam, termasuk kayu, batu, dan air. Penggunaan yang berlebihan, ketersediaan sumber daya alam dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan habitat alami, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Selain itu, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat mengarah pada degradasi lingkungan, termasuk erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya lahan produktif.

Dari opini diatas terhadap pembangunan ibu kota negara baru mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan visi pemerataan pembangunan sekaligus menjaga lingkungan.

Baca juga : Pencemaran Air Tanah yang disebabkan oleh Limbah Domestik

Meskipun relokasi ibu kota dianggap sebagai langkah penting untuk meratakan pembangunan di Indonesia, kekhawatiran terhadap dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat, fragmentasi ekosistem, polusi udara, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, terus mendapat perhatian serius.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat menjaga dengan seksama keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan dan langkah pembangunan yang diambil. Kolaborasi dengan para ahli lingkungan dan perlu aspirasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan berdaya tahan bagi generasi mendatang.

Penulis: Ella Nurlita
Mahasiswa Jurusan  Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya

 

Editor: Anita Said

Bahasa: Rahmat Al Kafi

 

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News

Kirim Artikel

Pos terkait

Kirim Artikel Opini, Karya Ilmiah, Karya Sastra atau Rilis Berita ke Media Mahasiswa Indonesia
melalui WhatsApp (WA): 0822-1088-8201
Ketentuan dan Kriteria Artikel, baca di SINI