Belakangan ini, kita sering mendengar keluhan bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam masa-masa yang memprihatinkan.
Politik uang merajalela, politisasi identitas menguat, dan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya rasa apatis di kalangan anak muda terhadap proses politik.
Padahal, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 50-60 persen dari total daftar pemilih tetap.
Angka fantastis ini seharusnya menjadi modal besar bagi penguatan demokrasi kita, tapi nyatanya banyak dari mereka yang justru memilih untuk golput atau sekadar menjadi penonton pasif.
Saya sendiri menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman sekampus lebih antusias membicarakan drama Korea dibandingkan debat calon presiden.
Ironis memang, tapi inilah realitas yang harus kita akui dan benahi bersama.
Partisipasi politik generasi muda bukan sekadar tentang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap lima tahun sekali.
Lebih dari itu, partisipasi berarti keterlibatan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi, dan bahkan berani mengkritik kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Demokrasi yang sehat membutuhkan sirkulasi kepemimpinan yang segar dan ide-ide inovatif, dan siapa lagi yang bisa menyumbangkan itu jika bukan generasi muda?
Ketika anak muda memilih diam, sebenarnya kita sedang memberikan ruang seluas-luasnya bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk terus tumbuh subur.
Karena salah satu pelajaran paling berharga yang saya dapatkan dari organisasi kemahasiswaan adalah bahwa kekuatan demokrasi tidak diukur dari seberapa heboh kampanye, melainkan dari seberapa berani rakyatnya mengawasi para penguasa.
Generasi muda yang melek politik adalah benteng terakhir yang bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis kepercayaan publik yang sudah di ambang batas ini.
Sayangnya, banyak dari kita yang menganggap politik itu kotor dan menjijikkan.
Persepsi ini tidak muncul begitu saja.
Sejak kecil, kita sering mendengar orang tua atau guru mengatakan “jadi orang jangan banyak politik” atau “politik itu penuh tipu daya”.
Saya tidak sepenuhnya menyalahkan mereka, karena memang realitas politik di Indonesia sering kali memperlihatkan wajah buruknya.
Namun, justru karena politik itu kotor, kita, generasi muda yang masih memiliki idealisme, harus turun tangan membersihkannya.
Bukan dengan cara menjadi bagian dari kekotoran itu, tetapi dengan membawa nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Media sosial sering disebut sebagai pisau bermata dua dalam partisipasi politik generasi muda.
Di satu sisi, platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah membuka ruang baru bagi anak muda untuk menyuarakan pendapat tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.
Gerakan-gerakan seperti #TolakOmnibusLaw atau #SaveKPK yang dimulai dari media sosial membuktikan bahwa suara anak muda bisa menggerakkan massa dan mempengaruhi kebijakan publik.
Tapi di sisi lain, media sosial juga menjadi sarang hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi identitas yang memecah belah bangsa.
Banyak teman saya yang lebih percaya pada konten politik dari akun anonim dibandingkan berita dari media kredibel. Ini sangat berbahaya.
Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi mata kuliah wajib bagi setiap generasi muda yang ingin berpartisipasi secara cerdas dalam politik.
Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah demokrasi malah menjadi bumerang yang menghancurkannya dari dalam.
Salah satu bentuk partisipasi yang paling konkret dan sering dilupakan adalah keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan.
Sayang sekali, dewasa ini banyak mahasiswa yang menganggap organisasi hanya sebagai ajang cari muka atau pemanis CV.
Padahal, organisasi seperti BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau unit kegiatan mahasiswa lainnya adalah laboratorium mini demokrasi yang sesungguhnya.
Di sanalah kita belajar bagaimana berdebat secara sehat, bagaimana menghargai pendapat yang berbeda, bagaimana mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat, dan yang terpenting, bagaimana menerima kekalahan dengan lapang dada.
Pengalaman-pengalaman seperti itu tidak akan pernah didapatkan dari bangku kuliah saja, tetapi harus melalui praktik langsung di lapangan.
Oleh karena itu, kepada adik-adik mahasiswa baru, jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk nongkrong dan main game.
Dunia sedang menunggu kontribusimu, dan Indonesia butuh pemimpin-pemimpin masa depan yang sudah terlatih sejak sekarang.
Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah politik uang yang semakin masif menjelang setiap pemilu.
Saya masih ingat ketika Pilkada serentak tahun lalu, banyak sekali orang-orang yang datang ke komplek perumahan untuk mendata lalu di berikan uang puluhan hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk mencoblos calon tertentu.
Memang menggoda, apalagi bagi orang tua yang sedang kesulitan untuk biaya sekolah anaknya atau hidup sehari-hari.
Tidak hanya berlaku pada orang tua, anak muda juga pasti di berikan uang ratusan ribu untuk di suruh mencoblos calon tertentu.
Namun, kita harus sadar bahwa harga dari sebuah demokrasi yang bersih tidak bisa diukur dengan uang.
Ketika kita menerima politik uang, sebenarnya kita sedang menjual masa depan kita sendiri.
Calon-calon yang terpilih karena politik uang cenderung akan mengembalikan modalnya dengan cara korupsi setelah menjabat.
Akhirnya, rakyat kecil lagi yang menjadi korban.
Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam melawan praktik keji ini.
Mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak menyebarkan berita hoaks tentang calon-calon tertentu, aktif melaporkan praktik politik uang ke Bawaslu, hingga berani menolak secara terang-terangan ketika ditawari amplop.
Mungkin di awal akan terasa berat, tetapi integritas yang kita jaga hari ini akan menentukan wajah Indonesia di esok hari.
Menutup tulisan ini, saya ingin mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk bangkit dari rasa apatis dan ketidakpedulian.
Jangan biarkan demokrasi kita mati perlahan-lahan sementara kita hanya bisa diam dan menonton.
Dunia sedang bergerak cepat, dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam sekalipun mulai menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun sistem politik yang partisipatif dan inklusif.
Apakah kita hanya ingin menjadi penonton di negeri sendiri?
Ingatlah bahwa founding fathers kita mendirikan bangsa ini di usia yang masih sangat muda.
Soekarno melahirkan Pancasila di usia 26 tahun, dan beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di usia 44 tahun.
Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama di usia 43 tahun.
Mereka adalah bukti nyata bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berkontribusi besar bagi bangsa.
Jadi, mulailah dari hal yang paling sederhana: gunakan hak pilihmu dengan bijak, kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, bergabunglah dengan organisasi yang positif, dan sebarkan kesadaran politik kepada teman-teman di sekitarmu.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan kita, generasi muda.
Jangan serahkan pada orang lain, apalagi pada mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari ketidakpedulian kita.
Saatnya kita buktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak akan pernah padam selama masih ada anak muda yang peduli.
Penulis: Lilis Mardayanti
Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
