Tepat sebelum peresmian koperasi desa di Kabupaten Nganjuk, nilai tukar rupiah mencatatkan angka yang mengkhawatirkan Rp 17.601 per dolar AS.
Di tengah situasi ekonomi yang memanas itulah, Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo Subianto pada pidato peresmian Koperasi desa menyampaikan kalimat yang dalam hitungan jam menjadi trending di seluruh platform media sosial.
“Rupiah begini, dolar begini. Rakyat desa ngga pakai dolar, kok. Pangan aman, energi aman.”
Kalimat itu terdengar ringan, bahkan menenangkan. Namun di balik kesederhanaannya, pernyataan tersebut justru memicu perdebatan yang jauh lebih dalam mengenai bagaimana negara memandang rakyatnya, dan tentang asumsi lama yang harusnya dipertanyakan.
Pernyataan Prabowo tersebut secara tidak langsung menempatkan masyarakat desa pada posisi yang seolah-olah terisolasi dari perkembangan ekonomi global. Pemikiran yang ada di dalamnya menunjukan bahwa karena rakyat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar, maka melemahnya rupiah bukan menjadi masalah bagi mereka.
Narasi ini terdengar menenangkan, tetapi sesungguhnya menyimpan permasalahan yang mendasar yaitu kesenjangan dalam cara pandang antara para pembuat kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Fenomena ini dalam kajian ilmu komunikasi dikenal sebagai Knowledge Gap Theory atau Teori Kesenjangan Pengetahuan, yang dikemukakan oleh Tichenor, Donohue, dan Olien pada tahun 1970.
Asumsi dari teori ini bahwa ketika arus informasi meningkat dalam suatu masyarakat, kelompok dengan status sosial ekonomi lebih tinggi cenderung menyerap informasi tersebut jauh lebih cepat dibandingkan kelompok berstatus lebih rendah.
Akibatnya, kesenjangan pengetahuan di antara keduanya bukan menyempit, melainkan justru melebar. Faktor yang mempengaruhi pola ini antara lain tingkat pendidikan, akses terhadap media, jaringan sosial, serta kemampuan literasi informasi seseorang.
Dalam konteks pernyataan Prabowo, pemerintah tampak menempatkan masyarakat desa sebagai kelompok yang berada di sisi bawah kesenjangan tersebut. Mereka dianggap kurang memiliki akses terhadap informasi serta kurang peduli terhadap isu ekonomi makro seperti nilai tukar mata uang.
Disadari atau tidak, asumsi ini mengulangi pandangan lama yang menggambarkan masyarakat desa sebagai subjek yang pasif menerima kebijakan, bukan yang mampu memahami dan menilai kebijakan tersebut.
Itulah yang membuat pernyataan ini terasa tidak hanya sederhana, melainkan juga merendahkan bukan dari segi nada, tetapi dalam asumsi yang mendasarinya.
Baca Juga: Prabowo dan Krisis Kepercayaan terhadap Aksi Massa
Namun kenyataan di lapangan telah mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat desa saat ini bukan lagi Masyarakat yang terisolasi dalam keterbatasan informasi. Perkembangan internet yang semakin pesat, kehadiran media sosial seperti TikTok, Youtube, hingga WhatsApp telah merubah akses informasi secara signifikan.
Seorang petani kini dapat dengan mudah membaca berita tentang pelemahan rupiah dari ponselnya, membandingkan harga pupuk impor yang naik, dan mengaitkannya langsung dengan beban produksi yang mereka alami setiap musim tanam.
Kesadaran itu jelas terlihat, dan tidak bisa diabaikan hanya karena transaksi sehari-hari mereka tidak menggunakan dolar secara langsung. Mereka memahami bahwa nilai tukar mata uang bukan sekedar angka di layar berita, melainkan sesuatu yang nyata mempengaruhi harga benih, ongkos panen dan keuntungan panen mereka.
Bukan hanya terkait dengan akses informasi yang berubah, tetapi juga dalam hal Pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2025) angka partisipasi pendidikan di wilayah pedesaan setiap tahunnya meningkat. Saat ini banyak sekali anak yang berasal dari pedesaan melanjutkan Pendidikan ke luar kota bahkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri.
Seperti Siti Nur Aisyah merupakan seorang anak petani yang berhasil menjadi sarjana pertama dikeluarganya. Meskipun terlahir dengan keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi Aisyah bertekad untuk mewujudkan cita-citanya menjadi dosen dan guru mengaji.
Bahkan kedua orangtuanya memberikan dukungan dan menyatakan bahwa pendidikan adalah warisan yang tidak akan pernah habis (Yusuf & Lutfipambudi, 2026). Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa saat ini sudah memahami betapa pentingnya pendidikan dan bertekad untuk menghentikan siklus kemiskinan dan ketidaktahuan.
Selain itu, jika kita membaca Teori Kesenjangan Pengetahuan secara kritis, sebenarnya teori ini tidak hanya membahas tentang siapa yang memiliki akses terhadap informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi dikemas dan disebarkan oleh mereka yang berkuasa.
Pada hal ini, pernyataan pejabat publik menjadi salah satu cara penyebaran informasi itu sendiri. Ketika seorang presiden menyederhanakan isu ekonomi makro menjadi “rakyat desa tidak pakai dolar,” ia tidak sedang menjelaskan realitas, tetapi justru sedang menciptakannya.
Dan bentuk realitas seperti ini, jika diterima begitu saja tanpa kritik, justru memperlebar kesenjangan pemahaman yang ingin ia tutupi.
Hal yang perlu dipahami adalah bahwa mengurangi kesenjangan pengetahuan bukan berarti menganggap semua kelompok masyarakat memiliki akses dan pemahaman yang sama.
Justru sebaliknya, ini menunjukan perlunya pengakuan bahwa kelompok yang selama ini dianggap “kurang tahu” seringkali jauh lebih sadar dari yang dibayangkan.
Masyarakat desa yang hari ini aktif di media sosial, yang membandingkan harga dan kebijakan, serta mempertanyakan narasi resmi dari pemerintah, adalah bukti bahwa kesenjangan itu sedang mengecil dari bawah bukan karena kebijakan dari atas, tetapi karena inisiatif mereka sendiri.
Maka dari itu tantangan sejati bagi pemerintah bukan lagi bagaimana “menyampaikan penjelasan” kepada rakyat desa bahwa mereka tidak perlu khawatir. Tantangannya adalah bagaimana membangun komunikasi kebijakan yang jujur, setara, dan menghargai kecerdasan Masyarakat baik desa maupun kota.
Pernyataan yang meremehkan dampak penurunan nilai rupiah bagi masyarakat desa bukan hanya salah secara ekonomi, tetapi juga tidak efektif dalam hal momunikasi. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan yang bahkan lebih sulit diselesaikan dibandingkan dengan kesenjangan pengetahuan itu sendiri.
Penulis: Nabilah Tsuroyya Sahrudin
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Sumber:
https://www.instagram.com/reel/DYZS1hFkq_j/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2009-2025. (2025, Desember 25). Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYxMyMx/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-umur-7-18-tahun-menurut-klasifikasi-desa-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-2009-2023.html
Yusuf, M. D., & Lutfipambudi, V. R. (2026). Kisah Anak Petani Jadi Sarjana Pertama di Keluarga dan Wisudawan Terbaik UIN Walisongo. Semarang: Kompas.com.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
