Negara Indonesia sedang dalam keadaan krisis. Berbagai macam konflik terjadi di mana-mana.
Pemicu terjadinya berbagai konflik tersebut yaitu dikarenakan, ketidaksesuaian kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap langkah yang diambil untuk perkembangan dan kemajuan negara Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat diambang perpecahan. Kerja sama yang dibangun, nampaknya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan.
Sebagian besar masyarakat Indonesia memanas, berbagai kritik dilontarkan.
Nampaknya kritik hanya angin belaka, masyarakat tidak puas. ketidakpuasan masyarakat, memicu terjadinya demo.
Negara Indonesia sudah merdeka 88 tahun yang lalu. Bapak proklamator, Presiden Ir. Soekarno dengan lantang dan tegas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Namun, ketika ditinjau ternyata Indonesia belum merdeka.
Dulu negara Indonesia dijajah orang luar negara Indonesia, sedangkan sekarang Indonesia dijajah oleh negara Indonesia itu sendiri.
Penjajahan itu tampak, melalui berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan negara Indonesia, ffs dari pusat sampai pelosok.
Kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan DPR. Kenaikan tunjangan, disertai aksi joget bersama.
Aksi joget itu menyiratkan bahwa mereka (DPR) bahagia dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Aksi tersebut sangat tidak etis, dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Tanpa disadari tindakan tersebut mencerminkan keburukan.
Hal ini membuat amarah masyarakat pecah hingga memicu konflik.
Masyarakat tidak terima dengan hal tersebut terjadi, hingga akhirnya melakukan aksi demo besar-besaran oleh masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Agustus/September menjadi saksi pecahnya amarah masyarakat dengan melakukan aksi demo yang diwakili oleh segenap pemuda dan pemudi(penerus bangsa).
DPR adalah wakil rakyat, diburu oleh rakyat sendiri.
Kenaikan tunjangan, mempunyai alasan yaitu etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik seperti apa yang telah dilakukan oleh DPR.
Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi.
Hemat saya DPR mempunyai gaji pokok yang cukup dan juga mendapatkan tunjangan.
Namun, pemerintah malah menaikkan tunjangan DPR. Hal itu memang baik untuk menambah daya semangat kerja.
Namun, perlu juga pemerintah merefleksikan keadaan masyarakat. Negara dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahtera.
Sejahtera dalam artian masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi dan berbagai hal lain untuk menunjang kehidupan.
Korupsi adalah salah satu masalah terbesar sulitnya ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi kejahatan yang merajalela di Indonesia.
Setiap pribadi tidak puas dengan pendapatannya masing-masing. Akhirnya mencuri dengan cara korupsi.
Korupsi harus dihapuskan dan kepada pemerintah harus memberikan sanksi yang cukup tegas untuk memberantas para koruptor.
Kasus korupsi terbesar banyak dilakukan oleh kaum elite negara. Dengan begitu pemerintah malah menaikkan tunjangan.
Itu yang dikatakan dengan etos kerja, korupsi besar-besaran? Tak bisa disangkal DPR adalah salah satu kaum elite yang terlibat dalam kasus korupsi.
DPR menempati posisi ketiga dengan kasus korupsi terbanyak dalam dua dekade terakhir, dengan total 360 kasus (Yonatan, 2025).
Tulisan ini bukan berarti menyudutkan pemerintahan dan DPR, akan tetapi penulis memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi sekarang ini.
Berbagai konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Menaikkan tunjangan, yang seharusnya tidak perlu. Masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi, itu yang harus diperhatikan.
Penulis: Emilianus Rango
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
