Lebih dari satu dekade berlalu sejak Xi Jinping meluncurkan cetak biru Belt and Road Initiative (BRI) pada 2013 silam. Sejak saat itu pula, wajah geopolitik Asia Tenggara berubah drastis. Proyek bernilai miliaran dolar ini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud nyata infrastruktur raksasa yang membelah daratan dan menghubungkan lautan di kawasan.
Mulai dari melesatnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), jalur rel magis China-Laos, hingga sibuknya Pelabuhan Kuantan di Malaysia, semua menjadi bukti betapa dalamnya taji ekonomi Beijing tertanam di kawasan ini.
Namun, dalam ruang kuliah Hubungan Internasional (HI), kita paham betul bahwa ekonomi hampir mustahil berdiri sendiri. Lewat kacamata geoekonomi, investasi infrastruktur dan kucuran pinjaman dana kerap kali menjadi perpanjangan tangan dari agenda politik yang lebih besar. Pertanyaan krusialnya: sejauh mana ketergantungan ekonomi yang kian menebal ini bakal mengikis independensi politik negara-negara ASEAN?
Strategi di Balik Dinding Kaca Beijing
Bagi China, Asia Tenggara adalah halaman belakang yang punya nilai mati secara geopolitik. Kawasan ini memeluk Selat Malaka, jalur nadi utama tempat mengalirinya lebih dari 80 persen pasokan impor minyak mereka. Ketakutan akut akan potensi blokade laut oleh Amerika Serikat jika konflik pecah—atau yang populer disebut “Malacca Dilemma”—dijawab Beijing lewat proyek BRI ini.
Dengan membangun jaringan pelabuhan, jalan tol, hingga rel kereta di Asia Tenggara, China sebenarnya sedang mengamankan jalur logistik alternatifnya. Ini adalah contoh paling telanjang dari tesis Edward Luttwak mengenai geoekonomi: memenangkan persaingan kekuasaan global bukan lagi lewat moncong senapan, melainkan lewat jalur perdagangan dan investasi.
Di sisi lain, bagi ASEAN, tawaran Beijing ibarat guyuran air di tengah musim kemarau. Bank Dunia sempat mencatat bahwa Asia Tenggara butuh suntikan dana infrastruktur raksasa tiap tahunnya—sesuatu yang sulit dipenuhi oleh kas domestik maupun lembaga donor Barat yang terkenal berbelit-belit dan sarat syarat politik. China datang membawa solusi konkret: likuiditas tinggi, proses kilat, dan jargon “Tanpa Intervensi Urusan dalam Negeri“.
Jebakan atau Saling Ketergantungan?
Meski tampak saling menguntungkan, relasi ini melahirkan pola interdependensi asimetris. Sederhananya, kedua pihak memang saling membutuhkan, tapi China memegang kartu as yang jauh lebih kuat.
Saat sebuah negara terlalu bergantung pada modal dari satu raksasa tunggal, posisi tawarnya otomatis melorot. Fenomena ini sudah terlihat dari polarisasi di internal ASEAN. Negara yang ekonominya “disetir” modal China, seperti Kamboja atau Laos, cenderung memilih diam atau bahkan menjegal konsensus bersama saat ASEAN ingin mengkritik manuver militer Beijing di Laut China Selatan.
Kendati begitu, tudingan Barat bahwa BRI adalah bentuk “debt-trap diplomacy” (diplomasi jebakan utang) juga tidak sepenuhnya tepat. Negara-negara Asia Tenggara bukan sekadar korban pasif yang mudah ditipu.
Lihainya Seni Hedging Kawasan
Para pemimpin di Asia Tenggara justru menunjukkan kecerdikan politik lewat strategi hedging (bermain di dua kaki). Indonesia dan Malaysia adalah contoh bagus. Kedua negara ini dengan senang hati menggelar karpet merah bagi investasi BRI demi menggenjot pertumbuhan ekonomi domestik.
Namun, di saat bersamaan, mereka tetap mempererat kerja sama militer dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Ruang ekonomi dan ruang pertahanan dipisah dengan tegas agar mereka tidak dipaksa memilih kutub mana yang harus dibela.
Sayangnya, ruang abu-abu untuk bermain aman ini ada batas jenuhnya. Ketegangan yang terus memanas di Selat Taiwan serta gesekan di Laut China Selatan membuat posisi netral ASEAN kian terjepit.
Babak Baru: Small is Beautiful
Menariknya, arah angin BRI kini mulai bergeser. China mulai mengerem proyek-proyek megastruktur yang berisiko tinggi dan beralih ke konsep “Small is Beautiful”. Fokus mereka kini adalah investasi di sektor teknologi digital, energi hijau, serta kecerdasan buatan (AI). Perubahan strategi ini wajib diantisipasi oleh Jakarta dan tetangganya agar tidak sekadar menjadi pasar komoditas baru.
Investasi yang masuk dari Negeri Tirai Bambu ini harus dipastikan membawa transfer teknologi yang nyata, membuka lapangan kerja untuk warga lokal, dan tidak merusak ekosistem lingkungan. Pemerintah tidak boleh lagi sekadar jadi penonton atau penerima modal pasif, melainkan harus mendikte agenda pembangunan demi kepentingan nasional.
Pada akhirnya, diplomasi BRI menegaskan satu realitas: geografi tidak bisa diubah dan bangkitnya raksasa ekonomi China di depan mata adalah kenyataan yang harus dikelola, bukan ditakuti. Kuncinya ada pada soliditas ASEAN. Jika ikatan kawasan ini retak, strategi geoekonomi Beijing akan dengan mudah memecah Asia Tenggara menjadi bidak-bidak kecil dalam papan catur perebutan takhta dunia.
Penulis: Martha Vera .I. Tuturop
Mahasiswa Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Melpayanty Sinaga, S.IP., MA
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
