Indonesia Emas nggak cuma sekadar target buat jadikan negara ini lebih maju di usia kemerdekaannya yang ke-100.
Ini adalah langkah strategis yang butuh perubahan besar di berbagai bidang, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan.
Dengan optimisme besar, Indonesia punya kekuatan-kekuatan tertentu yang harus kita manfaatkan.
Pertama, Indonesia punya penduduk terbesar ke-4 di dunia, dengan angka tenaga kerja sekitar 146,6 juta orang.
Jadi, membuka lapangan kerja itu jadi prioritas utama.
Kedua, kita harus memaksimalkan peluang dari bonus demografi yang lagi kita jalani sekarang.
Saat ini, Indonesia berada di puncak rasio ketergantungan penduduk, yang merupakan momen langka dalam sejarah sebuah negara—jadi, ini harus banget kita manfaatkan sebaik mungkin.
Kementerian PPN/Bappenas sudah menyusun Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, buat mendukung langkah Indonesia menuju visi Emas 2045.
Undang-undang ini memuat 5 sasaran utama, 8 agenda pembangunan, dan 17 arah kebijakan.
Supaya visi ini jadi nyata, pembangunan berkelanjutan harus jadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pembangunan wilayah maupun kota.
Kondisi urbanisasi di Indonesia lagi melesat banget. Diperkirakan, lebih dari 70% penduduk bakal tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2045.
Kalau nggak diatur dengan baik dan berkelanjutan, lonjakan ini bisa bikin masalah baru: kemiskinan kota meningkat, kemacetan jadi makin parah, krisis air bersih, kerusakan lingkungan, juga menurunnya kualitas hidup.
Makanya, pembangunan wilayah dan kota nggak bisa cuma fokus sama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik aja.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo di Persimpangan: Visi Besar, Langkah Membingungkan
Pembangunan harus menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Artinya, kita harus seimbang agar pembangunan nggak cuma manfaatin generasi sekarang, tapi juga nggak merugikan generasi mendatang.
Kalau dari sisi lingkungan, kota harus memperhatikan kapasitas alamnya.
Tata ruang harus disusun sesuai dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Kota-kota perlu memperbanyak ruang hijau, mengelola limbah dan air secara terpadu, serta mengedepankan transportasi umum ramah lingkungan.
Dari segi sosial, pembangunan kota harus inklusif dan adil. Semua orang berhak mendapatkan hunian yang layak, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta ruang publik yang aman.
Nggak ada lagi pembangunan yang memarginalkan kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat adat.
Baca Juga: Bahasa Indonesia Pilar Tak Terpisahkan dalam Merancang Masa Depan Kota dan Wilayah
Dalam hal ekonomi, kota harus jadi pusat pertumbuhan dan inovasi, utamanya di era ekonomi digital.
Kota harus mendukung UMKM, start-up, dan ekonomi kreatif, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Dalam kerangka Indonesian Emas 2045, pembangunan berkelanjutan di kota dan wilayah juga harus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Jadi, nggak cuma membangun kota besar, tapi juga memperhatikan pembangunan kota menengah dan desa supaya tercipta keseimbangan dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Intinya, semua ini butuh perencanaan yang visioner dan jangka panjang.
Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan sektor usaha, akademisi, dan masyarakat agar mampu menciptakan tata ruang yang fleksibel, partisipatif, dan tahan banting.
Baca Juga: Risiko Resesi Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Strategi Pemerintah
Pendidikan dan literasi soal pembangunan berkelanjutan juga harus diperkenalkan sejak dini supaya jadi budaya baru dalam cara berpikir dan bertindak.
Mewujudkan Indonesia Emas 2045 nggak cuma soal pembangunan ekonomi atau infrastruktur megah aja, tapi juga soal kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Supaya visi ini jadi terwujud, pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan harus jadi prioritas, jangan cuma jadi wacana doang.
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan juga penting banget.
Masyarakat nggak cuma jadi penerima manfaat, tapi harus diajak terlibat dalam pengambilan keputusan.
Dengan begitu, mereka merasa punya andil dan bertanggung jawab sama lingkungan di sekitar mereka.
Baca Juga: Perjuangan Hak Masyarakat Adat Suku Awyu
Makanya, kita perlu punya ukuran keberhasilan pembangunan yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang biasanya diukur dari skor di tingkat nasional.
Memang nggak gampang menerapkan pembangunan berkelanjutan.
Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
Butuh keberanian politik buat nolak investasi yang cuma bikin kerusakan lingkungan, dan juga kebijakan yang konsisten dan didukung data.
Kalau nggak mulai dari sekarang, kota-kota kita bisa berkembang jadi tempat tinggal yang nggak layak, penuh konflik, dan mudah terkena masalah iklim.
Sudah waktunya pembangunan berkelanjutan nggak cuma jadi slogan, tapi jadi inti dari perencanaan di Indonesia.
Masa depan generasi mendatang tergantung dari keputusan yang kita ambil hari ini, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang kita impikan.
Penulis: Monica Wulan Patricia
Mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bangka Belitung
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
