Belakangan ini, muncul perdebatan di masyarakat mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai sebagian pihak sebaiknya dialihkan menjadi program pendidikan gratis.
Isu ini ramai dibicarakan karena keduanya sama-sama menyangkut kesejahteraan rakyat. Di satu sisi, makanan adalah kebutuhan dasar, tetapi di sisi lain, pendidikan juga menjadi kunci masa depan bangsa.
Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, kedua program tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan asupan yang cukup.
Sementara itu, pendidikan gratis bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang merata bagi semua kalangan.
Program makan bergizi gratis memang memiliki sisi positif. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap makanan bergizi setiap hari.
Dengan adanya program ini, pemerintah berusaha hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, di mana negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kekurangan kebutuhan pokok.
Baca Juga: Memperluas Akses Pendidikan: Universitas Terbuka Sediakan 20.000 Kuota Beasiswa
Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa program tersebut belum tentu efektif dalam jangka panjang. Salah satu alasannya adalah selera dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, sehingga program makanan bisa saja tidak tepat sasaran.
Bahkan, berdasarkan pengalaman yang pernah diceritakan oleh wali kelas saya saat SMA, ada siswa yang justru tidak menyukai menu makanan yang diberikan.
Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk tidak menghabiskan makanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik belum tentu berjalan efektif di lapangan. Berbeda dengan itu, pendidikan gratis sering dianggap sebagai solusi jangka panjang yang lebih menjanjikan.
Dengan pendidikan yang merata, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga membangun masa depan bangsa.
Dari perspektif ekonomi Pancasila, negara seharusnya tidak hanya fokus pada bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.
Pendidikan bisa menjadi bentuk pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan mandiri.
Baca Juga: Membahas Program KIP-Kuliah: Mewujudkan Akses Pendidikan untuk Semua
Menurut saya, program makan bergizi gratis tetap penting, tetapi tidak seharusnya menjadi prioritas utama jika dibandingkan dengan pendidikan gratis.
Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi jangka panjang. Tanpa pendidikan yang baik, kesejahteraan yang diharapkan dalam Pancasila akan sulit tercapai secara menyeluruh.
Pada akhirnya, mewujudkan nilai Pancasila tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan sesaat. Keadilan sosial juga berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang. Oleh karena itu, pendidikan gratis seharusnya menjadi fokus utama, tanpa mengabaikan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Penulis: Khansa Happy Viemara
Mahasiswa D4 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Aktif juga di Humas Dewan Ambalan (SMA) 2023/2024, Anggota PMR (SMA) 2024/2025, Bendahara Karang Taruna 2026, Sponsorship (kepanitiaan UNY) National Entrepreneurship Festival 2026 (sekarang)
Dosen Pengampu: Cucu Sutrisno
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
