Akhir Agustus 2025 kemarin, Yogyakarta diliputi ketegangan oleh aksi demonstrasi berujung kericuhan yang berlangsung di Polda DIY. Dua mobil terbakar, fasilitas berupa gedung terbakar, alat elektronik dibawa oleh massa, pagar rusak, dan sejumlah warga sipil maupun aparat kepolisian mengalami luka. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat kita, sebenarnya apa yang membuat aksi yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi berubah menjadi kericuhan?
Penulis tertuju pada beberapa konten maupun komentar di media sosial. Jauh sebelum massa turun ke jalan, ruang digital sudah lebih dahulu ramai diperbincangkan. Di platform Instagram, khususnya akun @gejayanmemanggil, menjadi salah satu tempat berkumpulnya wacana, ajakan, dan diskusi menjelang demonstrasi. Dari sinilah banyak orang mulai menyadari bahwa kericuhan di jalan tidak berdiri sendiri.
Indikasi Provokasi
Awalnya, kolom komentar dipenuhi oleh dukungan, kritik akan kebijakan, maupun ajakan aksi damai. Namun seiring waktu, isi komentar berubah. Muncul kalimat bernada marah, hingga narasi perlawanan yang cenderung mengarah pada kekerasan. Komentar semacam ini sering kali ditulis singkat, emosional, dan berulang.
Bagi sebagian orang, komentar tersebut mungkin dianggap sekadar luapan emosi saja. Namun jika dilihat lebih jauh, kalimat tertentu dapat memperkuat sentimen masyarakat, dan akhirnya memungkinkan terjadinya tindakan anarkis di dunia nyata–dalam hal ini aksi demo yang berujung ricuh.
Baca Juga: Indonesia Gelap: ”Suara Perjuangan Generasi Muda untuk Keadilan”
Masalahnya, komentar-komentar ini tidak datang dari hanya satu atau dua akun saja. Jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, dengan identitas anonim. Di titik ini, muncul pertanyaan besar: bagaimana membedakan kritik yang sah di mata hukum dengan komentar yang mengandung indikasi provokasi?
Tantangan Jejak Digital: Penerapan Standar ISO dalam Forensik Digital
Selama ini, penilaian terhadap komentar media sosial seringkali bersifat sangat subjektif. Satu komentar bisa dianggap hal yang provokatif oleh satu pihak, tetapi dinilai biasa saja oleh pihak lain. Tanpa alat bantu yang jelas, penilaian semacam ini rawan akan bias kebenaran dan sulit dipertanggungjawabkan nantinya.
Selain itu, bukti digital memiliki karakter yang mudah berubah dan mudah hilang. Komentar bisa dihapus, atau akun bisa ditutup, dan jejak digitalnya pun bisa lenyap kapan saja. Jika tidak ditangani secara tertib, bukti tersebut tidak akan bernilai dalam proses hukum.
Di sinilah peranan forensik digital menjadi penting. Secara sederhana, forensik digital adalah cara untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data digital secara tertata. Dengan begitu, data-data ini dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan di ruang Hukum. Cara ini bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan suatu bukti, tetapi justru untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Baca Juga: Indonesia Gelap: Krisis Penegakan Hukum dan Akar Korupsi yang Sudah Kacau
Dalam praktik forensik digital, dikenal prinsip dasar yang sederhana namun penting, yakni 5W + 1H: who, what, when, where, why, dan how. Prinsip 5W + 1H ini bahkan telah diadopsi secara resmi dalam standar internasional. ISO/IEC 27037:2012 mengatur bagaimana bukti digital harus diidentifikasi, dikumpulkan, diakuisisi, dan disimpan sejak respons awal.
Dalam standar ini, setiap tahapannya harus bisa menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang mengambil bukti, apa bentuk buktinya, kapan dan di mana bukti itu diambil, serta bagaimana cara pengamanan bukti itu sendiri. Tujuannya hanya satu, yaitu menjaga integritas bukti agar tidak diperdebatkan di kemudian hari.
Standar lain, yakni ISO/IEC 27043:2015, mengatur prinsip dan proses investigasi insiden secara menyeluruh. Standar ini menekankan bahwa hasil investigasi harus jelas alurnya, transparan prosesnya, dan dapat dijelaskan kepada pihak luar termasuk publik dan pengadilan. Dengan kata lain, seluruh proses investigasi wajib menjawab 5W + 1H, bukan hanya dalam dokumen, namun juga dalam praktik nyata.
Secara ringkas, prinsip 5W + 1H ini adalah fondasi dari chain of custody atau rantai penguasaan bukti digital. Tanpa prinsip ini, bukti digital akan kehilangan kekuatannya, dan proses hukum pun menjadi rapuh.
Dengan menilik beberapa peristiwa yang terjadi, muncul pertanyaan dari masyarakat umum maupun aktivis, yakni apakah prinsip-prinsip ini benar-benar diterapkan oleh aparat kepolisian, khususnya laboratorium forensik digital, dalam kasus penangkapan aktivis pasca demonstrasi Agustus 2025?
Jika sebuah komentar di media sosial dijadikan dasar penindakan, maka pertanyaan who seharusnya dijawab lebih dulu. Siapa pemilik akun yang dimaksud, dan bagaimana proses identifikasi digitalnya dilakukan? Apakah melalui pemeriksaan forensik yang sah, atau sekadar dugaan berdasarkan relasi sosial saja?.
Lalu what, komentar mana yang dinilai sebagai provokasi? Kalimat apa yang dianggap melanggar hukum? Dalam sejumlah kasus, alasan ini tidak dijelaskan secara rinci, bahkan kepada pihak yang ditangkap. Aspek when dan where pun kerap kabur artikulasinya.
Lalu kapan komentar itu ditulis, dan dari platform mana? Apakah sebelum kericuhan terjadi atau setelah situasi memanas? Tanpa kejelasan waktu dan konteks, sulit membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Pertanyaan why tak kalah penting. Mengapa komentar tersebut dianggap berbahaya? Apakah karena dampaknya terbukti nyata, atau sekadar karena isi pesannya dianggap keras? Hingga kini, alasan ini sering kali tidak disampaikan secara terbuka.
Dan yang paling krusial adalah how. Bagaimana proses pengambilan, pengamanan, dan analisis bukti digital dilakukan? Apakah bukti diamankan sebelum dihapus? Apakah ada dokumentasi forensik yang sah? Ataukah penangkapan dilakukan lebih dulu, sementara pembuktian menyusul belakangan?
Temuan LBH Surabaya menunjukkan adanya pola penangkapan yang dilakukan secara paksa, tanpa surat perintah yang jelas, dan tanpa pemaparan alat bukti digital yang memadai. Jika benar standar forensik digital telah diterapkan, maka ketiadaan penjelasan ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Dalam negara hukum, penangkapan seharusnya menjadi hasil dari proses investigasi yang utuh—bukan langkah awal yang kemudian dicari pembenarannya. Terlebih ketika yang dipersoalkan adalah aktivitas digital, yang menurut standar internasional justru menuntut kehati-hatian ekstra.
\Ketika prinsip 5W + 1H yang menjadi dasar standar forensik internasional tidak dijelaskan kepada publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu-dua kasus, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri.
Membantu Analisis Data yang Terlalu Banyak
Masalah lain yang tak kalah besar adalah jumlah data. Tidak mungkin membaca ribuan komentar satu per satu secara manual. Oleh karena itu, tulisan ini mengusulkan penggunaan bantuan teknologi kecerdasan buatan untuk menyaring dan mengelompokkan komentar.
Teknologi ini tidak menggantikan manusia. Ia hanya membantu memilah komentar mana yang cenderung mengandung ajakan damai, mana yang bersifat netral, dan mana yang berpotensi memicu konflik.
Baca Juga: Saatnya Indonesia Reformasi Struktural
Setelah itu, analisis tetap dilakukan dengan nalar manusia, terutama dalam membaca konteks dan makna bahasa. Pendekatan bahasa tetap menjadi dasar utama–dalam hal ini adalah Analisis Linguistik. Kata-kata yang dipilih, nada kalimat, serta tujuan di balik sebuah komentar menjadi penentu apakah sebuah tulisan dapat disebut sebagai provokasi atau tidak.
Analisis linguistik dalam digital forensik juga menjadi unsur penting. Meski kecerdasan buatan mampu memilah ribuan komentar berdasarkan pola bahasa dan statistik, ia–kecerdasan buatan, tetap tidak bisa membaca konteks secara sempurna tanpa dukungan pengetahuan tata bahasa manusia.
Analisis linguistik bertugas menelaah struktur bahasa, pilihan kata, konotasi kalimat, intensitas emosi, ironi, sarkasme, dan pragmatik komunikasi yang sering tidak tampak oleh mesin. Misalnya, sebuah frasa bisa tampak netral secara permukaan, tetapi bila dilihat dari konteks sosial dan budaya yang melatarinya, memiliki daya dorong emosi yang kuat.
Dalam praktik forensik digital, analisis linguistik dapat membantu memetakan bagian-bagian ujaran yang terindikasi provokasi yang mengandung indikasi ajakan bertindak, penghasutan, atau eskalasi konflik.
Ini dapat melihat apakah suatu kata digunakan untuk menginspirasi tindakan tertentu, apakah kalimat memiliki ajakan aksi provokasi, atau apakah ada pola berulang yang menunjukkan tujuan tertentu dari ujaran indikasi provokasi itu sendiri.
Ketika dikombinasikan dengan output dari mesin, seperti klasifikasi AI, pendekatan ini memungkinkan penyidik membedakan antara komentar yang sekadar emosional dengan komentar yang telah melalui analisis linguistik menunjukkan adanya motif provokatif.
Dengan demikian, kecerdasan buatan bukan pengganti manusia, melainkan alat untuk mengurangi beban kerja dan membantu menemukan pola besar dari data yang sangat banyak tentunya.
Namun, untuk memastikan bahwa temuan itu bukan sekadar angka, tetapi juga bermakna secara hukum, analisis linguistik menjadi sarana yang dapat menghubungkan teknologi dengan pemahaman manusia, sehingga hasilnya bisa dipakai dalam konteks forensik dan sistem peradilan.
Membungkam Kritik
Penting untuk ditegaskan bahwa upaya ini bukan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat. Kritik terhadap kebijakan publik adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketika bahasa yang digunakan mulai mendorong kekerasan dan membahayakan orang lain, di situlah diperlukan batasan yang jelas.
Dengan pendekatan yang lebih tertib dan terbuka, analisis komentar media sosial diharapkan tidak lagi sekadar berdasarkan perasaan atau asumsi semata. Ada proses, ada alasan, dan ada dasar yang bisa dijelaskan kepada publik.
Mengapa?
Data digital dianggap lemah karena penerapan dalam Hukum Indonesia seringkali tidak sesuai dengan pedoman Hukum. Maka dibutuhkan instrumen yang kuat, melalui analisis bukti di forensik digital agar menjadi bukti yang otentik dan dapat dipercaya.
Bukti digital adalah instrumen yang kuat, agar datanya kuat di bidang hukum. prinsip hukum di indonesia benar benar dilaksanakan, untuk mengutamakan landasan hukum untuk mencari kebenaran, dimanfaatkan dengan maksimal.
Yaitu lebih sederhananya, maka bukti digital yang lemah tadi, bisa saja menguatkan bukti digital yang dari forensik saja, tapi juga dari bidang hukum. jadi kebenaran di buku Haderman lebih detail, jika hukum bisa diaplikasikan maksimal, dan akhirnya tercapailah sesuatu keadilan, nah itu lah yang di cari dari hukum.
Kenapa hukum penting? ya emang buat cari kebenaran, disini ada ketimpangan antara kebenaran dan kesalahan. untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, maka harusnya di Hukum Indonesia itu sendiri harusnya memang harus di lakukan secara baik dan benar, bukan dengan adanya ketimpangan. jika Hukum tidak dilandasi dengan kebenaran dan ketegasan, maka bukti digital juga tidak berguna nantinya.
Jika kerangka ini ditarik ke kasus penangkapan aktivis pasca demonstrasi, maka persoalannya menjadi jelas. Penangkapan yang dilakukan tanpa pemaparan bukti digital yang utuh, tanpa penjelasan proses forensiknya, dan tanpa kejelasan dasar hukum justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.
Data digital, seperti komentar media sosial baru dapat dijadikan dasar penindakan jika integritasnya terjaga, dikumpulkan secara sah, dianalisis sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam bidang digital forensik, dan dipaparkan secara transparan.
Tanpa proses tersebut, penangkapan aktivis berisiko menjadikan data digital sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan alat pencarian kebenaran. Padahal, sebagaimana ditekankan F. Budi Hardiman dalam buku Aku Klik Maka Aku Ada, kebenaran di ruang digital hanya bermakna ketika diuji dalam hukum yang adil dan rasional.
Jika hukum tidak dijalankan dengan ketegasan dan kehati-hatian, maka bukti digital yang sekalipun didapat dari media sosial akan kehilangan nilainya di mata Peradilan. Dalam hal ini, kritik terhadap penangkapan aktivis bukanlah pembelaan terhadap pelanggaran hukum, melainkan tuntutan agar negara benar-benar menegakkan hukum secara benar, sehingga forensik digital berfungsi sebagai jembatan atau sarana menuju keadilan, bukan sebagai pembenaran akan tindakan yang sewenang-wenang.
Peristiwa di Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 2025 menunjukkan bahwa ruang digital dan ruang fisik saling terhubung. Apa yang ditulis di layar ponsel bisa berdampak di jalanan. Oleh sebab itu, perlunya pemahaman terhadap pola komunikasi di media sosial.
Tulisan ini menjadi upaya awal untuk mengajak publik melihat bahwa provokasi digital adalah persoalan nyata, dan cara menanganinya harus hati-hati, adil, serta berpihak pada keselamatan bersama, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan.
Penulis: Muhammad Fawaizur Rahman, S.Kom.
Mahasiswa Program Studi Magister Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
