Pendahuluan
Di tengah gegap gempita pembangunan dan jargon Indonesia emas krisis penegakan hukum di Indonesia semakin tampak sebagai ironi besar ketika aturan yang seharusnya menjadi penuntun justru kerap dilangkahi oleh mereka yang berkepentingan.
Korupsi yang terus berkelindan dalam tubuh birokrasi menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar penyimpangan individual, melainkan gejala sistemik yang mengakar dalam budaya politik dan institusi negara.
Kekacauan itu diperparah oleh lemahnya transparansi, minimnya akuntabilitas, serta jaringan patronase yang membuat hukum tampak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa keadilan sering kali kalah oleh kekuasaan dan uang.
Oleh karena itu, memahami hubungan antara krisis penegakan hukum dan akar korupsi menjadi langkah penting untuk menilai arah reformasi yang benar-benar mampu membawa perubahan.
Baca Juga: Korupsi: Musuh dalam Selimut, Integrasi Jadi Tombak Pembersihan
Pembahasan
Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100 pada tahun 2024, yang menandakan tingginya persepsi korupsi di sektor publik (Transparency International, 2024).
Meskipun skor tersebut mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini belum cukup untuk menunjukkan perbaikan substansial. Transparansi lembaga negara dinilai masih lemah, sehingga publik tetap memandang praktik korupsi sebagai bagian dari problem mendasar dalam sistem pemerintahan.
Perubahan kecil dalam skor CPI ini lebih menggambarkan stagnasi daripada kemajuan berarti, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata global. Dengan demikian, data CPI memperkuat argumen bahwa korupsi di Indonesia bukan sekadar fenomena kasuistik, melainkan gejala struktural yang bersumber dari ketidakstabilan tata kelola publik.
Di sisi lain, laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi menghadapi banyak hambatan serius yang bersifat politis dan kelembagaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Meskipun lembaga tersebut masih mencatat sejumlah capaian penindakan, intervensi politik dan pelemahan secara struktural membuat efektivitasnya menurun.
Baca Juga: Korupsi Tak Pernah Usai: Saat Sistem Lebih Kuat dari Penegakan Hukum
Situasi ini menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum secara konsisten. Penindakan yang tidak merata, terutama terhadap aktor berpengaruh, memperlihatkan ketidakseimbangan dalam proses hukum. Karena itu, lemahnya kapasitas penegakan hukum menjadi salah satu faktor dominan yang membuat korupsi semakin sulit diberantas.
Analisis dari Transparency International Knowledge Hub menyebutkan bahwa akar korupsi di Indonesia berhubungan dengan kepentingan politik-ekonomi, lemahnya institusi peradilan, dan minimnya transparansi tata kelola di tingkat pusat maupun daerah (Transparency International Knowledge Hub, 2020).
Dalam teori korupsi klasik, disebutkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan berpeluang besar terjadi ketika birokrasi memiliki diskresi luas tanpa pengawasan memadai, sehingga perilaku koruptif berkembang menjadi praktik sistemik yang sulit diputus (dalam Transparency International Knowledge Hub, 2020).
Baca Juga: Pendidikan Karakter di Tengah Krisis Moral: Bagaimana Sekolah Membentuk Generasi Anti-Korupsi?
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya berasal dari moralitas individu, tetapi juga merupakan akibat desain struktural yang membuka ruang penyimpangan. Dengan demikian, perbaikan institusi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda jika negara ingin keluar dari lingkaran korupsi yang telah berlangsung lama.
Penutup
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis serius dalam penegakan hukum serta korupsi yang terus merembes ke berbagai lapisan sistem pemerintahan.
Peningkatan skor indeks korupsi belum mencerminkan perubahan mendasar, sebab institusi hukum masih lemah dan struktur politik masih memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Oleh karena itu, reformasi yang bersifat menyeluruh meliputi penguatan lembaga hukum, peningkatan transparansi, dan pengawasan publik yang lebih ketat menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong Indonesia keluar dari situasi gelap ini.
Hanya melalui penataan ulang sistem dan pembenahan integritas lembaga negara, Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan akuntabel.
Penulis: Destri Karina Graciella Purba NPM: 6052501408
Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Dosen Pengampu: Kristining Seva, SS., M.Pd.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Tahunan KPK 2024. KPK. https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024: Indonesia. Transparency International. https://www.transparency.org/en/countries/indonesia
Transparency International Knowledge Hub. (2020). Causes of Corruption in Indonesia. Transparency International. https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/338_Causes_of_corruption_in_Indonesia.pdf
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
