Perkembangan media sosial di era digital membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan mudah.
Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi.
Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting karena membantu membentuk sikap warga negara yang bertanggung jawab, terutama dalam kaitannya dengan administrasi publik.
PKn tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap kritis dalam menghadapi berbagai informasi.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Oleh karena itu, masyarakat juga menjadi bagian dari sistem administrasi publik, baik sebagai penerima kebijakan maupun sebagai pihak yang dapat memengaruhi jalannya kebijakan tersebut.
Salah satu bentuk peran tersebut terlihat dari bagaimana masyarakat menyikapi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Hubungan antara PKn dan administrasi publik sangat erat.
PKn membentuk karakter warga negara agar mampu bersikap bijak dan bertanggung jawab, sedangkan administrasi publik membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan cerdas agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.
Jika masyarakat tidak memiliki sikap kritis, maka informasi yang salah dapat dengan mudah tersebar dan justru menghambat jalannya kebijakan.
Contoh yang sering terjadi adalah penyebaran informasi mengenai bantuan sosial dari pemerintah.
Informasi yang belum jelas kebenarannya sering kali langsung dibagikan di media sosial tanpa melalui proses pengecekan.
Akibatnya, muncul kesalahpahaman di masyarakat, seperti anggapan bahwa bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran.
Kondisi ini kemudian memicu reaksi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penerapan nilai-nilai PKn dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak orang lebih cepat membagikan informasi daripada memastikan kebenarannya.
Padahal, sebagai warga negara yang baik, setiap individu seharusnya mampu berpikir sebelum bertindak, memeriksa sumber informasi, dan mempertimbangkan dampak dari apa yang disebarkan.
Dalam administrasi publik, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting.
Kepercayaan ini menjadi dasar keberhasilan suatu kebijakan.
Jika masyarakat terus menerima informasi yang tidak benar, maka kepercayaan tersebut dapat menurun dan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai PKn dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat perlu dibiasakan untuk bersikap selektif terhadap informasi, tidak mudah percaya, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Selain itu, literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mampu memilah informasi dengan baik.
Baca Juga: Sinergi Kewarganegaraan dan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif
Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mendukung administrasi publik yang baik.
Warga negara yang kritis dan bertanggung jawab akan membantu menjaga ketertiban sosial, menghindari kesalahpahaman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sikap bijak dalam menggunakan media sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara di era digital.
Penulis: Meysilla Jingga Dwi Najwa (NIM 25040730180)
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta
Dosen Pengampu: Dr. Yayuk Hidayah, M.Pd.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
