Pembangunan Kalimantan Timur sedang memasuki babak baru.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), meningkatnya investasi, serta pertumbuhan berbagai sektor usaha menciptakan peluang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun di tengah peluang tersebut, ada satu pertanyaan penting yang perlu mendapat perhatian: apakah daerah sudah cukup siap memanfaatkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan?
Dalam beberapa tahun terakhir, isu Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin penting dalam pembahasan keuangan daerah.
PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber-sumber sah lainnya.
Berbeda dengan dana transfer dari pemerintah pusat, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonominya sendiri.
Kalimantan Timur memiliki modal yang besar untuk meningkatkan PAD.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Timur masih menjadi kontributor terbesar perekonomian di Pulau Kalimantan dengan porsi lebih dari 46 persen terhadap ekonomi regional Kalimantan.
Posisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber penerimaan daerah.
Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, hingga usaha mikro dan menengah juga membuka peluang baru bagi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Kehadiran IKN bahkan diperkirakan akan memperluas aktivitas ekonomi di berbagai kabupaten dan kota penyangga.
Namun, peningkatan PAD tidak selalu identik dengan menaikkan tarif pajak atau menambah pungutan baru.
Yang jauh lebih penting adalah memperluas basis pendapatan melalui perbaikan data, peningkatan pelayanan, dan pemanfaatan teknologi.
Banyak daerah di Indonesia mulai menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, serta penyederhanaan proses pembayaran.
Contoh menarik dapat dilihat dari berbagai daerah yang berhasil meningkatkan realisasi PAD melalui penataan administrasi dan optimalisasi potensi yang selama ini belum terdata dengan baik.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan baru sering kali tidak harus dicari jauh-jauh, tetapi dapat ditemukan dari potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Baca Juga: Optimalisasi PBB-P2 di Era Digital: Kunci Peningkatan Pendapatan Daerah
Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat PAD bukan semata-mata sebagai urusan pemerintah daerah.
Semakin kuat PAD suatu daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mendukung program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah PAD, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar dapat diterjemahkan menjadi manfaat fiskal bagi daerah.
Pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas lima persen dan meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya investasi yang masuk atau tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
Yang tidak kalah penting adalah kemampuan daerah mengubah potensi ekonomi tersebut menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Dengan PAD yang kuat, daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menentukan arah pembangunannya sendiri dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Penulis: Shinta Devianur Rahma
Mahasiswa Prodi Magister Akuntansi, Universitas Mulawarman
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
