Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada 24 November 2025 lalu menyisakan duka yang mendalam bagi korban yang terdampak. Air bah yang turun tanpa peringatan menyapu semua yang dilaluinya. Rumah-rumah yang dahulu berdiri kokoh, kini tak terlihat, tertimbun oleh tumpukan lumpur yang tebal.
Tak hanya air, longsoran tanah datang tanpa ampun, menyapu dan menimbun permukiman warga tak bersisa, seakan-akan menelan seluruh jejak kehidupan yang pernah ada.
Namun, momentum duka ini justru dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk menunjukkan eksistensinya, di mana bantuan hadir bersamaan dengan kamera yang merekam.
Semua itu demi popularitas dan citra yang baik di hadapan publik, politisi-politisi ini rela menjadikan penderitaan rakyat sebagai panggung pendongkrak popularitasnya.
Pejabat-pejabat berdatangan ke lokasi bencana silih berganti, bantuan diserahkan dengan embel-embel nama mereka di belakangnya, kamera merekam, dan unggahan demi unggahan memenuhi lini masa.
Fenomena kehadiran politisi di lokasi bencana dengan kamera yang terus menyala bukan sekadar peristiwa sesaat. Pola ini berulang dalam berbagai tragedi, membentuk kecenderungan baru dalam praktik komunikasi politik.
Di titik inilah bencana tidak lagi dipahami semata sebagai musibah kemanusiaan, melainkan mulai diperlakukan sebagai ruang strategis untuk membangun citra dan simpati publik.
Ketika Tragedi Jadi Alat Politik
Fenomena ini menunjukkan bagaimana bencana perlahan-lahan bergeser maknanya, dari tragedi menjadi ajang unjuk eksistensi politisi. Bantuan kemanusiaan tidak lagi hadir sekadar bantuan untuk kebutuhan korban, tetapi juga hadir sebagai alat pembentuk citra, persepsi, dan popularitas.
Dalam situasi krisis seperti bencana, emosi publik sangat sensitif. Simpati, empati, harapan, amarah, dan kekecewaan bercampur jadi satu, membuka ruang bagi pesan-pesan politik untuk masuk dan mengambil hati publik.
Jika dilihat melalui perspektif teori mediatisasi politik yang dikembangkan oleh Jesper Strömbäck, politik saat ini semakin tunduk pada logika media.
Di mana aktor-aktor politik menyesuaikan perilakunya dan komunikasinya dengan kebutuhan media, mereka menunjukkan visual yang penuh duka, dan narasi yang emosional hanya untuk menarik perhatian publik. Makna sosial kemanusiaan semakin pudar, yang tersisa hanya kepentingan popularitas.
Kondisi bencana yang penuh duka inilah cocok dijadikan sebagai panggung pertunjukan. Di tengah kesedihan korban, kondisi yang tidak stabil, dan keadaan rumah-rumah yang hancur, bisa dikemas menjadi pertunjukan empati.
Kunjungan, bantuan, dan ucapan simpati hadir bukan sekedar bentuk kepedulian, melainkan sebagai simbol yang dipertontonkan kepada publik. Bencana dan penderitaan korban berubah makna, dari tragedi menjadi panggung politisi.
Empati tidak lagi berdiri sebagai nilai, melainkan strategi komunikasi. Yang diperlihatkan kini bukan lagi bantuan yang berkelanjutan dan bermanfaat, atau efektivitas kebijakan, melainkan seberapa sering para publik figur ini hadir di hadapan publik, walau terkadang mengabaikan kebutuhan korban.
Inilah bentuk politik yang tunduk pada media, bencana dijadikan konten dan kesedihan dijadikan narasi, yang tersisa hanyalah politik simpati yang dangkal, sementara korban tetap berhadapan dengan lumpur, puing, dan ketidakpastian.
Aksi Nyata yang Dibutuhkan
Bencana seharusnya jadi momen refleksi, bukan malah dieksploitasi. Refleksi atas kegagalan tata kelola lingkungan, atas kesiapan negara menghadapi krisis, dan atas cara kekuasaan berkomunikasi dengan rakyatnya di saat-saat sulit.
Komunikasi politik dalam kondisi bencana seharusnya hadir sebagai penenang dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara, bukan sekedar hadir di hadapan media dengan omong kosong tanpa kepastian.
Baca Juga: MBG Mahal, Kesiapsiagaan Bencana Kecil: Prioritas Anggaran Perlu Dipertanyakan
Bencana bukanlah panggung pencitraan, melainkan momen pembuktian tanggung jawab dan janji yang pernah diucapkan. Di tengah situasi krisis, yang dibutuhkan hanya kepastian keberlanjutan hidup setelah bencana dan aksi yang nyata, bukan sekadar empati yang berbentuk simbolik yang dikemas media demi popularitas.
Harus ada tindakan nyata terkait penanganan dan mitigasi bencana yang serius supaya bencana serupa tidak terjadi lagi.
Ketika sorotan media mereda dan perhatian publik beralih, para korban masih harus menghadapi kenyataan pahit: rumah yang hilang, mata pencarian yang belum pulih, dan ketidakpastian masa depan.
Di titik inilah negara diuji, bukan oleh seberapa sering ia hadir dalam pemberitaan, melainkan oleh sejauh mana ia mampu bertahan dan bekerja bersama rakyatnya setelah bencana berlalu.
Pada akhirnya, publik berhak menuntut lebih dari sekadar empati simbolik. Bencana tidak membutuhkan panggung, tetapi tanggung jawab. Bukan citra, melainkan kerja. Sebab, bagi para korban, tragedi bukanlah narasi yang bisa dipindahkan, melainkan kenyataan yang harus mereka jalani setiap hari.
Penulis: Maulidya Dian Nugraha
Mahasiswa Jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
