Pembangunan Tugu Pesut Mahakam awalnya bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk menghadirkan ikon baru kota yang mencerminkan identitas lokal, khususnya pesut Mahakam sebagai simbol khas daerah.
Secara konsep, langkah ini tidak sepenuhnya keliru karena banyak kota memang membangun simbol visual untuk memperkuat citra dan daya tarik wilayah.
Bahkan, banyak media yang turut mengangkat isu ini dan menyebutkan bahwa tugu tersebut juga membawa pesan lingkungan, seperti ajakan mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian pesut Mahakam.
Baca juga: Wisata Tugu Muda Semarang: Menguak Sejarah, Keindahan, dan Fakta Monumen Bersejarah Ikonik
Namun, di balik tujuan tersebut, muncul persoalan yang lebih besar, yaitu apakah pembangunan ini benar-benar menjadi prioritas yang tepat bagi masyarakat.
Sejumlah media melaporkan bahwa proyek dengan anggaran sekitar Rp1,1 hingga Rp1,2 miliar ini justru menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Kritik muncul karena desain tugu dianggap tidak menyerupai pesut secara jelas, bahkan dinilai terlalu abstrak dan tidak sesuai dengan ekspektasi publik.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan besarnya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut. Dalam pemberitaan lain disebutkan bahwa tugu ini bahkan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, di mana warga membandingkan anggaran tersebut dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, perbaikan jalan, dan fasilitas umum.
Dari sudut pandang opini, kritik masyarakat ini sebenarnya sangat wajar. Ketika kondisi sosial masih menunjukkan adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara maksimal, maka penggunaan anggaran untuk proyek yang bersifat simbolik akan mudah dipertanyakan.
Sorotan juga datang dari seorang pengamat di Universitas Mulawarman. Ia menilai bahwa anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat, seperti fasilitas pendidikan atau infrastruktur publik lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pada bentuk fisik tugu, melainkan pada cara pemerintah menentukan skala prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, perdebatan ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih belum berjalan optimal. Banyak warga yang tidak memahami tujuan dan konsep pembangunan tugu sejak awal, sehingga ketika hasilnya tidak sesuai harapan, reaksi negatif pun muncul ke permukaan.
Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sampai meminta penjelasan rinci terkait anggaran dan konsep proyek tersebut, yang menunjukkan bahwa transparansi masih menjadi isu penting dalam kasus ini.
Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari prosesnya—apakah terbuka, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki alasan tersendiri dalam membangun tugu ini, seperti memperkuat identitas kota dan menciptakan ruang publik yang lebih menarik. Pemerintah Kota Samarinda melalui Wali Kota Andi Harun memberikan tanggapan atas polemik pembangunan Tugu Pesut tersebut.
Ia menjelaskan bahwa tugu tersebut memang dibuat dalam bentuk seni abstrak yang menggambarkan siluet pesut Mahakam, sehingga wajar jika setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda.
Seperti dilansir dari SeputarFakta.com, Wali Kota menyatakan bahwa, “Itu ilustrasi dari pesut, karya seni tergantung dari kita memandangnya,” sehingga kritik yang muncul dianggap sebagai hal yang biasa dalam mengapresiasi sebuah karya seni.
Dilansir dari KataKaltim.com, Wali Kota juga menyatakan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan kritik dan cibiran masyarakat. Ia menilai bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi.
Pemerintah bahkan berjanji akan memberikan penjelasan secara resmi terkait proyek tersebut, baik dari segi konsep maupun penggunaan anggaran.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap kritik.
Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transparansi yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks ini, janji pemerintah terkesan belum tuntas, lebih terlihat sebagai respons awal untuk meredam kritik daripada bentuk akuntabilitas yang benar-benar menyeluruh.
Secara keseluruhan, kontroversi ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah, khususnya di Samarinda dan Kalimantan Timur. Pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada hal yang terlihat menarik secara visual, melainkan harus memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kritik yang muncul bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan itu sendiri, melainkan wujud kepedulian masyarakat agar pemerintah lebih bijak dan cermat dalam mengelola anggaran publik.
Jika hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi, maka ke depan diharapkan kebijakan analisis yang diambil akan lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis: Winalty Novaria Pardosi
Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Mulawarman
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
